Pemuda Muhammadiyah: DPRD Tertutup Soal Ranperda APBD Ada Apa?
- account_circle Faisal
- calendar_month Sel, 9 Sep 2025

Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara. (MahabariFoto)
Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kerja transparansi bukan sekadar pemenuhan aturan, melainkan bukti nyata dari akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemerintahan.
“Kami mendesak DPRD Maluku Utara untuk segera mempublikasikan Ranperda APBD Perubahan 2025 melalui kanal resmi pemerintah baik website, media cetak, maupun media sosial resmi. Rakyat harus bisa mengawal jalannya pembangunan,” ujar Fadly.
Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keterbukaan informasi publik di daerah ini. Fadly mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran adalah kunci untuk menutup ruang penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.
“Jangan main-main dengan APBD. Karena itu merupakan kontribusi masyarakat terhadap daerah. Kalau DPRD menutup akses dokumen ini, itu sama saja mengabaikan hak rakyat. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
- Penulis: Faisal
- Editor: Faisal



