Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Walikota Ternate Minta Hentikan Pekerjaan Pemerataan CV Dragon

Walikota Ternate Minta Hentikan Pekerjaan Pemerataan CV Dragon

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 4 Des 2023

TERNATE-Mahabari.Com, Walikota Ternate M Tauhid Soleman kesal dengan CV Dragon yang tidak kantongi Izin pemerataan Galian C di Kelurahan Sulamadaha. Ia untuk dihentikan Pekerjaan pemerataan Galian C di Sulamadaha.

Pasalnya, izin pemerataan di keluarahan Sulamadaha yang di kerjakan oleh CV Dragon namun telah berganti ke CV Kurnia Quardon Perkasa itu menunggu kajian dari Dinas pekerjaan umum PU Kota Ternate,

“jika ada izin yang bermasalah menurutnya itu harus cepat di hentikan” tegas M Tauhid Senin (04/12).

Terpisah Ketua komis III Anas U Malik  mengatakan bahwa sementara itu pekerjaan yang dilakukan CV Kurnia Quardon Perkasa itu telah di hentikan, namun belum melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

“Namun berdasarkan Laporan masyarakat terkait soal pertama terjadi kerusakan lingkungan, kedua Ada praktik galian C di situ karena ada jual beli material” jelasnya

Lanjut ia, Komisi III telah mengundang dinas DLH meminta segera hentikan semua aktivitas kegiatan pemeratan lahan yang ada di Sulamadaha dan itu telah disampaikan ke komisi III.

“Aktivitas itu sementara sudah dihentikan. Karena itu nanti komisi III rencana mau mengecek secara langsung di lapangan, apakah benar-benar sudah di hentikan atau belum” tegasnya

Lanjut ia, komisi III menegaskan Soal izin pemerataan lahan kalau ada Praktek galian c artinya ada jual beli material, kemudian edukasi itu harus dihentikan, Meskipun sudah beralih tetapi itu masih izinnya pemeratahan.

“Saat ini kan di Ternate belum ada izin galian C, itu kan kewenangan provinsi, tetapi saat ini Kita masih menunggu ada revisi perda RTRW yang harus memasukkan kelurahan sulamadaha sebagai kelurahan yang masuk daerah pertambangan.” Ujarnya

Iya mengatakan Perda lama  juga belum masuk bagaimana mau harus ada izin galian C. “

Sehingga kami masih menunggu proses pemerintah mengajukan draft revisi RTRW saat ini ungkapnya. Dirinya juga meminta PUPR kota Ternate kapan dilakukan revisi perda RTRW” tegasnya.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Yuliasultana saat di temui awak media mahabari.com Selasa 21/11/2023 mengatakan bahwa izin yang dilakukan CV Darago atau yang suda dialihkan ke CV Karunia Quardon Perkasa itu hanya memiliki izin pemerataan namun soal galian C itu tidak di ketahui DLH.

Iya juga mengatakan bahwa untuk sementara ini pengelolaan pemerataan yang di kelolah oleh CV Karunia Quardon Perkasa itu sementara ini telah di hentikan atas permintaan warga karena diketahui melakukan galian C ungkapnya.

“Soal izin CV Dragon diduga tidak memiliki izin pengelolaan Galian C. Tapi pemerataan”  Parahnya meski pengalihan dari CV Dragon ke CV Karunia Quadron Perkasa juga tidak mengantongi Izin. Galian C” Akhirinya

peliput M Faisal

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemuda Muhammadiyah Malut: Polri Bukan Alat Kekuasaan Independen Bersama Rakyat!

    Pemuda Muhammadiyah Malut: Polri Bukan Alat Kekuasaan Independen Bersama Rakyat!

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Muhammad Fadly Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara: Polri Bukan Alat Kekuasaan, Independen Bersama Rakyat!   TERNATE, Mahabari.com – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian sebagai bentuk kemunduran serius dalam agenda reformasi. Gagasan ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan […]

  • Bawaslu Haltim Minta KPU Tidak Rekrut Calon PPS Yang Masuk Anggota Parpol

    Bawaslu Haltim Minta KPU Tidak Rekrut Calon PPS Yang Masuk Anggota Parpol

    • calendar_month Sab, 7 Jan 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, HALTIM – Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera timur meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak merekrut Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masuk dalam kepengurusan partai politik. Hal tersebut di sampaikan Ketua Bawaslu Halmahera timur Suratman Kadir Ketika ditemui Mahabari.com. Sabtu, (7/01/2023). Menurut Suratman, Berdasarkan Hasil pengawasan dalam seleksi calon anggota […]

  • Curi Star Kampanye Bawaslu Tidak Beri Ampun Dua Anak Kandung Gubernur Malut

    Curi Star Kampanye Bawaslu Tidak Beri Ampun Dua Anak Kandung Gubernur Malut

    • calendar_month Ming, 5 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Bawaslu Siap Tindak Lanjuti Proses Pelanggaran Kampanye TOBELO-Mahabari. Com, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut), geram dengan tingakah Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Muhammad Thoriq Kasuba dan DPRD Provinsi Dapil Halut – Morotai Nazlatun Kasuba. Bawaslu bakal tidak memberi ampun kepada dua anak kandung Gubernur Malut. Berdasarkan edaran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam surat bernomor […]

  • Dituding Intimidasi Warga, Zhang Pengfei : Itu Tidak Benar

    Dituding Intimidasi Warga, Zhang Pengfei : Itu Tidak Benar

    • calendar_month Sab, 25 Mar 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, HALTIM– Mr. Zhang Pengfei akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut dirinya melakukan intimidasi terhadap Miskiran salah satu warga Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera timur yang ramai di beritakan baru-baru ini. Kepada Mahabari.com Mr. Zhang Pengfei mengungkapkan, Terkait pemberitaan yang menyebut dirinya melakukan intimidasi tidaklah benar. Ia lantas menceritakan kronologi yang sebenarnya. […]

  • Tenaga medis RSUD Chasan Boesoerie minta gubernur Malut tuntaskan gaji pegawai 27,9 miliar

    Tenaga medis RSUD Chasan Boesoerie minta gubernur Malut tuntaskan gaji pegawai 27,9 miliar

    • calendar_month Kam, 15 Des 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI TERNATE- Sejumlah Tenaga media RSUD Chasan Boesoerie bersama beberapa ormas yakni DPC GPM ternate, DPC GMNI Ternate dan LPP-Tipikor Malut menggelar aksi menuntut pembayaran gaji, yg dipusatkan di depan kediaman gubernur Maluku Utara di Kota Ternate pada Kamis 15/12/2022. Dalam aksi tersebut ketua LPP Tipikor Malut Zainal Ilvas, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun […]

  • Sebagai Acuan Dasar, Bappeda-Litbang Morotai Gelar Konsultasi Publik.

    Sebagai Acuan Dasar, Bappeda-Litbang Morotai Gelar Konsultasi Publik.

    • calendar_month Kam, 30 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

      Kaban: Ini Adalah Massa Depan Morotai Morotai-Mahabari.com, Pj. Bupati Kabupaten Pulau Morotai, melalui Asisten I Sekretariat daerah Pulau Morotai, Hi. Muhlis Bay, mengaku jika penyusunan dokumen RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan. Itu disampaikan Hi. Muhlis Bay saat membuka acara konsultasi publik dokumen rencana awal RPJPD […]

expand_less