Home / Home

Senin, 29 April 2024 - 20:17 WIT

Tiga Kabupaten Yang Masuk Indikator Termiskin Di Malut


Foto Plt. Bappeda Malut A. Yasin Hayatudin

Foto Plt. Bappeda Malut A. Yasin Hayatudin


TERNATE Mahabari.com – Dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara. Mengangkat Lima Program Prioritas. Namun Dari lima program prioritas itu ada dua program yang menjadi problem saat ini, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan data update Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari statistik bahwa Angka kemiskinan di Tiga kabupaten dari sepuluh kabupaten kota di Maluku Utara tertinggi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.

Baca Juga  Ketua PAN Malut Beri Sinyal Koalisi Golkar, PAN dan PPP Secara Nasional Bisa Sampai di Daerah

Hal itu Disebabkan karena faktor infrastruktur di Maluku Utara yang masih terbatas sehingga distribusi tenaga kerja di suatu wilayah juga sangat minim, seperti yang terjadi di tiga wilayah. Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan ungkap Plt, Bappeda Provinsi Maluku Utara A. Yasin Hayatudin, Senin (29/04/24)

Menurutnya, minimnya penyerapan tenaga kerja sehingga di daerah-daerah lain masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena peluang investasi yang masuk juga cukup kecil di daerah Maluku Utara

Yasin Hayatudin, Plt. Bappeda Provinsi Maluku Utara. Mengatakan harus adanya peningkatkan investasi di Maluku Utara agar dapat menyerap tenaga kerja yang besar, ujarnya

Baca Juga  Seorang Siswa SMA Negeri 2 Ternate Dianiaya Oknum Polisi "DP3A Lambat"

Selain itu juga, informasi yang di sampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota harus memberikan data yang akurat seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga Agar ini menjadi titik masuk kita dalam rangka merekonstruksi kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025.

Yasin Hayatudin menambahkan. Saat ini statistik Masi menggunakan indikator pada tahun 2018 dan belum direvisi. Sehingga ini menjadi ketakutan pemerintah, jangan sampai angka itu Masi di gunakan terus sampai saat ini

Baca Juga  "Selain OTT" AGK Juga Tercatat Mengobral 54 Izin IUP Di Maluku Utara 

“contoh, ini saya sampaikan saja ada orang yang pendapatannya tinggi tapi ketika di wawancara BPS saat masak tidak menggunakan gas namun menggunakan kayu bakar itu menjadi indikator bahwa dia miskin nah ini yang menjadi persoalan.”

Sehingga dirinya berharap agar dapat berembuk antara Pemprov Malut dengan BPS untuk menggunakan indikator yang sesuai dengan daerah saat ini yang ada di Maluku Utara. Tegasnya

 

Peliput: Faisal

Editor: Kibo


Baca Juga

Home

UT Ternate bersama SMA 10 Ternate gelar Ramadan To School

Home

Kadir Bubu, Masyarakat Butuh Pimpinan DPRD yang Berkompeten

Home

“Marlita Puasa” Pejuang Perempuan Menuju Parlemen 

Home

Pemkot Ternate Sampaikan KUA-PPAS APBD Tahun 2024

Home

Polda Malut Kembali Berhasil Amankan Pelaku Kasus Judi, Miras dan BBM

Home

Bawaslu Terbitkan Rekom PSU di Injury Time

Home

Penemuan Mayat Perempuan Gegerkan Warga Haltim

Pendidikan

Sebanyak 612 Mahasiswa Baru Ikut P2KK Gelombang Pertama , 8 Berasal Dari Palestina