Home / Politik / Redaksi

Rabu, 6 Maret 2024 - 23:21 WIT

Menunggu Enam Kabupaten. Empat Kabupaten Kota Telah Selesai Di Pleno


foto Ketua KPU Malut Puja Sutamat

foto Ketua KPU Malut Puja Sutamat


TERNATE Mahabari.com – Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2024. Terus berlangsung

Dalam pleno terbuka, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Puja Sutamat saat ditemui awak media mengatakan, sampai saat ini sudah menyelesaikan Kota Tidore, Kota Ternate, kabupaten Halmahera Timur dan kabupaten Pulau Taliabu.

“Selama dua hari ini telah di selesaikan Empat kabupaten, dan besok baru kita lanjutkan karena sementara ada dua kabupaten yang masih dalam perjalanan, Halmahera Utara dan Pulau Morotai,” ungkap ketua KPU Rabu (6/3/2024) di Bela Hotel

Baca Juga  Musyawarah Ke-III, Surandi Terpilih Sebagai Ketua Cabang HPMW-KT Periode 2024-2025

Selain itu dirinya berharap agar Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Halmahera Barat bisa menyusul sehingga deadline waktu yang diberikan sampai di tanggal 10 Maret. tegasnya

Selain itu banyak Faktor yang menyebabkan rapat pleno ini menjadi labat, seperti angka dan data yang belum sinkron termasuk administrasi data pemilih, penggunaan surat suara maupun surat suara yang diterima.

Baca Juga  KONI Ternate Mulai Buka Penjaringan, Tiga Nama Telah Mengambil Formulir

Tambahnya, banyaknya koreksi terkait dengan data disabilitas antara yang satu dengan yang lain sehingga angka itu bisa linear dengan apa yang ada di kabupaten/kota dan disinkronkan di tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Namun saat ditanya soal kejadian luar biasa saat rapat pleno terbuka berlangsung, Puja Mengatakan “Tidak ada kejadian luar biasa karena perolehan angka dari masing-masing peserta pemilu sampai hari kedua ini tidak ada problem karena sama sesuai dengan apa yang sudah diplenokan di kabupaten/kota,”

Baca Juga  Hasil Evaluasi Lima OPD, BKPSDMD Kota Ternate Masih Tunggu Rekomendasi KASN

Puja masalah ang yang disesuaikan, itu hanya masalah administrasi, misalnya seperti yang sudah dijelaskan, data pemilih DPTB, kemudian DPK yang tidak sinkron. Sehingga harus disinkronkan. Jelasnya

Kalau tidak sinkron data tersebut tidak linear, atau tidak nyambung satu dengan yang lain sehingga kita rapikan agar nanti pada saatnya rekap nasional tidak ada masalah terkait soal data administrasinya,” tutupnya

Peliput: Faisal

Editor: Kibo


Baca Juga

Politik

BK Tetap Sidangkan Dugaan Kasus KDRT Oknum Anggota DPRD Ternate

Redaksi

Seorang Pengendara Motor Meninggal Dunia Akibat Tertimpa Pohon Tumbang

Hukum

Diduga Curi Suara Di 7 TPS, Tim Hukum Amin Buat Laporan Ke Bawaslu Kota Ternate

Hukum

16 Saksi Sudah Di Periksa Dalam Kasus Pembunuhan Warga Desa Gotowasi

Redaksi

Karena Pengaruh Miras, Lakalantas Kembali Terjadi di Kota Ternate
Foto Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hukum

Gugatan Nasdem Diterima MK, Satu Kursi Menunggu Putusan

Redaksi

Yayasan Bela Peduli Berikan Bantuan Rumah Ibadah di Halmahera Utara

Politik

Dukung Ade Rahmat. Warga Tabona TPS 08 Tolak Uang Puluhan Juta Dari Tim Sukses Lain!