Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Tim Hukum; JPU KPK Gunakan Analogi Dan Logika Seret Muhaimin Syarif

Tim Hukum; JPU KPK Gunakan Analogi Dan Logika Seret Muhaimin Syarif

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rab, 11 Des 2024

TERNATE Mahabari.com – Konferensi Pers yang diadakan oleh Tim Hukum Muhaimin Syarif bertujuan untuk menuntut keadilan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Acara ini bertema “Mencari Keadilan di Tengah Belantara Tuduhan dan Asumsi,” dan dihadiri oleh Febri Diansyah, Anggi Alwik, Juli Siregar, Darmawan Subakti, dan Nur Afiat Syamsul pada Kamis (11/12/2024).

Febri Diansyah, yang menjalankan tugas sebagai advokat, mendampingi Muhaimin Syarif. Kami ingin menegaskan bahwa sebagai tim penasihat hukum, kami berkomitmen untuk menghormati majelis hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini pada Senin, 16 Desember 2024. Kami juga menghargai upaya penuntut umum KPK yang menjalankan tugasnya.

Kami menghargai penuntut umum KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk membuktikan kasus ini sesuai dengan undang-undang. Namun demikian, sebagai penasihat hukum yang profesional, kami berhak mengkritik penuntut umum dan memberikan catatan terkait pekerjaan mereka, terutama dalam konteks perkara ini.

Dalam kapasitas kami sebagai advokat, kami memberikan kritik dan catatan secara profesional. Terdapat 11 kritik terhadap tuntutan JPU dalam persidangan ini, serta 24 analisis fakta dan aliran dana yang telah dijelaskan secara rinci, terutama mengenai catatan aliran dana.

Dirinya meminta agar pengadilan dapat melihat bahwa di dalam proses persidangan dalam kasus Muhaimin Syarif ini JPU KPK tidak menggunakan Fakta, namun berdasarkan Analogi Dan Logika. Ujar Febri.

Sehingga dirinya menegaskan beberapa hal. Dari 24 pihak yang disebut sebagai penerima atau catatan aliran dana dalam dakwaan penuntut umum, tidak ada yang terbukti sebagai suap terhadap AGK, berdasarkan fakta hukum di persidangan. Dengan demikian, dari semua aliran dana yang disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan, kami tegaskan bahwa tidak ada yang terbukti sebagai suap terhadap AGK.

Satu hal krusial yang ingin kami sampaikan adalah bahwa tidak semua pihak yang disebut menerima dari Muhaimin Syarif diperiksa di pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dapat membuktikan bahwa itu adalah suap? Bagaimana penerimaan tersebut dapat dibuktikan jika dari 24 orang yang disebutkan, hanya 6 yang diperiksa? Ini adalah pertanyaan serius dalam proses pembuktian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kami serius dalam upaya memberantas korupsi, tetapi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum acara. Niatan kami sejak awal adalah untuk hadir mendampingi dalam perkara ini secara objektif. Kami ingin mencari kebenaran material dalam persidangan; namun, kami menemukan banyak kelemahan dalam proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan pengamatan kami, hanya sedikit pihak penerima yang diperiksa. Bahkan, ketika pihak penerima memberikan keterangan, mereka menyatakan bahwa mereka tidak menerima uang suap dari Muhaimin Syarif. Salah satunya, Ramadhan Ibrahim, yang sering kali menerima uang dari terdakwa, menegaskan bahwa uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ia menjelaskan bahwa uang itu digunakan untuk cicilan mobil bekas dan pembelian tanah. Ketika kami bertanya apakah uang itu diberikan kepada Pak AGK, jawabannya adalah tidak ada.

Jika demikian, di mana letak suap tersebut jika uang yang diterima oleh Ramadhan Ibrahim tidak diberikan kepada AGK? Memang benar bahwa Ramadhan Ibrahim adalah ajudan, tetapi hal itu tidak serta merta berarti semua penerimaan oleh ajudan merupakan suap kepada AGK. Kami perlu membedakan fakta, asumsi, dan imajinasi dalam penegakan hukum.

Kami setuju jika seseorang terbukti bersalah berdasarkan fakta di persidangan, maka proses dengan benar. Namun, fakta lain yang bermunculan berkaitan dengan dana besar, seperti yang dituduhkan terkait PT Fajar Gemilang, ternyata dapat dibuktikan sebagai pinjaman untuk pengaturan perjalanan Umroh.

