Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » DPRD Sahkan Tiga Perda Inisiasi Pemda Tidore

DPRD Sahkan Tiga Perda Inisiasi Pemda Tidore

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 27 Sep 2022

MAHABARI, TIDORE– Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tidore Kepulauan resmi disetujui dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim menghadiri rapat Paripurna ke-10 masa persidangan I tentang Pembicaraan tingkat II atas tiga buah Ranperda Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepualaun, Selasa (27/9/22).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak, diikuti 22 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Insan Pers.

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/17/02/2022 tentang Persetujuan Terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menetapkan menerima dan menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan ditetapkan oleh Ketua DPRD Kota Tidore Ahmad Ishak di Tidore 27 September 2022.

Persetujuan ini ditandai dengan Penandatangan Nota Kesepakatan bersama oleh Wali Kota Tidore dan Pimpinan DPRD Kota Tidore dan dilanjutkan dengan Penyerahan oleh Ketua DPRD Kepada Wali Kota Tidore Kepulauan.

Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim menyampaikan, Ranperda tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan telah diajukan secara resmi pada rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III DPRD, tanggal 17 Mei 2022.

“Ranperda tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan telah diajukan secara resmi pada rapat Paripurna ke-4 masa persidangan III DPRD, tanggal 17 Mei 2022,” ucap Ali Ibrahim

Setelah itu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku maka DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk melaksanakan rapat pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Dia juga menyampaikan, apresiasi kepada dan penghargaan serta ucapan terima kasih Kepada pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan Tim Pansus karena telah bekerja keras menguras tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut sehingga pada rapat paripurna pembahasan ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui, dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan para Anggota teristimewa Ketua dan anggota Pansus DPRD, yang telah bekerja keras menguras tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan ketiga Rancangan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah dimaksud dapat disetujui, dan selanjutnya ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkap Ali.

Adapun final laporan Pansus A yang disampaikan Jubir Elvri Conoras tentang Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan No 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan menyampaikan mendapat akhir dari masing-masing Fraksi yaitu Fraksi PDI-P Menerima dan Menyetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II, Fraksi PKB Menerima dan Menyetujui Ranperda tersebut, Fraksi Nasdem memandang perlu dan setuju untuk Ranperda ini selanjutnya diteruskan pada Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Fraksi Demokrat Sejahtera menyetujui tanpa catatan dan dapat ditindaklanjuti pada Tahapan Pembahasan selanjutnya, Fraksi pada dasarnya menyetujui namum terdapat beberapa catatan penting.

Laporan Pansus B yang disampaikan Jubir Husain Ibrahim tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat menyampaikan bahwa kelima Fraksi DPRD menerima dan menyetujui Ranperda tersebut dan diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II dengan beberapa catatan.

Penutup Laporan ini disampaikan oleh Jubir Malik Muhammad dari Pansus C tentang Raperda tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh juga menyampaikan bahwa kelima Fraksi yang sama menerima dan menyetujui Ranperda tersebut dan diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II dengan diberikan beberapa catatan.

Peliput: Kru
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • STQH Tingkat Provinsi Malut Ke-XXVII Tahun 2023 Resmi Di Gelar

    STQH Tingkat Provinsi Malut Ke-XXVII Tahun 2023 Resmi Di Gelar

    • calendar_month Jum, 16 Jun 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari,Haltim– Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Ke XXVII tingkat Provinsi Malut tahun 2023 yang dilaksanakan di Mesjid Agung Iqra Kota Maba Halmahera timur resmi digelar. Gubernur Maluku utara KH Abdul Gani Kasuba dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku utara Samsudin Kadir mengatakan, Kegiatan STQH ini adalah agenda rutin  tahunan, guna menyeleksi,mempersiapkan, […]

  • Pembukaan Muswil V PWPM Sekaligus Deklarasi Pilkada Damai

    Pembukaan Muswil V PWPM Sekaligus Deklarasi Pilkada Damai

    • calendar_month Sen, 9 Sep 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara (Malut), gelar Deklarasi Pilkada damai, tolak politik uang dan penyebaran berita hoax pada Musyawarah Pemuda Muhammadiyah ke V. Pada (06/09/2024). Muswil ke V itu dihadiri ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut Kepolisian Daerah (Kapolda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan stekholder lainnya. Baca Juga  […]

  • Aduan Warga, Puluhan Desa di Halsel Bakal Kena Audit Inspektorat

    Aduan Warga, Puluhan Desa di Halsel Bakal Kena Audit Inspektorat

    • calendar_month Sel, 31 Des 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Berdasarkan laporan warga, Puluhan Desa di Halmahera Selatan, di tahun 2025 bakal masuk dalam audit khusus Inspektorat. Kepala Inspektorat Halmahera Selatan Ilham Abubakar mengatakan, bahwa di Tahun 2025 ada 10 lebih Desa yang akan masuk dalam audit khusus. Hal Ini berdasarkan adanya aduan warga terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana […]

  • PWI Malut Ingatkan Wartawan Liputan Konflik Halteng Taat UU Pers dan KEJ

    PWI Malut Ingatkan Wartawan Liputan Konflik Halteng Taat UU Pers dan KEJ

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • account_circle Fahrun
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput konflik sosial di Desa Banemo dan Sibenpope, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, agar wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers. Ketua PWI Maluku Utara, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa independensi wartawan […]

  • Demokrasi Dagang Sapi: Ketika Kekuasaan Lebih Murah dari Janji

    Demokrasi Dagang Sapi: Ketika Kekuasaan Lebih Murah dari Janji

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh : Ali Akbar Djaguna   Mahabari.com – Pemilihan umum, dalam imajinasi ideal, adalah pesta rakyat yang seharusnya melahirkan pemimpin terbaik dari proses yang terbuka, jujur, dan berintegritas. Namun realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu mengarah pada meritokrasi. Justru sebaliknya, ia kerap kali menjadi lahan subur bagi transaksi kuasa, arena bagi mereka yang […]

  • Pemda Teken NPHD Anggaran KPU, Bawaslu  Polres Halut dan TNI Pada  Pemilu 2024

    Pemda Teken NPHD Anggaran KPU, Bawaslu Polres Halut dan TNI Pada Pemilu 2024

    • calendar_month Rab, 6 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) Rabu (06/12), menggelar penandatanganan Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) Anggaran KPU dan Bawaslu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Bertempat  Ruang metting fredy Tjandua. Kegiatan dihadiri Bupati Halut,Sekda Halut, Wakil Ketua DPRD Halut,Kapolri Halut, Dandim 1508 tobelo, Wakapolres Halut, Kesbangpol. Ketua KPU Halut,Ketua Bawaslu Halut, dan […]

expand_less