Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Bawaslu Halut Gelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Halut Gelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 1 Des 2023

Bawaslu Siap Perang Pelanggaran Kampanye   

TOBELO -Mahabari.Com, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Jumat (01/12) pukul 08.30 Wit menggelar apel Siaga pengawasan Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. Bertempat Halaman Kantor Bupati Halut.

Apel siaga dihadiri Dandim 1508 Tobelo Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait, Wakapolres Halut Kompol Andreas Adi Febrianto, Plt. Kasi Pidum Kajari Halut Andi Muhammad Dedi Hidayat, Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Utara Drs. Jhon Anwar Kabalmay

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Malut Dr. Adrian Yoro Naleng,  Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawasalu Halut Jenfanher Lahi.Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Halut Rusni Ibrahim

Sekertaris Kesbangpol Halut Idham Noh

Para Panwascam dan PKD (panitia pengawas Pemilu Kelurahan Desa)

dengan jumlah 300 Orang.

Komisioner Bawaslu Provinsi, Adrian yoro Naleng, mengatakan, bahwa mengenai dengan pelangaran kampanye, pihaknya sudah sampaikan di kabupaten kota, lebih kususnya di Halut, dan untuk dapat memastikan 9 potensi pelangaran. yang nantinya menjdi titik fokusnya oleh tim penyelengara baik kabupaten maupun kecamatan.

“ada sembila  (9 ) potensi pelangaran tersebut mengenai dengan APK. hal itu menjadi potensi bahwa APK harus tempat pasang sesuai dengan keputusan,hal yang sama juga dengan Counten, yang berisi dari APK dan apakah dapat mengandung ujaran kebencian,dan hal yang di larang tidak bisah dimuat dalam APK.”

Lanjut ia, adapun pelangaran yang kedua mengandung kenetralitas penyelengaraan negara yaitu, ASN TNI – POLRI, pegawai BUWM, perangkat Desa, Kades, BPD.

“yang paling potensial itu ANS dan perangkat Desa.hal ini kami sudah sampaikan kepada penyelengara untuk melakukan pengawasan untuk pencegaha, kami juga sudah lakukan penandatangan MU atas kenetralan ASN,kemudian juga melakukan sosialisasi penindakan terkait dengan pelangaran kenetraan ASN, sudah dilaksanakan hampir diseluruh kecamatan dan diseluruh kabupaten Kota,” Katanya

Menurut Adrian mengatakan, potensi pencegahan pelangaran kampanye  yang ke tiga itu melakukan kampanye diluar jadwal, maka dari itu akan diadakan rapat umum, untuk  dijadwalkan pada 21 Desember sampai 10 februari. Saat ini masih tahapan disistribusi Apk,  bahan  kampanye, tatap muka, pertemuan terbatas yang dapat di lakukan pada tangal 28 november hinga sampai 10 feberuari.

“Hal ini pun kami sampaika  kepada  penyelengara kecamatan, juga dapat melakukan pengawasan mengenai dengan hal hal teknis yang sudah di amati oleh penyelengara kecamata, hinga saat ini memiliki bekal untuk tekhnis pencegahan, pengawasan dan penindakan.” Ujarnya

Lanjut ia, pengawasan di media sosial, bawaslu akan melakukan peluncuran deklarasi dan patroli saiber pengawasan, yang dapat mengandeng asosiasi mediasaiber indonesia asosiasi jurnalis indonesia,dan persatuan wartawan indonesia ( PWI )

“Bawaslu selalu melakukan pengawasan disetiap kecamatan maupun di desa melalui media sosial. dan melalui prosedur dari BKD, Panwascam,panwaskab,maupun ke provinsi, karena pengawasan di media sosial ini sangat potensial terjadinya pelangaran.” Jelasnya

Lanjut ia, kampanye yang dapat mengangu ketertiban umum, yang sering terjadi dalam rapat rapat umum sehinga menimbulkan konfoi maupun yang lain.  sudah jelas dalam UU Pemilu pasal 7 bahwa tidak dapat mengangu ketertiban umum.

“maka dari itu kami  dapat memastikab  untuk menghimbau dari sekarang  sebagai langka langka pencegahan untuk peserta kampanye, dan tidak melakukan kampanye yang kemudian mengangu ketertiban Umum.” Katanya.

Kata Adrian, pencegahan pelangaran baifon atau futbain yang meliki dua poin yaitu mani politik dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan salah satuh pihak yang lain, terkait dengan bantuan bantuan,hal itu termasuk kategori bainfoters yang menjadi objek pengawasan bawaslu.

“adapun pengawasan pelangaran kampanye terhadap anak.maka dilarang keterlibatan anak untuk ikut sertakan kampanye.maka kami harapkan kapada bawaslu agar dapat mengawasi untuk ketidak terlibatkan anak dalam peserta kampanye maupun pelaksana kampanye.” Ujarnya

Lebih Lanjut Adrian menuturkan, untuk pengawasan  terkait dengan dana kampanye dan rekening dana kampanye. Bawaslu memfokuskan peserta Pemilu diwilayah Tobelo  yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“kepada seluruh penyelengara agar  fokus dengan  tiga matra dan fungsi pengamatan yaitu, fokus melakukan pengawasan, mengedepankan pencegahan, langka langka penindakan. kami percaya dan optimis kepada teman teman penyelengara untuk melakukan pengawasan yang baik dan dapat menjadi dasar dari tiga poin.” Ujarnya.

