Mahabari,Halut- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Siau Tagalundang Biaro (Sitaro) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
Kunjungan terrsebut dalam rangka kordinasi dan konsultasi terkait dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tahun 2023 tentang pajak dan Retribusi daerah.
Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Djanis,SH mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan silaturahmi antar perlemen. Ada chemistry dari kedua Daerah, secara geografis hasil bumi kedua Daerah ini punya kesamaan yakni di sektor pertanian dan perikanan.
“Kegiatan ini yang paling utama adalah silaturahmi Karena kesamaan itulah sehingga kita sharing dan berkoordinasi dalam rangka pembentukan Ranperda Pajak dan Retribusi.” Ungkapnya Ketika diwawancara awak media. Kamis, 03 angustus 2023.
Dikatakan, ada beberapa poin yang dapat diambil pada forum sharing Bersama DPRD Halmahera Utara yang kemungkinan bisa diterapkan di Kabupaten Sitaro agar bisa meningkatkan pendapatan Daerah.
“Tentu ada beberapa hal yang dapat kita petik dari hasil sharing dengan DPRD Halut tentang bagaimana menggenjot pendapatan daerah, nantinya hasil sharing itu mungkin bisa kita terapkan di Sitaro.” Ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Halmahera Utara Janlis Kitong mengapresiasi kunjungan kerja DPRD Sitaro ke Kabupaten Halmahera Utara untuk kedua kalinya dalam rangka sharing terkait Pajak dan Retribusi Daerah dan KUA-PPAS 2024.
“Dua poin ini memang punya kesamaan, tetapi di daerah mereka tidak seperti kita di halut yang ada pertambangan Emas, pasir besi dan mangan sehingga PAD mereka itu hanya 27 Miliar sementara kita PAD nya 100 juta lebih, itu perbedaannya”. Ungkap Janlis.
Selain itu, menurut Janlis dari hasil diskusi bersama pemda dan DPRD Sitaro itu ada beberapa hal yang tidak ada di Halut akan mereka terapkan dan salah satunya adalah mereka mempunyai perda itu memakai tenaga ahli dari kementerian karena sejauh ini di Halut naskah akademik saja belum ada.
“Dengan adanya forum diskusi antar parlemen itu, kami DPRD bersama Pemda Halmahera Utara akan mendesain APBD dengan benar-benar sehingga tidak ada lagi seperti kemarin-kemarin yang tidak bisa membayar kita punya TPP, karena mereka di Sitaro tidak ada seperti itu”. Tutupnya (Red/Jaz)
