Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Dugaan Penggelapan Dana oleh Oknum PPK Morotai Timur Berinisial (AL)

Dugaan Penggelapan Dana oleh Oknum PPK Morotai Timur Berinisial (AL)

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 21 Mei 2024

TERNATE Mahabari.com – Salah seorang mahasiswa, Kecamatan Morotai Timur, Nawan, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Pulau Morotai tidak merekrut kembali oknum yang bermasalah untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecematan (PPK) Morotai Timur.

Atas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum PPK Morotai Timur yang berinisial AL, pada saat proses tahapan pemilu 2024 kemarin.

Nawan menyebutkan. Bahwa anggota PPK yang berinisial (AL) di duga telah melakukan penyelewengan dana operasional untuk PPS dan KPPS se-Morotai Timur.

Padahal dana tersebut yang seharusnya di berikan di masing-masing PPS dan KPPS sebesar 2,5 juta rupiah itu hanya diberikan separuh dari besar dana tersebut secara fariatif.

Berdasarkan laporan dari anggota PPS dan KPPS yang diterima Nawan, “Ada yang diberikan 1 juta rupiah, ada yang 700 ribu rupiah, bahkan ada yang hanya sebesar 500 rubuh rupiah, yang diberikan oleh pimpinan PPK.” Menurut kami, hal ini merupakan dugaan penyelewengan dana yang di dilakukan oleh oknum AL sebagai PPK Morotai Timur.

Namun dugaan penyelewengan dana operasional PPS dan KPPS, yang di dapatkan itu dibantah oleh ketua PPK bahwa dana tersebut terdapat potongan anggaran transportasi,

Menurut Nawan, potongan yang disampaikan itu terdapat kejanggalan, jika nilai rata-rata yang diberikan adalah 1 juta ke PPS, berarti potongan anggaran transportasinya sebesar 1,5 juta ribu rupiah.

Sedangkan jika ditotalkan per PPS itu sebesar 2,5 juta rupiah, maka besaran anggaran operasional itu berjumlah 25,5 juta puluh rupiah, di 15 Desa yang ada di Morotai Timur.

Lanjutnya, sehingga jumlah potongan anggaran transportasi yang di sampaikan ketua PPK itu sebesar 10,5 juta rupiah, bahkan lebih dari angka itu, karena ada PPS yang hanya diberikan dengan besaran Rp 500 ribu rupiah. Ujar Nawan kepada awak media melalui pesan singkat Senin (20/05/24).

Sehingga dari kejadian itu, ada Beberapa mantan anggota PPS desa Mira Rahmat, Sangowo Timur dan Sangowo Barat, Sangowo Induk, Gamlamo dan Sambiki. yang namanya enggan disebutkan, mengatakan bahwa AL Anggota PPK Morotai Timur tidak ada kepatuhan sebagaimana yang sudah tertera dalam peraturan terkait penyaluran dana di tingkat bawa.

Menurut mereka bahwa AL sebagai anggota PPK itu di duga telah melakukan penyimpangan anggaran bimtek, operasional PPS dan KPPS se-Kecamtan Morotai Timur. Dan penyelewengan itu dilakukan oleh AL sebagai seorang pimpinan yang posisi sangat senrtal di lembaga PPK Morotai Timur. Ungkap anggota PPS dan KPPS Morotai Timur.

Lanjut mereka, Tindakan oknum pimpinan PPK ini tentu menjadi citra buruk Penyelenggara Pemilu. Sehingga merugikan PPS dan KPPS sebagai garda paling depan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan atas nama masyarakat Morotai Timur, meminta agar KPU dan Bawaslu Pulau Morotai mempertimbangkan dan tidak merekrut kembali oknum AL sebagai pimpinan PPK Morotai Timur yang telah mencederai citra sebagai perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut kami. sebagai pimpinan Bawaslu dan KPU Morotai saat ini, dapat menindaklanjuti apa yang telah di sampaikan pada saat sidang pleno KPU di Jababeka Resto kemarin. “Mengatakan Bahwa oknum PPK dan Panwas yang melakukan pelanggaran tidak lagi di rekrut untuk menjadi penyelenggara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Tegasnya

Sehingga Kami sangat berharap agar perekrutan penyelenggara pemilu di tingkan Kecamatan kali ini benar-benar memperhatikan aspek moral dan rekam jejak baik dari masing-masing peserta.

