Tiga Kabupaten Yang Masuk Indikator Termiskin Di Malut
- account_circle Admin
- calendar_month Sen, 29 Apr 2024
Foto Plt. Bappeda Malut A. Yasin Hayatudin
TERNATE Mahabari.com – Dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara. Mengangkat Lima Program Prioritas. Namun Dari lima program prioritas itu ada dua program yang menjadi problem saat ini, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data update Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari statistik bahwa Angka kemiskinan di Tiga kabupaten dari sepuluh kabupaten kota di Maluku Utara tertinggi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.
Hal itu Disebabkan karena faktor infrastruktur di Maluku Utara yang masih terbatas sehingga distribusi tenaga kerja di suatu wilayah juga sangat minim, seperti yang terjadi di tiga wilayah. Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan ungkap Plt, Bappeda Provinsi Maluku Utara A. Yasin Hayatudin, Senin (29/04/24)
Menurutnya, minimnya penyerapan tenaga kerja sehingga di daerah-daerah lain masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena peluang investasi yang masuk juga cukup kecil di daerah Maluku Utara
Yasin Hayatudin, Plt. Bappeda Provinsi Maluku Utara. Mengatakan harus adanya peningkatkan investasi di Maluku Utara agar dapat menyerap tenaga kerja yang besar, ujarnya
Selain itu juga, informasi yang di sampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota harus memberikan data yang akurat seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga Agar ini menjadi titik masuk kita dalam rangka merekonstruksi kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025.
Yasin Hayatudin menambahkan. Saat ini statistik Masi menggunakan indikator pada tahun 2018 dan belum direvisi. Sehingga ini menjadi ketakutan pemerintah, jangan sampai angka itu Masi di gunakan terus sampai saat ini
“contoh, ini saya sampaikan saja ada orang yang pendapatannya tinggi tapi ketika di wawancara BPS saat masak tidak menggunakan gas namun menggunakan kayu bakar itu menjadi indikator bahwa dia miskin nah ini yang menjadi persoalan.”
Sehingga dirinya berharap agar dapat berembuk antara Pemprov Malut dengan BPS untuk menggunakan indikator yang sesuai dengan daerah saat ini yang ada di Maluku Utara. Tegasnya
Peliput: Faisal
Editor: Kibo
- Penulis: Admin
