Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Paksa Menikah, Terancam Bui 9 Tahun

Paksa Menikah, Terancam Bui 9 Tahun

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rab, 13 Apr 2022

MAHABARI, TERNATE- Setelah disahkannya Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan DPR RI, pada Selasa (12/4/2022), yang mengatur terkait ketentuan mengenai jeratan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk di dalamnya yaitu pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar kepada media Mahabari.com mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kepada Kemen PPPA, Kemenkumham dan DPR RI yang sudah mengesahkan UU TPKS.

Menurutnya, dengan disahkannya UU TPKS, maka DP3A daerah mempunyai sandaran hukum yg pasti terutama bagi korban kekerasan.

“Saat ini, kami dari DP3A Maluku Utara akan mengimplementasikan di daerah sehingga seluruh elemen masyarakat bisa memahami tentang UU TPKS dan menjadi sandaran hukum bagi korban kekerasan,” ungkap Kepala DP3A Maluku Utara.

Lanjut dia, sebab dalam UU TPKS memuat ada sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur yakni pelecehan fisik, nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seks.

“Namun yang paling sering kali terjadi di daerah yaitu pemaksaan perkawinan yang masih sering kita jumpai dan temukan di wilayah- wilayah pelosok dan terjauh di maluku Utara,” ungkap dia

Sementara, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Maluku Utara Merlita Puasa mengatakan, RUU TPKS sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2016 dan bahkan sudah masuk dalam Program Badan Legislasi Nasional (Balegnas) namun hingga tahun 2022 disahkan menjadi UU TPKS.

Kata Merlita, dari sembilan jenis kekerasan seksual yang marak terjadi di daerah khususnya di wilayah Maluku Utara yaitu pemaksaan perkawinan.

“Ketentuan pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan tertuang di dalam UU TPKS pasal 10 UU ayat (1) yang dijelaskan, bahwa setiap orang secara sengaja melawan hukum dengan memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan. Maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta,” terangnya.

Sedangkan, pada pasal 10 ayat (2) dirinci, termasuk pemaksaan perkawinan yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Pemaksaan perkawinan merupakan satu dari sembilan jenis TPKS yang ketentuan pidananya diatur dalam UU TPKS. Sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS, ujarnya.

Peliput: Faisal

Editor : uji

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buah Kelapa Muda Pelengkap Menu Buka Puasa

    Buah Kelapa Muda Pelengkap Menu Buka Puasa

    • calendar_month Sen, 4 Apr 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI – Kurang segar dan lengkap jika tidak tersedia buah kelapa muda sebagai menu buka puasa. menjadi tradisi setiap momen bulan suci ramadan di Kota Ternate, warga berburu buah kelapa muda. Olehnya itu, setiap bulan suci ramadan, ramai kita jumpai pedagang buah kelapa muda disetiap sudat kota untuk berjualan. Seperti yang terlihat di kawasan taman […]

  • IMM Sula Desak APH Periksa Kadis Pariwisata, Dasar Audit BPK RI

    IMM Sula Desak APH Periksa Kadis Pariwisata, Dasar Audit BPK RI

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Ihsan
    • 0Komentar

    SANANA Mahabari.com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait temuan kerugian negara berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Selasa (27/1/2026). Desakan tersebut menyusul temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan […]

  • Dispersip Ternate Gelar Bimtek, Akademisi UMMU: Pentingnya Literasi Berbasis Budaya Lokal

    Dispersip Ternate Gelar Bimtek, Akademisi UMMU: Pentingnya Literasi Berbasis Budaya Lokal

    • calendar_month Ming, 25 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate. Herman Usman, mendorong penguatan literasi berbasis budaya lokal melalui kegiatan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya usai menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal, yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersip) Kota Ternate. Sabtu (24/05/2025). Kegiatan yang digelar di kantor Dispersip […]

  • Terciptanya Suasana Aman Dan Damai Forkopimda Ternate Bersilaturahmi Di Gereja

    Terciptanya Suasana Aman Dan Damai Forkopimda Ternate Bersilaturahmi Di Gereja

    • calendar_month Sen, 25 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE MAHABARI.com- Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal di kota Ternate, Forkopimda Kota Ternate bekerjasama melaksanakan monitoring kegiatan Natal di gereja-gereja wilayah Kota Ternate. Senin, (25/12/2023). Melalui aksi ini, Forkopimda Kota Ternate berkolaborasi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani di wilayah Kota Ternate. Ada banyak langkah konkret yang dapat […]

  • Kejari Halsel Pulihkan Keuangan Daerah 32,5 Miliar

    Kejari Halsel Pulihkan Keuangan Daerah 32,5 Miliar

    • calendar_month Sab, 22 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Capaian Kejari Halmahera Selatan pada tahun 2025, berhasil memulihkan keuangan daerah, kurang lebih 32,5 miliar rupiah dalam waktu singkat, dari Januari hingga Februari 2025. Keberhasilan ini diraih melalui upaya. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jumlah ini adalah yang tertinggi dari seluruh Kejaksaan Negeri yang  ada di Maluku Utara, ungkap Kajari Halmahera […]

  • Air Laut Surut: Warga Batang Dua Ternate Panik, Usai Gempa

    Air Laut Surut: Warga Batang Dua Ternate Panik, Usai Gempa

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,3 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (2/4/2026) pukul 07.48 WIT. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada pada koordinat 1,21 LU – 126,25 BT atau sekitar 128 kilometer timur Bitung, dengan kedalaman 18 kilometer. Guncangan gempa dilaporkan terasa hingga sejumlah wilayah di Provinsi […]

expand_less