Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Bawaslu Halut Gelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Halut Gelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 1 Des 2023

Bawaslu Siap Perang Pelanggaran Kampanye   

TOBELO -Mahabari.Com, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Jumat (01/12) pukul 08.30 Wit menggelar apel Siaga pengawasan Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. Bertempat Halaman Kantor Bupati Halut.

Apel siaga dihadiri Dandim 1508 Tobelo Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait, Wakapolres Halut Kompol Andreas Adi Febrianto, Plt. Kasi Pidum Kajari Halut Andi Muhammad Dedi Hidayat, Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Utara Drs. Jhon Anwar Kabalmay

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Malut Dr. Adrian Yoro Naleng,  Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawasalu Halut Jenfanher Lahi.Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Halut Rusni Ibrahim

Sekertaris Kesbangpol Halut Idham Noh

Para Panwascam dan PKD (panitia pengawas Pemilu Kelurahan Desa)

dengan jumlah 300 Orang.

Komisioner Bawaslu Provinsi, Adrian yoro Naleng, mengatakan, bahwa mengenai dengan pelangaran kampanye, pihaknya sudah sampaikan di kabupaten kota, lebih kususnya di Halut, dan untuk dapat memastikan 9 potensi pelangaran. yang nantinya menjdi titik fokusnya oleh tim penyelengara baik kabupaten maupun kecamatan.

“ada sembila  (9 ) potensi pelangaran tersebut mengenai dengan APK. hal itu menjadi potensi bahwa APK harus tempat pasang sesuai dengan keputusan,hal yang sama juga dengan Counten, yang berisi dari APK dan apakah dapat mengandung ujaran kebencian,dan hal yang di larang tidak bisah dimuat dalam APK.”

Lanjut ia, adapun pelangaran yang kedua mengandung kenetralitas penyelengaraan negara yaitu, ASN TNI – POLRI, pegawai BUWM, perangkat Desa, Kades, BPD.

“yang paling potensial itu ANS dan perangkat Desa.hal ini kami sudah sampaikan kepada penyelengara untuk melakukan pengawasan untuk pencegaha, kami juga sudah lakukan penandatangan MU atas kenetralan ASN,kemudian juga melakukan sosialisasi penindakan terkait dengan pelangaran kenetraan ASN, sudah dilaksanakan hampir diseluruh kecamatan dan diseluruh kabupaten Kota,” Katanya

Menurut Adrian mengatakan, potensi pencegahan pelangaran kampanye  yang ke tiga itu melakukan kampanye diluar jadwal, maka dari itu akan diadakan rapat umum, untuk  dijadwalkan pada 21 Desember sampai 10 februari. Saat ini masih tahapan disistribusi Apk,  bahan  kampanye, tatap muka, pertemuan terbatas yang dapat di lakukan pada tangal 28 november hinga sampai 10 feberuari.

“Hal ini pun kami sampaika  kepada  penyelengara kecamatan, juga dapat melakukan pengawasan mengenai dengan hal hal teknis yang sudah di amati oleh penyelengara kecamata, hinga saat ini memiliki bekal untuk tekhnis pencegahan, pengawasan dan penindakan.” Ujarnya

Lanjut ia, pengawasan di media sosial, bawaslu akan melakukan peluncuran deklarasi dan patroli saiber pengawasan, yang dapat mengandeng asosiasi mediasaiber indonesia asosiasi jurnalis indonesia,dan persatuan wartawan indonesia ( PWI )

“Bawaslu selalu melakukan pengawasan disetiap kecamatan maupun di desa melalui media sosial. dan melalui prosedur dari BKD, Panwascam,panwaskab,maupun ke provinsi, karena pengawasan di media sosial ini sangat potensial terjadinya pelangaran.” Jelasnya

Lanjut ia, kampanye yang dapat mengangu ketertiban umum, yang sering terjadi dalam rapat rapat umum sehinga menimbulkan konfoi maupun yang lain.  sudah jelas dalam UU Pemilu pasal 7 bahwa tidak dapat mengangu ketertiban umum.

“maka dari itu kami  dapat memastikab  untuk menghimbau dari sekarang  sebagai langka langka pencegahan untuk peserta kampanye, dan tidak melakukan kampanye yang kemudian mengangu ketertiban Umum.” Katanya.

Kata Adrian, pencegahan pelangaran baifon atau futbain yang meliki dua poin yaitu mani politik dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan salah satuh pihak yang lain, terkait dengan bantuan bantuan,hal itu termasuk kategori bainfoters yang menjadi objek pengawasan bawaslu.

“adapun pengawasan pelangaran kampanye terhadap anak.maka dilarang keterlibatan anak untuk ikut sertakan kampanye.maka kami harapkan kapada bawaslu agar dapat mengawasi untuk ketidak terlibatkan anak dalam peserta kampanye maupun pelaksana kampanye.” Ujarnya

Lebih Lanjut Adrian menuturkan, untuk pengawasan  terkait dengan dana kampanye dan rekening dana kampanye. Bawaslu memfokuskan peserta Pemilu diwilayah Tobelo  yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“kepada seluruh penyelengara agar  fokus dengan  tiga matra dan fungsi pengamatan yaitu, fokus melakukan pengawasan, mengedepankan pencegahan, langka langka penindakan. kami percaya dan optimis kepada teman teman penyelengara untuk melakukan pengawasan yang baik dan dapat menjadi dasar dari tiga poin.” Ujarnya.