Hal-hal semacam ini harus dilihat dan menjadi pertimbangan etis. Apa lagi, PPK kali ini akan diperhadapkan dengan pemilihan kepala daerah, Bupati dan Gubernur. Maka butuh penyelenggara yang memiliki integritas tinggi. Ujarnya

Peliput: Faisal

Editor: Kibo

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Walikota Ternate Minta Hentikan Pekerjaan Pemerataan CV Dragon

    Walikota Ternate Minta Hentikan Pekerjaan Pemerataan CV Dragon

    • calendar_month Sen, 4 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE-Mahabari.Com, Walikota Ternate M Tauhid Soleman kesal dengan CV Dragon yang tidak kantongi Izin pemerataan Galian C di Kelurahan Sulamadaha. Ia untuk dihentikan Pekerjaan pemerataan Galian C di Sulamadaha. Pasalnya, izin pemerataan di keluarahan Sulamadaha yang di kerjakan oleh CV Dragon namun telah berganti ke CV Kurnia Quardon Perkasa itu menunggu kajian dari Dinas pekerjaan umum […]

  • Cawagub Basri Salama Menyalurkan Hewan Qurban

    Cawagub Basri Salama Menyalurkan Hewan Qurban

    • calendar_month Ming, 16 Jun 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Ibadah kurban atau qurban adalah salah satu amalan penting dalam Islam yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, kurban merupakan penyembelihan hewan tertentu seperti sapi, kambing, atau domba. Karena Berkurban merupakan anjuran dalam Islam sebagai bentuk syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, daging kurban […]

  • Bassam-Helmin Tampil Prima di Debat Publik Halsel

    Bassam-Helmin Tampil Prima di Debat Publik Halsel

    • calendar_month Kam, 31 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Paslon nomor urut 3 Bassam-Helmi tampil prima penuh percaya diri dan mengesankan dalam Debat Publik Pertama yang digelar oleh KPUD Halsel di Aula kantor Bupati Halmahera Selatan Rabu, (30/10/2024). Bassam-Helmi yang tampil memakai Kemeja Batik khas Bacan bermotif buah Pala, Cengkih, Salawaku dan Burung Bidadari yang merupakan Ikon Maluku Utara. Sesi pertama […]

  • “Selain OTT” AGK Juga Tercatat Mengobral 54 Izin IUP Di Maluku Utara 

    “Selain OTT” AGK Juga Tercatat Mengobral 54 Izin IUP Di Maluku Utara 

    • calendar_month Kam, 21 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE MAHABARI.com -Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), Dalam dugaan korupsi yang melibatkan AGK sesungguhnya tidak hanya sebatas pelelangan jabatan dan pengadaan barang dan jasa, selain itu juga terkait dengan proses penerbitan izin tambang, pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga pembiaran […]

  • BKDPSDA Halut Sudah Terima NIK P3K Tahap Pertama

    BKDPSDA Halut Sudah Terima NIK P3K Tahap Pertama

    • calendar_month Kam, 19 Mei 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TOBELO- Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) telah melakukan konfirmasi ke pemerintah pusat dan telah dikeluarkannya Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Halut. Kepala BKDPSDA Halut Efraim Oni Hendrik menyebutkan bahwa NIK tenaga P3K telah dikeluarkan dan disampaikan ke daerah sejak […]

  • Tahun Depan Anggaran Perbaikan Air Mancur Landmark Ternate Diusulkan

    Tahun Depan Anggaran Perbaikan Air Mancur Landmark Ternate Diusulkan

    • calendar_month Sen, 29 Agu 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE– Pemerintah Kota Ternate akan mengusulkan untuk perbaikan mesin air mancur Landmark Ternate yang tidak lagi berfungsi selama dua tahun terakhir ini. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Ternate Muchlis Latif saat dikonfirmasi media ini mengatakan, Pemkot Ternate melalui Dinas Lingkungan Hidup akan mengusulkan perbaikan mesin air mancur di Landmark Ternate yang sudah mengalami […]

expand_less