Dana 400 juta yang disebutkan, di persidangan menunjukkan mutasi rekening bahwa Muhammad Toriq Kasuba, mengungkapkan bahwa itu adalah pinjaman untuk booking seat. Jika tidak segera dibooking, kursi untuk ibadah Umroh bisa hilang dan tiket pesawat sulit didapat. Uang tersebut kemudian dipinjam kepada Pak Muhaimin Syarif dan dalam waktu tiga hari, uang itu dikembalikan oleh PT Fajar Gemilang ke Muhaimin Syarif.

Ini adalah pinjam-meminjam, bukan suap. Kami berpikir sangat aneh jika pinjam-meminjam disebut sebagai dana suap. Dalam hal ini, kami mengingatkan bahwa “kebenaran adalah hal yang paling berharga,” dan tugas kami sebagai advokat adalah untuk menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan dalam setiap langkah hukum.

Sekedar diketahui pesan Yang disampaikan Muhaimin Syarif melalui Penasehat hukum. Bahwa dirinya siap membantu KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Maluku Utara. Tutup Febri Diansyah

 

Peliput: Faisal

Editor: Faisal

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadiri Musda II PDPM Taliabu, Ini Pesan Muhamad Fadli

    Hadiri Musda II PDPM Taliabu, Ini Pesan Muhamad Fadli

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TALIABU Mahabari.com — Musyawarah Daerah (Musda), ke-II Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berlangsung khidmat. Diwarnai dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat peran dakwah pemuda di daerah tersebut. Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhamad Fadli, yang hadir dalam agenda tersebut, menyampaikan pesan penting kepada seluruh kader. Ia menekankan bahwa, Pemuda Muhammadiyah harus […]

  • Politik Identitas, Basri Salama: Itu Hak Orang Dalam Menentukan Pilihan

    Politik Identitas, Basri Salama: Itu Hak Orang Dalam Menentukan Pilihan

    • calendar_month Ming, 15 Sep 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Politik identitas merujuk pada strategi politik yang mengedepankan kepentingan kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti etnis, agama, atau budaya. Dalam konteks Indonesia. Sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku keragaman identitas sangat nyata, politik identitas menjadi relevan untuk memahami dinamika pemilu. Pelibatan identitas dapat membantu kandidat menjangkau pemilih yang merasa terwakili dan diperhatikan. Ujar […]

  • Magang Mahasiswa, Prodi Agribisnis UMMU di UMM Malang: Sinergi Ilmu dan Praktik Pertanian

    Magang Mahasiswa, Prodi Agribisnis UMMU di UMM Malang: Sinergi Ilmu dan Praktik Pertanian

    • calendar_month Kam, 10 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Program magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMMU Ternate di Universitas Muhammadiyah Malang sejak tanggal 9 April hingga 9 Mei 2025 kemarin. Hal ini merupakan langkah konkret yang sangat visioner. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penguatan akademik, tetapi juga menjembatani pengalaman […]

  • DPD Partai Gerindra Malut Akan Polisikan Pengurus Partai Yang Merusak Kantor

    DPD Partai Gerindra Malut Akan Polisikan Pengurus Partai Yang Merusak Kantor

    • calendar_month Rab, 11 Mei 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mempolisikan oknum sejumlah pengurus partai yang melakukan pengrusakan kantor. Hal ini disampaikan, Juru bicara DPD Partai Gerindra Malut Iky Sukardi Husen kepada media ini mengatakan, DPD Partai Gerindra Malut akan mempolisikan oknum sejumlah pengurus partai yang melakukan pengrusakan kantor partai. Ini disebabkan, […]

  • Kapal Queen Mary Dialihkan, Perekonomian Warga Berdampak 4.01 Play Button

    Kapal Queen Mary Dialihkan, Perekonomian Warga Berdampak

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar
  • Sebanyak 149 Pegawai Honorer Pemkot Ternate Akan Ikut Tes PPPK

    Sebanyak 149 Pegawai Honorer Pemkot Ternate Akan Ikut Tes PPPK

    • calendar_month Rab, 14 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE– Pemerintah Kota Ternate memberikan kebutuhan ASN tahun 2022 dengan kuota 149 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia. Pemberian itu berdasarkan SK Menpan-RB, nomor 872 tahun 2022, pengadaan kebutuhan ASN tahun 2022 di lingkup Pemkot Ternate, sebanyak 149 yang diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah […]

expand_less