DPW Tani Merdeka Indonesia Malut Resmi Dilantik, Masalah Pertanian Hingga Advokasi Lingkungan
- account_circle Faisal
- calendar_month Sab, 22 Nov 2025
Usai pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia, Melakukan Peninjauan di dua lokasi lahan pertanian di kota Ternate. (MahabariFoto)
Dirinya mencontohkan kasus di Gorontalo, di mana perusahaan ilegal menyerobot lahan dan melakukan pencemaran yang merugikan petani. Kasus serupa, menurutnya, harus menjadi perhatian serius, termasuk memastikan perusahaan memiliki AMDAL dan sistem pengelolaan limbah yang benar.
Ketua juga menegaskan kebijakan pemerintah pusat yang melarang alih fungsi lahan pertanian. “Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM sudah sepakat bahwa lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan atau dirusak. Ini untuk mencegah gagal panen dan kerugian petani,” jelasnya.
Tani Merdeka juga memberikan perhatian pada kualitas irigasi yang dinilai masih kurang optimal di banyak desa. Pemerintahan Prabowo disebut telah menyiapkan program besar perbaikan irigasi pada tahun mendatang. “Kita harus tahu persoalan irigasi di lapangan. Kalau kurang memadai, harus diperbaiki,” katanya.
Dalam setiap kasus yang menyangkut kepentingan petani, DPW menegaskan siap memberikan pendampingan hukum. “Kita lakukan dialog dulu. Kalau tidak ada titik temu, kita ambil langkah hukum. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
- Penulis: Faisal
- Editor: Faisal
