TERNATE-mahari.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggodok Peraturan daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal usulan dari PT. BPRS Bahari Berkesan. Hal itu, untuk mendulang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Ternate.
Ketua Pansus II Penanaman Modal DPRD Nurlaela Syarif menyampaikan, PT. BPRS Bahari Berkesan sudah tidak ada dilakukan penyertaan modal di tiga tahun terakhir, tapi masih memberikan dividen atau keuntungan ke Pemerintah Kota Ternate.
“BPRS Bahari Berkesan sendiri sudah memberikan dividen kepada Pemkot. Terakhir itu Rp. 2,5 miliar yang masuk ke keuangan daerah Kota Ternate,” ucapnya di kompleks parlemen DPRD Ternate, Selasa (10/10/2023) pada media ini.
“Kami akan upayakan dorong BUMD ini agar supaya bisa menghasilkan PAD. Dan BPRS menurut kami itu sangat strategis untuk di dorong,” sambungnya.
Untuk itu, Nela menambahkan, pihaknya juga meminta pertimbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nilai penyertaan modal yang dibutuhkan ini. Nanti di lihat, apakah hal itu bisa dapat di masukan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sehingga ini bisa disalurkan atau tidak.
Ranperda penanaman modal, jelas Nela, akan diupayakan agar bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan mendatang ini. Karena dari draft Perda itu hanya di pasal 6 dan beberapa point penjelasan pasal lain yang perlu diperbaiki saja.
DPRD, ungkap Nela, sudah punya jadwal pembahasan. Kalau pengesahan APBD itu ditanggal 30 November 2023, maka sebelum itu perda tersebut sudah harus dilakukan tahapan satu akhir sampai dengan pengesahan perda dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi nanti.
“Sehingga hal ini bisa menjadi produk hukum daerah,” kata politikus partai NasDem itu.
Sorotan utama dalam usulan Ranperda penanaman modal, beber Nela, itu soal jangka waktu. Dimana untuk skema saat ini hanya diberikan waktu itu 2 tahun dengan besaran Rp 6 miliar. Dibayar secara berangsur. Dan yang dibutuhkan oleh PT. BPRS Bahari Berkesan saat ini berkisar Rp 10 miliyar.
“Tim pansus II penanaman modal DPRD Kota Ternate menawarkan dua skema ke pemerintah yang menurutnya dianggap sangat positif, skema pertama 5 tahun dan yang kedua tidak pakai batas waktu. Terus nilanya apakah Rp.10 miliyar atau langsung pada modal dasar itu Rp. 30 sekian miliyar. Nanti penggolontornya tergantung keuangan daerah,” tutupnya.
peliput Fahrun Basri
Editor Kibo