Ia mengatakan, penyelengara telah mengikuti tahapan pemilu Bimtek dan selalu membangun solidaritas oleh tim untuk membangun jaringan pengawasan baik itu internal maupun eksternal, agar komunikasi antara lembaga dapat membangun dengan baik.

“selain itu kekuatan internal kita masih dapat mitra dengan jejaringan pengawasan bersama pihak kepolisian, Pemda, KPU, kejaksaan, TNI dan mahasiswa untuk sama sama melakukan pengawasan pemilu tahun 2024”.Tegas” Adrian

Sementara Bawaslu Halut Ahmad Idris mengatakan, bahwa tahapan ini akan menjadi jajaran pemilu dari tingkat kabupaten sampai panwascam dan kelurahan desa. Bahkan sudah sangat siap untuk mengawasai tahapan kampanye yang sementara ini sedang berjalan. Pihaknya berkomitmen mewujudkan pemilu damai dan bermatabat.

“bahwa semua proses  pelaksaan kampanya nanti dapat berjalan dengan baik, dan para partai politik diharapkan taat pada ketentuan ketentuan peraturan yang sudah di tetapkan, baik itu penyelengara negara berupa ASN, perangkat desa, diminta agar sama sama taat terhadap ketentuan aturan yang berlaku.” Ujar Ahmad

Ahmad merupakan Komisioner Bawaslu dua periode itu mengatakan bahwa pengawasan di seluruh indoneseia dan lebih khususnya Halut, kini sudah memasuk tahapan kampanye semenjak pada tangal 28 kemarin di bulan November. maka dari itu agar dapat menjalankan tugas dan tangung jawab dengan baik, demi mewujudkan pemiku yang damai.

“Dengan adanya pengawasan pelangaran kampanye bahwa Mony Politik  harus di perhatikan, karna sangat penting untuk diamati” tutupnya.

Peliput Vikri

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Kepulauan Bisa SMA Tanpa Merantau, UT Ternate Apresiasi Terobosan Gubernur Malut

    Anak Kepulauan Bisa SMA Tanpa Merantau, UT Ternate Apresiasi Terobosan Gubernur Malut

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Universitas Terbuka (UT) Ternate, mengapresiasi langkah strategis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang membuka akses pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi anak-anak di wilayah kepulauan tanpa harus merantau ke luar daerah. Direktur UT Ternate, Dr. Muhlis Hafel, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam menjawab tantangan geografis Maluku Utara yang berciri kepulauan, […]

  • Anggota DPD RI Dapil Malut Tidak Tahu Ada RUU Hak Masyarakat Hukum Adat

    Anggota DPD RI Dapil Malut Tidak Tahu Ada RUU Hak Masyarakat Hukum Adat

    • calendar_month Kam, 13 Okt 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Rancangan Undang- undang Hak Masyarakat Hukum Adat yang telah diperjuangkan oleh Mantan Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Almarhum Mudaffar Sjah sampai saat ini rupanya belum juga diundangkan. Hal ini disesalkan, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah kepada media Mahabari.com mengatakan, padahal rancangan UU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tetapi belum […]

  • Tim BPKP Malut Gelar Bimbtek Pengelolaan Dana Desa Bagi 17 Desa di Halut

    Tim BPKP Malut Gelar Bimbtek Pengelolaan Dana Desa Bagi 17 Desa di Halut

    • calendar_month Kam, 19 Okt 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO -Mahabari, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku Utara Kamis (19/10) gelar Bimtek tata kelola keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di 17 Desa se Kabupaten Halut. Bimtek itu, digelar sejak 17 – 19 Oktober 2023 berjalan lancar.    Tim BPKP Pemprov maluku utara Rizal Arya setyawan, mengatakan, Pemerintah Desa (Pemdes) mulai […]

  • Mutasi Tiga Pejabat, Musrifah Alhadar Emban Jabatan Baru

    Mutasi Tiga Pejabat, Musrifah Alhadar Emban Jabatan Baru

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Mutasi tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Maluku Utara yang dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/01/IV/2025. Merujuk pada surat Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, resmi melakukan mutasi terhadap tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Rabu (30/04/25). Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur, Sarbin Sehe. […]

  • PN Sanana Vonis Bebas Saida Duwila dalam Perkara Penganiayaan

    PN Sanana Vonis Bebas Saida Duwila dalam Perkara Penganiayaan

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • account_circle Ihsan
    • 0Komentar

    SANANA, Mahabari.com – Pengadilan Negeri (PN) Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Saida Duwila alias SD dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Saida Soamole (SS). Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim pada Selasa, 20 Januari 2026, dalam sidang yang digelar di Kantor PN Sanana, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Baca Juga  Bawaslu […]

  • [Klarifikasi] Dugaan Ada Uang Gelap Yang Dikumpulkan Oknum Satpol-PP

    [Klarifikasi] Dugaan Ada Uang Gelap Yang Dikumpulkan Oknum Satpol-PP

    • calendar_month Kam, 6 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MALUT Mahabari.com – Kepala Oprasi Satuan Polisi Pamong Praja (KaOPS Satpol-PP) Provinsi Maluku Utara, Mahdi Hi Jamil, mengkonfirmasi bahwa tidak ada pungutan liar yang pernah disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya. Dalam klarifikasinya, Pada malam tadi 06 Februari 2025, Mahdi melalui via telepon menjelaskan bahwa dana yang dikumpulkan selama simulasi di gedung Badan Kepegawaian Negara, Unit Pelayanan […]

expand_less