Ia mengatakan, penyelengara telah mengikuti tahapan pemilu Bimtek dan selalu membangun solidaritas oleh tim untuk membangun jaringan pengawasan baik itu internal maupun eksternal, agar komunikasi antara lembaga dapat membangun dengan baik.

“selain itu kekuatan internal kita masih dapat mitra dengan jejaringan pengawasan bersama pihak kepolisian, Pemda, KPU, kejaksaan, TNI dan mahasiswa untuk sama sama melakukan pengawasan pemilu tahun 2024”.Tegas” Adrian

Sementara Bawaslu Halut Ahmad Idris mengatakan, bahwa tahapan ini akan menjadi jajaran pemilu dari tingkat kabupaten sampai panwascam dan kelurahan desa. Bahkan sudah sangat siap untuk mengawasai tahapan kampanye yang sementara ini sedang berjalan. Pihaknya berkomitmen mewujudkan pemilu damai dan bermatabat.

“bahwa semua proses  pelaksaan kampanya nanti dapat berjalan dengan baik, dan para partai politik diharapkan taat pada ketentuan ketentuan peraturan yang sudah di tetapkan, baik itu penyelengara negara berupa ASN, perangkat desa, diminta agar sama sama taat terhadap ketentuan aturan yang berlaku.” Ujar Ahmad

Ahmad merupakan Komisioner Bawaslu dua periode itu mengatakan bahwa pengawasan di seluruh indoneseia dan lebih khususnya Halut, kini sudah memasuk tahapan kampanye semenjak pada tangal 28 kemarin di bulan November. maka dari itu agar dapat menjalankan tugas dan tangung jawab dengan baik, demi mewujudkan pemiku yang damai.

“Dengan adanya pengawasan pelangaran kampanye bahwa Mony Politik  harus di perhatikan, karna sangat penting untuk diamati” tutupnya.

Peliput Vikri

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ghifari: DPRD Dorong Penataan Parkir dan Pasar Melalui Digitalisasi

    Ghifari: DPRD Dorong Penataan Parkir dan Pasar Melalui Digitalisasi

    • calendar_month Sel, 6 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melalui Komisi I dan Komisi II, mendorong percepatan penataan kawasan pasar dan sistem parkir berbasis digital. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi I, M. Ghifari Bopeng, usai rapat koordinasi dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi […]

  • Komisi III Nurjaya, Tegaskan ke Bidang Ekonomi Cabut Saja Izin Pangkalan Nakal

    Komisi III Nurjaya, Tegaskan ke Bidang Ekonomi Cabut Saja Izin Pangkalan Nakal

    • calendar_month Sel, 14 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Kunjungan Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, di kantor walikota Ternate Bidang Ekonomi, bertujuan untuk mempertanyakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang di distribusikan ke pangkalan yang terletak di kelurahan Tanah Tinggi pada Selasa (14/01/2025). Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh pengaduan warga kelurahan Tanah Tinggi saat Nurjaya Hi Ibrahim […]

  • Disperindagkop Bakal Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah Nakal

    Disperindagkop Bakal Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah Nakal

    • calendar_month Sel, 7 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Stok minyak tanah di kabupaten Halmahera Selatan masih mencukupi, dari total 400 lebih pangkalan yang ada di wilayahnya. Namun saat ini masih ada speedboat yang seharusnya menggunakan BBM jenis Pertalite dan Pertamax justru menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Pengguna minya tanah pada mesin speedboat, menciptakan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah […]

  • SPBU Wari Diduga Gelapkan BBM Subsidi Jenis Pertalite.

    SPBU Wari Diduga Gelapkan BBM Subsidi Jenis Pertalite.

    • calendar_month Sab, 28 Okt 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jika Terbukti Izin SPBU Bakal Dicabut TOBELO-Mahabari.com, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Wari kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara (Halut), diduga menggelapkan BBM subsidi jenis pertalite. Buktinya SPBU itu lansung di Police Line oleh pihak kepolisian setempat. Pantauan dilapangan terlihat Nosel pengisian BBM Subsidi di SPBU di police line sejak Kamis (26/10/2023) kemarin”Sekitar dua hari […]

  • Ombudsman: Pelayanan Publik Lima Kabupaten dan Kota Di Malut Masuk Zona Merah

    Ombudsman: Pelayanan Publik Lima Kabupaten dan Kota Di Malut Masuk Zona Merah

    • calendar_month Rab, 12 Jul 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari,Ternate- Ombudsman perwakilan Maluku utara (Malut) menyebut berdasarkan hasil survei pelayanan dan informasi publik selama pertengahan tahun 2023, lima Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut masuk  Zona merah. Kepala perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, Pelayanan dan informasi publik di Pemerintah Provinsi dan sepuluh Kabupaten Kota masih tertinggal jauh dari  Daerah lainya. “ Ombudsman telah […]

  • Penguatan Menejemen Sistem Logistik Dalam Mendorong Daya Saing Produk Dan Pengelolaan Perikanan Kakap, Kerapu Berkelanjutan 

    Penguatan Menejemen Sistem Logistik Dalam Mendorong Daya Saing Produk Dan Pengelolaan Perikanan Kakap, Kerapu Berkelanjutan 

    • calendar_month Kam, 23 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE MAHABARI.com -Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf Menyampaikan Keberadaan Maluku Utara pada persilangan empat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) mestinya menjadi preferensi memposisikan sektor perikanan digarda paling depan pada panggung kebijakan pembangunan. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan ke empat WPP-NRI yaitu (714,715,716, […]

expand_less