TERNATE Mahabari.com- Dalam Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat yang terjadi pada Kasus TPS 08 Kelurahan tabona yang dinyatakan batal atau tidak sah karena surat suara yang tidak ditandatangani KPPS. berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023 dan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
Surat suara yang berada dalam TPS 08 Kelurahan Tabona sebanyak 222 yang sah hanya 1 surat suara hal itu menjadi kejanggalan. Menurut saksi partai Nasdem
Saksi partai Nasdem saat ditemui awak media mahabari.com Senin (04/03/2024) Nurlela Syarif Mengatakan proses rekapitulasi yang terjadi di tingkat kecamatan PPK Kota Ternate Selatan akan menjadi celah di pemilu kedepannya. Sehingga hal itu akan menjadi momok pesta demokrasi Indonesia.
“Kejadian di TPS 08 telah Melalui Proses Pemilu coblos hitung dan hak demokrasi dalam proses coblos hitung itu menjadi juga hak demokrasi orang ketika mengetahui hasil.” Ungkapnya
Foto Surat Suara Yang Tidak Ditandatangani KPPS Sehingga Dinyatakan Tidak Sah
Akan Tetapi dalam 222 surat suara itu dianulir dan proses penganuliran ini juga secara mekanismenya. Saksi partai telah menyangsikan tahapannya. Sampai pada tingkat pleno PPK di tingkat kecamatan.
Namun berdasarkan hasil konsultasi dari pihak pengawas Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU. berdasarkan aturan yang ada bahwa 1 surat suara yang dinyatakan sah dari 222 surat suara yang di tps 08 tabona ini tidak diakui sebagai suara sah karena human error. Ucapnya
Sedangkan Kesalahan administratif yang dilakukan oleh ketua KPPS yang telah menyatakan dalam bentuk surat pernyataan bahwa surat suara tersebut tidak sah. Hal ini menjadi problem karena masyarakat telah menyalurkan hak konstitusional untuk melakukan pemilu.
“Meskipun dalam Undang undang Pemilu atau PKPU bahwa syarat sah coblos itu harus ada tanda tangan di kertas surat suara.”
Menurutnya kejadian ini bisa menjadi contoh yang buruk di Pemilu kedepannya. Sehingga Hal Ini harus segera terselesaikan, Karena ketakutan kami dari partai Nasdem yang selalu memperjuangkan hak konstitusional masyarakat.
Ketakutan kami ketika kesalahan ini dibenarkan dalam Pemilu ke depan, maka di pilwako dan Pilgub. Bisa saja akan dilakukan hal yang sama. Seperti kejadian di TPS 08 Kelurahan Tabona. Tegasnya
Menurutnya semua surat suara dianulir bahaya menurutnya karena ini merupakan kejadian luar biasa yang mencederai demokrasi dan hak konstitusi.
Sehingga partai Nasdem akan melakukan pengawalan di tingkat KPU kota dan KPU provinsi sampai pada tingkat mahkamah konstitusi. Dalam memperjuangkan hak masyarakat yang telah memberikan hak suaranya melalui proses pemilu. Tutupnya
Peliput: Faisal
Editor: Kibo
