MAHABARI, TERNATE- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan Pemerintah pusat pada tanggal 3 September 2022 kemarin, mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate.
Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang terjadi setelah pandemi covid-19.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini dapat menyulitkan masyarakat, meski melakukan program pemerintah dengan pengalihan dari penetapan harga BBM bersubsidi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Namun, untuk penerima bantuan BLT BBM itu berdasarkan data PKH dan BPNT sehingga tidak dirasakan langsung di seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang merasakan atas kenaikan harga BBM ini dirasakan semua lapisan masyarakat.
Kata dia, apalagi kenaikan harga BBM ini tidak dibarengi dengan kenaikan gaji swasta, PNS dan lainnya, sehingga ini menjadi polemik baru yang di buat oleh Pemerintah Pusat.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi ini dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga dirinya berharap pemerintah pusat dapat mancari solusi lain sehingga masyarakat tidak dipersulit,” mintanya.
Peliput: Faisal
Editor: ZI
