MAHABARI, TERNATE- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar diskusi publik, bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), terkait dengan kepemiluan.
Hal ini disampaikan, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengungkapkan, dalam diskusi ini yang diinginkan adalah adanya tanggapan dan masukan terkait dengan sosialisasi pengawasan pemilu parsitipatif yang akan di gelar di tahun 2024 nanti.
“Kita harus menyerap aspirasi publik, khususnya teman-teman Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda (OKP) dan Non Governmnet Organization (NJO) yang bergerak di bidang pemilu untuk menyampaikan tanggapan, saran kepada Bawaslu untuk menghadapi pemilu 2024,” ungkap Muksin.
Lanjutnya, ini hal yang sangat komple sehingga penting bagi Bawaslu untuk meminta pandangan publik untuk menjadi masukan dalam rangka perbaikan regulasi kedepan, kareka kalau berbicara efektivitas pemilu salah satunya elektroral jastis atau keadilan pemilu.
“Kegiatan ini alhamdulillah sukses dilakukan, sehingga nantinya kita akan menyampaikan ke Bawaslu RI sebagai pengambil kebijakan tertinggi untuk menata kembali peraturan Bawaslu dalam rangka memperbaiki manajemen tata kelola kepemiluan ke depan,” tutur Ketua Bawaslu Malut.
Dirinya juga berharap, pada seleksi Bawaslu Provinsi yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, mampu melahirkan anggota Bawaslu yang kompetibel, berintregritas dan memiliki tingkat pemahaman kepemiluannya yang memenuhi standar akademik kepemiluan.
Dia meminta, agar Tim Seleksi Bawaslu juga harus menghindari tekanan politik dari luar, bekerja secara independen sehingga melahirkan Anggota Bawaslu yang kompetibel.
“Karena pemilu yang berintregritas itu tolak ukurnya ada di penyelenggara pemilu,” terang Muksin Amri.
Peliput: Fahrun
Editor: ZI
