MAHABARI, TERNATE – Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate menggelar kuliah birokrasi, di aula Rektorat UMMU, Sabtu (4/6/2022).
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMMU Ternate Rasid Pora dalam sambutannya mengatakan, kampus adalah sebagai mesin pencetak generasi intelektual.
Untuk menjawab sebuah tanggung jawab yang mulia ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMMU Ternate menyelenggarakan kuliah Berokrasi, dengan tema “Tantangan Berokrasi di Era 4.0” yang menghadirkan Pamateri Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut) Muhlis Tapi Tapi.
“Tentunya kita semua tahu di era industri 4.0 adalah cikal bakal lahirnya industri tahap petama, kedua, ketiga dan industri tahap ke empat, saya kira Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi memiliki pengetahuan tentang birokrasi, sebab dirinya juga sebagai pelaku birokrasi di daerah,” ungkapnya.
Sementara, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Aji Deni menyampaikan, bicara tentang birokrasi itu sangat menarik untuk di bahas dan ini juga bisa menjadi bahan penelitian buat mahasiswa kedepan.
Menurut Aji, birokrasi itu meskipun masih banyak masalah, tetapi hal yang paling penting untuk di selesaikan adalah terkait pelayanan publik, sebab itu merupakan amanat UU nomor 25 tahun 2009 Tetang pelayanan publik.
“Apa yang seharusnya kita mau sarankan di sini, kenerja birokrasi atau yang kita sebut dengan performen dari sebuah birokrasi itu jika di ukur dari kenerjanya, ini berkaitan dengan responsifitasnya,” terang dia.
Dia menjelaskan, soal birokrasi digital sebenarnya seluruh institusi pemerintahan bukan di paksa tapi itu sudah menjadi kewajiban karena ada regulasi undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, Itu artinya seluruh proses dalam mengatur roda pemerintahan itu wajib di informasikan.
“Padahal kita berharap sistem birokrasi digital ini, bisa lebih mempercepat dan menghindari konflik kepentingan personalitas baik birokrasi maupun politisi,” ungkapnya.
Memang birokrasi itu harus loyal kepada atasannya, kalau birokrasi tidak loyal kepada atasannya maka akan terjadi benturan kepentingan antara atasan dan bawahan.
“Prodi Ilmu Pemerintahan sudah melakukan langkah maju dalam mendorong dan mewujudkannya sebagai salah satu bagian dari kewajiban belajar kampus merdeka,” ujar Aji.
Pemateri Kuliah Birokrasi yang merupakan Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi menyampaikan, pengalaman yang dihadapi saat berada di pemerintahan, walaupun bukan dari kalangan birokrasi, tapi setelah masuk kedalam birokrasi, dirinya mulai mengamati bagaimana sisi birokrasi itu.
Menurutnya, walaupun sebagai Wakil Bupati yang mempunyai kekuasaan, tetapi dirinya justru tidak memiliki kewenangan, dan itu sangat berbeda dengan seorang Bupati yang memiliki kekuasaan dan kewenangan.
“Sebagai Wakil Bupati dirinya harus sadar diri dalam posisi itu, karena dalam pemerintahan yang dibangun harusnya kepercayaan, dengan begitu maka interaksi itu bisa lebih baik dalam mengelolah sebuah pemerintahan,” ungkap Muhlis Tapi Tapi.
Kata Muhlis, birokrasi adalah sebuah sisipan dari instrumen negara dalam merealisasikan tujuan- tujuan bernegara, seperti pelayanan, perencanaan dan pembangunan, sehingga baginya mahasiswa mungkin sudah memiliki pengetahuan yang banyak terkait dengan sistem birokrasi pemerintahan yang baik.
Untuk itu, kuliah- kuliah seperti ini itu sangat penting dalam merealisasikan program kampus Merdeka yang tidak hanya mahasiswa dengan dosen saja tapi melibatkan pihak- pihak terkait lainnya untuk menambah ilmu pengetahuaan dan pengalaman tentang bagaimana mengelolah sebuah sistem pemerintahan yang baik.
“Kita menghadapi tantangan four point zero 4.0, untuk itu kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka dari itu kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita dalam menghadapi situasi dan kondisi sehingga tidak ketinggalan,” tutup Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi.
Peliput: Fahrun
Editor: ZI
