Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Kampanye Sahril-Makmur, Malik Ibrahim Bongkar Kedok Rizal Marsaoli

Kampanye Sahril-Makmur, Malik Ibrahim Bongkar Kedok Rizal Marsaoli

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 27 Sep 2024

TERNATE Mahabari.com – Kampanye ke tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Ternate Sahril Abdurrajak dan Makmur Gamgulu di kelurahan kalumata kota Ternate Selatan (27/09/2024).

Dalam kampanye itu di hadiri mantan sekretaris DPW Partai NasDem Malik Ibrahim yang juga di beri kesempatan untuk melakukan orasi politiknya.

Orasi politik yang disampaikan Malik Ibrahim itu mengkritik abis kepemimpinan Tauhid Soleman di periodenya yang selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah karena campur tangan Sekretaris Daerah.

“Sekda Jadi Kepala Dinas Perikanan, Sekda Jadi Kepala Dinas PUPR, Sekda Jadi Kepala Dinas Kebersihan, Sekda Jadi Kepala Dinas Kesehatan Dan lainya.” Ujar Malik Ibrahim

Namun jika Pemerintah sekarang ini bicara tentang  Good Government tidak serta merta menjadi monopoli kelompok. Sehingga kota Ternate mengalami sakit parah.

Ditempat yang sama ketua tim kampanye Muhajirin Bailusyi. Juga membacakan sebuah akun palsu yang meminta dirinya untuk melakukan orasi politiknya yang mendidik dengan memberikan pesan yang beretika kepada masyarakat.

Dalam orasinya Muhajirin Bailusy meminta kepada pemilik akun yang mengkritisi orasinya itu agar orang itu bisa hadir untuk  berdiskusi seberapa tahu tentang kota ini.

“Kalau dia bukan akun palsu saya minta dia datang untuk Torang dua diskusi, apa yang di tahu di Kota Ternate di lima tahun kemarin, tapi kalau akun palsu yah sudah lah.” Ujar Muhajirin

Muhajirin mengatakan dalam orasinya bagaimana cara membangun peradaban yang beretika, demokrasi yang beretika, tanpa intimidasi dan diskriminasi terhadap Aparatur Sipil Negara ASN dan PTT.

“Anda harus lebih dulu bertikai barulah anda menegur orang lain,” sindirnya

Lanjutnya, Muhajirin yang juga sebagai ketua DPC partai PKB. Dengan nada tegas mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini tidak beretika secara demokrasi, karena menggunakan fasilitas negara untuk melakukan intimidasi dan diskriminasi terhadap ASN dan PTT untuk membangun kekuatan politik.

Dari orasinya Muhajirin Mengatakan bahwa petahana saat ini tidak bisa disebut beretika dalam demokrasi. Tutupnya

 

Peliput: Faisal

Editor: Faisal

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto bersama Pengurus DPD Demokrat bersama LO Aliong Mus Saat penyerahan formulir pendaftaran calon gubernur Maluku Utara

    Sekretaris DPD Demokrat Terima Formulir Calon Terkuat Gubernur Aliong Mus

    • calendar_month Jum, 19 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Calon Gubernur Maluku Utara, Aliong Mus resmi kembalikan Formulir ke DPD Partai Demokrat melalui LO, Mansur Abdul Fatah. Di kantor DPD Demokrat jalan Teratai, kelurahan Tanah Tinggi kota Ternate Selatan, Maluku Utara Pengembalian berkas Formulir Bakal Calon Gubernur terkuat Maluku Utara Aliong Mus oleh Mansur Abdul Fatah selaku LO, diterima langsung Sekretaris […]

  • Kapolres Halut Akan Tindak Anggotanya Yang Siksa Pendemo BBM

    Kapolres Halut Akan Tindak Anggotanya Yang Siksa Pendemo BBM

    • calendar_month Sel, 27 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, HALUT- Gabungan aksi mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Bergerak untuk Ongen (SAMBO) siang tadi menggelar aksi demonstrasi di halaman Polres Halmahera Utara (27/09/2022). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kepada Kepolisian agar mengusut dugaan penganiayaan dan penyiksaan terhadap oknum mahasiswa bernama Yulius alias Ongen sehari setelah demo BBM beberapa waktu lalu dikediamannya. Fuji Pangandro […]

  • Mandek Bertahun-tahun RUU Adat, Willy: Perlu Suara Pemda, DPRD 

    Mandek Bertahun-tahun RUU Adat, Willy: Perlu Suara Pemda, DPRD 

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Janji tinggal janji. Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali tersandera di meja parlemen. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy, blak-blakan menyebut: mekanisme legislasi yang berulang dari nol setiap periode menjadi biang stagnasi. Menurutnya, usulan RUU ini sejatinya bukan barang baru. Ia menegaskan, hak inisiatif terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat sejak awal […]

  • Pemprov Malut Belum Anggarkan Biaya Jaminan Sosial Bagi Non ASN dan Pekerja Renta

    Pemprov Malut Belum Anggarkan Biaya Jaminan Sosial Bagi Non ASN dan Pekerja Renta

    • calendar_month Kam, 16 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar monitoring dan evaluasi penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non PNS dan pekerja renta di Provinsi Malut, kamis (16/6/2022). Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Malut Asrul Gailea mengatakan, penganggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN dan pekerja renta itu belum sempat dibahas karena masih menunggu dari […]

  • PWI Halsel Tagih Janji, Polisi Pastikan Kasus Kusu Diproses

    PWI Halsel Tagih Janji, Polisi Pastikan Kasus Kusu Diproses

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle Fahrun
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com – Kepolisian Resor Halmahera Selatan memastikan laporan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan terkait dugaan penghalangan kerja jurnalistik di Kusu Island Resort masih terus diproses. Penyidik disebut tengah menjalankan tahapan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sembari meminta seluruh pihak menghormati proses tersebut. Kepastian itu disampaikan Wakapolres Halmahera Selatan, Kompol Sujarwa, saat menerima […]

  • Pangkalan Minyak Tanah Nakal: Kasubag BBM, Izinnya Bakal Dicabut

    Pangkalan Minyak Tanah Nakal: Kasubag BBM, Izinnya Bakal Dicabut

    • calendar_month Sel, 4 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Maraknya keluhan warga mengenai penjualan minyak tanah di 300 pangkalan di kota Ternate, yang meliputi sistem penjualan, harga jual, dan waktu penjualan, telah menarik perhatian anggota DPRD kota Ternate dari fraksi Partai Gerindra. Dalam reses yang berlangsung, pada 12 Januari 2025 itu. Nurjaya Hi Ibrahim menemukan sejumlah masalah terkait pangkalan minyak tanah. […]

expand_less