TERNATE Mahabari.com – Rencana yang diusulkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Asrul Gailea, terkait peternakan babi di wilayah tersebut merupakan isu yang cukup sensitif.
Saat di wawancara melalui pesan singkat pada Senin (20/01/2025). Akademisi Bidang Agribisnis Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Munawir Muhammad, SP. M. Agr mengatakan bahwa, Saat ini kurang lebih (74,75%), mayoritas penduduk di Maluku Utara beragama Islam.
Maka langkah ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Maluku Utara.
Bukan hanya itu, Keputusan strategis dalam sektor pertanian dan peternakan juga harus memperhatikan kearifan lokal serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Menurut Dr. Munawir, Program ini juga harus dinilai dari sudut pandang kesesuaian dengan visi pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal.
Pada perspektif ekonomi, meskipun terdapat peluang untuk memenuhi kebutuhan industri seperti yang ada di PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT. Harita, yang membutuhkan pasokan hingga 35 ton daging babi per bulan, tidak serta-merta menyediakan peternakan babi sebagai prioritas utama di malut.
Lanjut Munawir. Mirisnya, limbah peternakan babi memerlukan pengelolaan yang sangat kompleks dan memiliki risiko pencemaran lingkungan yang tinggi.
Sebagai seorang akademisi di bidang Agribisnis Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan di sektor pertanian dan perikanan yang memiliki dampak lingkungan yang lebih terkendali dan dapat diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan. Ujaranya
Lebih lanjut, bahwa pengembangan sektor pertanian dan perikanan lebih sesuai untuk mendukung konsep ekonomi hijau yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu. Alternatif sektor lain seperti pengembangan pertanian berbasis pangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dipertimbangkan dengan serius.
Sehingga dirinya berharap agar Pemerintah harus memastikan bahwa program yang dijalankan sejalan dengan program nasional, seperti swasembada pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Maluku Utara.
Karena, Program yang direncanakan untuk peternakan babi di Maluku Utara dapat dikatakan kurang pantas jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang lebih potensial dan diterima oleh masyarakat secara luas.
Sementara itu minimnya pengembangan yang dilakukan oleh dinas pertanian di bidang hortikultura seperti (bawang merah, cabai, dan tanaman pangan lainnya) atau perikanan yang merupakan komoditas unggulan daerah bisa menjadi fokus utama.
Karena menurutnya, Selain lebih sesuai dengan kearifan lokal, sektor-sektor ini juga memiliki dukungan yang kuat dari program pemerintah pusat. Yaitu Gerakan Swasembada Pangan dan Diversifikasi Pangan Lokal, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
“Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, perlu lebih proaktif dalam menyusun strategi yang selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan Nasional.” Ucap Munawir yang juga sebagai bendahara umum di Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini tengah mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan hortikultura, yang juga dapat dikembangkan di Maluku Utara.” Tambahnya
Sehingga, Maluku Utara dapat berkontribusi dalam pencapaian target swasembada pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi lokal.
Pengembangan sektor pertanian yang berbasis pangan, hortikultura, dan perikanan jauh lebih sejalan dengan karakteristik daerah Maluku Utara dan mendukung upaya nasional dalam mencapai swasembada pangan. Tuturnya
Peliput: Faisal
Editor: Faisal
