Home / Headline

Selasa, 5 September 2023 - 15:30 WIT

Forkopimda Halut Temui Moldoko Bahas Lahan Pemda



TOBELO- Mahabari.Com, Demi melegalitaskan Lahan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Senin (04/09) Bupati Halut Frans Manery berkunjung ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jendral (Purna) Dr. H. Moeldoko. Kunjungan itu, KSP Moeldoko menerima Bupati Ir. Frans Manery untuk penyelesaian penyelesaian sengketa lahan kawasan pemerintahan, di kantor KSP Jakarta.

Ikut mendampingi bupati yakni Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong, Wakil bupati Muchlis Tapi Tapi, Dandim 1508 Tobelo Letkol Inf David S Sirait, Kapolres Halut, AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, Kepala Kejaksaan Negri Tobelo Muhamad Ashan Thamrin, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Slamet Budiono.

Baca Juga  Tim Lingkungan dan Masyarakat Kao Kembali Menanam 1000 Bibit Mangrove di Desa Kao

Wakil ketua I DPRD Halmahera Utara, Asrul Hi Suaibun, Wakil ketua II DPRD Halmahera Utara, Inggrit Paparang, Sekda Halmahera Utara, Erasmus J. Papilaya, ketua Komisi III DPRD Halmahera Utara, Sahril Hi Rauf, para asisten dan staf ahli.

Sekda Halut Erasmus J. Papilaya pada mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu, bupati mendorong penyelesaian lahan kawasan pemerintahan,” Pertemuan dengan KSP, di ikuti instansi vertikal/Forkopimda karena perluasan kantor belum dapat dilakukan oleh instansi vertikal disebabkan belum mengantongi serifikat,” ujar Sekda

Baca Juga  Dalam Waktu Dekat Akan Ada Forum Pertemuan BK Se- Maluku Utara

Sekda Menjelaskan, bahwa upaya penyelesaian lahan kawasan pemerintahan ini, pihak Pemda Halut telah tiga kali melakukan pertemuan dengan KSP, ” Dan ini juga merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Deputi II KSP, Abetnego Tarigan di Kabupaten Halut pada bulan lalu,”ujarnya.

Sekda berharap dengan pertemuan, KSP bersama bupati dan unsur Forkopimda  ini, sedianya bisa menyelesaikan lahan kawasan pemerintahan yang diklaim milik PTPN. ” Selema ini kami Pemda Halmahera Utara juga sudah cukup berusaha untuk menyelesaikan lahan kawasan pemerintahan,” katanya.

Baca Juga  KNTI Dan Nelayan Di Kecamatan Mortim Gelar Diskusi Perunahan Iklim Pesisir

Senada Ketua DPRD Halut Janlis Gehenua Kitong, Mengatakan lahan yang luasnya 120 hektar itu sejak tahun 2004 sudah di bahas, namun belum menemukan titik terang. Sebab dasar penyelesaian hanya mendengarkan dari cerita bahwa lahan tersebut penyerahan dari Belanda tanpa satu surat dan aturan maupun sertifikat yang ada. Mirisnya pihak pihak yang mengaku pemilik tanah hanya mengandalkan sertifikat copyan. ” Untuk itu, saya sebagai ketua DPRD berharap sebelum masa kepemimpinan kami selesai, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik.” Tutupnya.(Kibo)


Baca Juga

Headline

Gegara Lurah Warga Talangame Bastiong Palang Kantor
Foto Humas BWS Maluku Utara Saat Pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali

Headline

Malut & Pulau Kecil Dapat Perhatian Serius, Dalam Sejarah World Water Forum ke-10,

Headline

Ketua DWP Morotai Minta HUT DWP Ke-24 Dijadikan Bahan Evaluasi Dan Intropeksi

Headline

Nelayan Berkah Kayu Merah Ternate Minta Armada Sampa Laut
Foto bersama usai pelantikan Korkom IMM tahun 2024-2025

Headline

Pengurus Korkom IMM 22024-2024 Resmi Dilantik 

Headline

Kampanye Perdana Ketua DPD PDI-P Malut Di Desa Daeo Disambut Meriah: Ini Kata Ayah Erik

Headline

Dukung Ternate Kota Inklusif Dan Keamanan Untuk Penyandang Disabilitas

Headline

Minim Penerapan (HSE) PT. IWIP, Satu Orang Meninggal Dunia Dilindas Dump Truk