Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kejari Sanana Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus BTT 2021

Kejari Sanana Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus BTT 2021

  • account_circle Faisal
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025

SULA, Mahabari.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanana masih terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sanana dalam agenda hearing bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula.

Kepala Kejari Juli Antoro Hutapea, menegaskan bahwa pihaknya terus mendalami dan mengembangkan perkara tersebut.

“Kami pastikan kasus ini terus berjalan hingga ada tersangka baru. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan teman-teman IMM yang datang bersilaturahmi dan berdiskusi. Jika bukan mahasiswa yang menjadi fungsi kontrol sosial daerah, maka kepada siapa lagi masyarakat berharap,” ujarnya.

Terkait BTT Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Kejari menyebut proses pengembangan perkara terus dilakukan terhadap kasus yang sebelumnya menjerat dua tersangka, yakni M. Yusril dan M. Bimbi. Untuk memperkuat kajian, Kejari juga akan menghadirkan ahli hukum pidana.

“Langkah ini untuk memastikan tidak ada keraguan hukum, termasuk menarik pihak-pihak yang memiliki peran meski tidak terlibat secara langsung,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sanana, Raimon Crisna Noya, mengungkapkan bahwa tim penyidik masih mendalami bukti tambahan terkait pihak lain yang diduga terlibat. Raimon menyebut adanya kendala pada hasil audit yang tidak secara tegas melarang proses pencairan anggaran meski dokumen belum lengkap.

“Permasalahan juga muncul karena barang yang diminta tidak sesuai dengan kebutuhan puskesmas, baik dari spesifikasi maupun jumlah yang melebihi permintaan. Selain itu, hasil review tidak menjelaskan pengecekan barang di lapangan. Hal ini sudah kami tanyakan kepada ahli BPKP,” jelas Raimon.

Menurutnya, ahli audit menyampaikan bahwa pengecekan barang bisa saja dilakukan atau ditunda karena situasi pada saat itu dianggap darurat (emergency). Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pernyataan eksplisit dari Inspektorat yang melarang pencairan dana.

“Kami masih mendalami bukti-bukti tambahan. Jika ditemukan indikasi yang lebih kuat, maka sangat mungkin akan ada penetapan tersangka lain,” tutupnya.

IMM Kepulauan Sula yang hadir dalam hearing tersebut menyampaikan harapannya agar Kejari dapat bergerak lebih progresif dalam menuntaskan kasus BTT 2021. Mereka menilai kasus ini telah lama menjadi perhatian publik dan membutuhkan kepastian hukum.

  • Penulis: Faisal
  • Editor: Faisal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gempa M7,3 Guncang Bitung Hingga Ternate, Waspada Susulan

    Gempa M7,3 Guncang Bitung Hingga Ternate, Waspada Susulan

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, mahabari.com – Gempa bumi kuat mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (2/4/2026) pukul 07:48 WIT. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 7,3. Baca Juga  Ketua BK Sakit, Kasus KDRT Oknum Anggota DPRD Kota Ternate Belum DisidangkanEpisenter gempa berada pada koordinat 1.21 LU – 126.25 BT atau sekitar 128 […]

  • Forkopimda Halut Dampingi Danrem 152 Baabullah Pantau Pengamanan Natal

    Forkopimda Halut Dampingi Danrem 152 Baabullah Pantau Pengamanan Natal

    • calendar_month Sen, 25 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    TOBELO-Mahabari.com, Guna Memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat di malam perayaan Natal, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K,S.A.P bersama rombongan, yang dampingi Forkopimda Halmahera Utara melakukan pemantauan langsung acara ibadah malam Natal dan patroli malam bersama, Minggu (24/12/23). Tampak hadir mendampingi Danrem 152/Baabullah, Kasi Log Kasrem 152/Baabullah Kolonel Cba Iwan Kustiawan dan Kasi Ops […]

  • “Partisipasi Perempuan Rendah” KPU Malut gencar melakukan sosialisasi atas partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 mendatang

    “Partisipasi Perempuan Rendah” KPU Malut gencar melakukan sosialisasi atas partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 mendatang

    • calendar_month Kam, 3 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku Utara gencar melakukan sosialisasi tatap muka dalam peran perempuan Maluku Utara untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU provinsi Maluku Utara Pudja Sutamat saat di konfirmasi mahabari.com diselah aktivitanya Kamis (03/11/2022) mengatakan bahwa pentingnya peran perempuan dalam politik, itu telah diamanatkan dalam UU Parpol No 2/2008 dan […]

  • Muhammadiyah dan Pemerintah Berbeda Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha

    Muhammadiyah dan Pemerintah Berbeda Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha

    • calendar_month Ming, 3 Jul 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Menjelang hari raya idul adha 1443 hijriyah, organisasi besar Islam Muhammadiyah berbeda pendapat dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam metode penetepan. Hal ini disampaikan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara (PWM Malut) Ridwan Elyas mengatakan, mengenai penetapan hari raya Idul Adha yang berbeda itu persoalan metode saja. Kata dia, Muhammadiyah menggunakan wujudul Hilal atau […]

  • Secara Terbuka LMND Akan Salurkan Ide Gagasan Untuk Cakada

    Secara Terbuka LMND Akan Salurkan Ide Gagasan Untuk Cakada

    • calendar_month Sab, 20 Jul 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – secara terang-terangan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara, membuka diri dan bekerja dalam merespon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sesuai apa yang di sampaikan Ketua Presidium Alumni LMND Maluku Utara, Zainal Ilyas, saat memberikan sambutan pada acara perayaan Diesnatalis LMND Ke-25, di Auditorium Cornel Palace Hotel Kota Ternate, Jumat (19/07/2024) […]

  • KMP Belum Terbentuk, DPMD Halsel Ancam Tahan DD Tahap II

    KMP Belum Terbentuk, DPMD Halsel Ancam Tahan DD Tahap II

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (DPMD). Kabupaten Halmahera Selatan, mengancam tidak akan memproses pencairan Dana Desa (DD), tahap II bagi desa-desa yang belum membentuk. Koperasi Merah Putih (Kopdes). Hingga awal Juni 2025, dari total 249 desa di Kabupaten Halsel, baru 118 desa yang telah membentuk Kopdes Merah Putih. Artinya, masih terdapat 131 […]

expand_less