Breaking News
light_mode
Beranda » Kata Mereka » Gaji ASN Sula Terlambat, Pemda Dinilai Abai Hak Pegawai

Gaji ASN Sula Terlambat, Pemda Dinilai Abai Hak Pegawai

  • account_circle Ihsan
  • calendar_month Kam, 29 Jan 2026

SANANA, Mahabari.com – Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kembali menuai sorotan. Hingga akhir Januari 2026, sejumlah pegawai mengaku belum menerima hak mereka tanpa adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah.

Gaji yang seharusnya diterima pada awal bulan itu menjadi sumber penghidupan utama ASN. Ketidakpastian pembayaran membuat banyak pegawai berada dalam kondisi tertekan secara ekonomi dan psikologis.

Beberapa ASN mengungkapkan, keterlambatan ini memaksa mereka menunda kewajiban penting, mulai dari pembayaran cicilan bank, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

“Sudah hampir satu bulan kami menunggu. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada kepastian kapan gaji dibayar. Padahal kebutuhan tidak bisa ditunda,” ujar seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (28/1/2026).

Minimnya komunikasi dari Pemda Kepulauan Sula dinilai memperburuk situasi. ASN menilai pemerintah daerah tidak transparan dan terkesan mengabaikan hak dasar pegawai yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.

Pengamat birokrasi menilai keterlambatan pembayaran gaji mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada stabilitas kinerja pemerintahan.

“Jika hak ASN saja tidak mampu dipenuhi tepat waktu, maka ini menjadi indikator serius buruknya manajemen anggaran dan perencanaan keuangan daerah,” tegasnya.

Lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi dan disiplin ASN, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji maupun jadwal pencairannya.

  • Penulis: Ihsan
  • Editor: Faisal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Refleksi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 2026

    Refleksi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 2026

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Zufriyadi
    • 0Komentar

    Guru dan Buruh: Refleksi Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 2026 Oleh: Muhammad Zufriyadi, S.Si., MM Ketua PGRI Kabupaten Halmahera Timur Mahabari.com – Negeri ini. setiap awal Mei selalu menghadirkan dua momentum penting yang berdekatan: Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Dua peringatan ini kerap berjalan sendiri-sendiri, seolah tidak memiliki irisan makna. Padahal, jika […]

  • DPW Tani Merdeka Indonesia Malut Resmi Dilantik, Masalah Pertanian Hingga Advokasi Lingkungan

    DPW Tani Merdeka Indonesia Malut Resmi Dilantik, Masalah Pertanian Hingga Advokasi Lingkungan

    • calendar_month Sab, 22 Nov 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com — Tani Merdeka Indonesia resmi di Lantik, sekaligus mengukuhkan kepengurusan anggota DPD 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sabtu (22/11/2025). Seusai pelantikan, organisasi ini langsung bergerak cepat menyusun agenda strategis, mulai dari pembentukan struktur hingga penanganan berbagai persoalan pertanian, perikanan, peternakan, dan lingkungan. Baca Juga  Cipayung Plus Malut Salurkan Bantuan Korban Gempa Pulau […]

  • Dispar Ternate Dapat Kucuran DAK 2,5 Miliyar Untuk Bangun Pantai Wisata Sulamadaha

    Dispar Ternate Dapat Kucuran DAK 2,5 Miliyar Untuk Bangun Pantai Wisata Sulamadaha

    • calendar_month Sel, 12 Jul 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Ternate mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,5 Miliyar untuk pembangunan kawasan pantai wisata Sulamadaha. Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate Rustam Pandjab Mahli, Selasa (12/7/2022) mengatakan, dana DAK yang diperoleh sebesar Rp 2, 5 Miliyar diperuntukkan untuk pekerjaan fisik dan non fisik infrastruktur wisata […]

  • Ketua DPRD Bakal Tuntaskan Polemik Penerimaan PPPK

    Ketua DPRD Bakal Tuntaskan Polemik Penerimaan PPPK

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari, Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera utara (Halut), Janlis G Kitong berjanji bakal menuntaskan polemik penerimaan Pegawai pusat pemerintah perjanjian kerja (PPPK) lingkup Pemda Halut. Ketua DPRD Halut Janlis G Kitong mengatakan, dirinya menolak penerimaan seleksi PPPK di lingkup Pemda Halut, karena ada alasan yang sangat penting. Alasan itu, dimana belanja pegawai […]

  • Calon Bupati Haltim Farel Adithama Rudi Erawan

    Cabup Haltim, Farel Incar Rekomendasi Golkar

    • calendar_month Jum, 5 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MABA Mahabari.com – Wacana pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang makin hangat diwacanakan, satu diantaranya di Kabupaten Halmahera Timur. Sejumlah nama bakal calon yang digadang-gadang bakal melawan petahana pun sudah mulai bermunculan. Satu nama bakal calon yang dirumorkan maju di pilkada Halmahera Timur untuk melawan petahana Ubaid Yakub dan Anjas Taher adalah Farel […]

  • Pemprov Malut Belum Anggarkan Biaya Jaminan Sosial Bagi Non ASN dan Pekerja Renta

    Pemprov Malut Belum Anggarkan Biaya Jaminan Sosial Bagi Non ASN dan Pekerja Renta

    • calendar_month Kam, 16 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar monitoring dan evaluasi penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non PNS dan pekerja renta di Provinsi Malut, kamis (16/6/2022). Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Malut Asrul Gailea mengatakan, penganggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN dan pekerja renta itu belum sempat dibahas karena masih menunggu dari […]

expand_less