Ketua DPRD Malut Soroti Sengketa Aset Ubo-ubo, Dorong Solusi Bersama
- account_circle Admin
- calendar_month Sen, 28 Jul 2025
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, M. Iqbal Ruray Soroti Sengketa Lahan Ubo-ubo. (MahabariFoto)
TERNATE, Mahabari.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, M Iqbal Ruray, menyoroti persoalan aset yang hingga kini masih menjadi sengketa antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sejumlah instansi vertikal, seperti kepolisian dan TNI.
Dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Iqbal menekankan pentingnya kehadiran Komisi II untuk membantu mendorong penyelesaian konflik kepemilikan aset yang terjadi di berbagai wilayah Maluku Utara.
“Salah satu contohnya adalah lahan di kawasan Ubo-Ubo yang saat ini diklaim oleh pihak Brimob. Kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ternate dan Kapolda untuk mengkaji lebih lanjut, guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut,” ujar Iqbal, Senin (28/7/2025).
Iqbal juga menyebutkan persoalan aset di Sofifi yang saat ini sedang disengketakan antara Pemprov Malut dan pihak swasta, meskipun lahan tersebut sebelumnya telah dihibahkan untuk kepentingan Kodam.
“Permasalahan seperti ini seharusnya sudah diselesaikan sejak zaman almarhum Haji Bur, dengan pendekatan teknis dan solusi yang adil. Ada wacana tukar guling dan subsidi silang bagi masyarakat yang tidak mampu. Tapi sayangnya belum terealisasi hingga kini,” jelasnya.
Selain itu Lahan GOR atau Sport Hall Marimoi itu juga sempat bermasalah dan proses dihentikan oleh Brigjen Pol Naufal Yahya. Namun sengketa itu berlanjut saat Kapolda Maluku Utara berganti dengan Brigjen Pol Suroto, Tutur Iqbal.
Ia juga menyoroti kasus gedung pertanian beserta lahannya yang sempat dihibahkan secara lisan ke Polda Maluku Utara, namun tidak disertai perjanjian tertulis. Hal ini, menurutnya, memperumit status hukum aset tersebut.
Dengan kehadiran Komisi II DPR RI, Ikbal berharap semua persoalan ini, termasuk lahan Ubo-Ubo yang belum mendapatkan kejelasan, dapat segera dicarikan solusi yang adil dan disepakati semua pihak.
“Tentu kita ingin ada penyelesaian yang baik, agar tidak menjadi konflik berkepanjangan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Peliput: Faisal
Editor: Faisal
- Penulis: Admin
