TERNATE Mahabari.com – Tokoh publik sekaligus pemilik akun media sosial TikTok @juandabakaranda, atau Juanda Bakar, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait penggunaan anggaran daerah untuk renovasi kantor gubernur yang dinilai tidak mengikuti arahan Presiden RI. Prabowo Subianto, soal efisiensi.
Dalam pernyataannya yang diunggah di media sosial, Juanda menyebut bahwa anggaran sebesar Rp 8 miliar yang dikucurkan untuk rehabilitasi kantor gubernur terlalu besar dan tidak tepat sasaran. Ia menyoroti bahwa renovasi tersebut lebih difokuskan pada ruangan kantor gubernur dengan alasan kebocoran, berdebu dan jamur.
“Kalau bicara efisiensi, seharusnya tidak mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk merenovasi ruangan-ruangan pribadi. Teman-teman di Maluku Utara melihat ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan mereka merasa tertipu olehnya,” ujar Juanda Bakar
Selain itu, Juanda juga menyoroti kebiasaan Gubernur Sherly Tjoanda yang kerap menggelar rapat-rapat resmi pemerintahan di Hotel Bela, yang disebut-sebut merupakan miliknya sendiri. Termasuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan para bupati se-Maluku Utara, juga digelar di hotel tersebut.
Menurutnya, penggunaan hotel pribadi untuk kepentingan pemerintahan memunculkan konflik kepentingan karena anggaran pemerintah harus dibayarkan kepada manajemen hotel tersebut.
“Rapat resmi pemerintah, makan-minum semua dilangsungkan di Hotel Bela. Padahal gubernur-gubernur sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini,” tambahnya.
Juanda juga menanggapi gaya hidup mewah Gubernur Sherly yang dinilainya tidak mencerminkan kesederhanaan seorang pemimpin daerah. Ia menilai penggunaan fasilitas pribadi yang kemudian dibebankan ke anggaran Pemda sebagai tindakan yang tidak etis.
“Kalau ruangan berjamur lalu harus direnovasi mewah, itu tidak menunjukkan empati kepada rakyat. Jika ingin hidup nyaman dan mewah, seharusnya tidak menjadi gubernur,” ujarnya.
Ia turut mengkritik keputusan gubernur yang lebih memilih menggunakan speed boat pribadi ketimbang fasilitas milik pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan pertanyaan soal integritas dan transparansi pengelolaan anggaran.
“Ini bisa dianggap sebagai modus. Menggunakan aset pribadi, lalu minta dibayar oleh Pemda. Ini bukan hanya persoalan gaya hidup, tapi menyangkut etika pemerintahan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Juanda Bakar
Peliput: Faisal
Editor: Faisal
