LMND Morotai: Bongkar Aktor di Balik Dugaan Dana Umrah dan Yerusalem Rp1,5 M

MOROTAI, Mahabari.com – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Pulau Morotai mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai untuk mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah tahun 2023–2024 yang diduga digunakan untuk kegiatan ibadah umrah dan wisata religi ke Yerusalem.

Desakan tersebut disampaikan Ketua EK LMND Morotai, Habib Inga, menyusul langkah Kejari Morotai yang sebelumnya mengungkap dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp1,5 miliar.

Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Kejari Morotai yang telah bekerja mengungkap dugaan korupsi ini. Namun masyarakat juga berhak mengetahui sampai di mana proses hukum berjalan. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di tahap penyelidikan tanpa ada kepastian hukum,” tegas Habib, Selasa (2/6/2026).

Habib mengatakan, dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan ibadah dan wisata religi merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan profesional. Menurutnya, penggunaan uang negara yang tidak sesuai peruntukan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

LMND Morotai menilai aparat penegak hukum harus menunjukkan keberanian dalam membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu. Mereka khawatir kasus tersebut berakhir tanpa kejelasan, sementara praktik penyalahgunaan anggaran terus berulang di lingkungan birokrasi.

“Kami tidak ingin dugaan korupsi ini tenggelam begitu saja. Jika benar ada penyimpangan, maka semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

Selain mendesak percepatan proses hukum, LMND Morotai juga menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Organisasi mahasiswa itu menilai penegakan hukum yang tegas menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan aparat dalam memberantas korupsi di Pulau Morotai.

Dugaan kasus ini disebut-sebut menyeret mantan pejabat di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta bendahara yang mengelola anggaran kegiatan tersebut. Namun hingga kini, Kejari Morotai masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Habib menegaskan bahwa LMND akan berdiri bersama masyarakat untuk memastikan supremasi hukum tetap ditegakkan. Menurutnya, praktik korupsi tidak boleh dibiarkan menggerogoti anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Kami akan terus melawan praktik serakah yang menguasai birokrasi. Uang rakyat tidak boleh dijadikan bancakan segelintir orang. Jika ada yang merampok hak masyarakat melalui anggaran negara, maka hukum harus hadir memberikan keadilan,” pungkasnya.