TERNATE Mahabari.com – Pidato politik perdana Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara pada Kamis (07/03/2025)) kemarin, mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Salah satu kebijakan yang paling menarik perhatian adalah komitmennya dalam menggratiskan pendidikan bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara.
Menanggapi Hal itu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara (PWPM), menegaskan bahwa pendidikan gratis saja tidak cukup tanpa peningkatan kualitas.
Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Fadly, Melalui Ketua Bidang Riset dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) PWPM Maluku Utara, Rahmat Abd Fatah memberikan catatan kritis terkait kebijakan ini,
“Kami menyambut baik kebijakan pendidikan gratis ini. langkah maju yang harus diapresiasi. Tetapi pertanyaannya, apakah gratis berarti berkualitas? Jangan sampai sekolah bebas biaya, tapi mutu pendidikannya justru menurun,” tegas Rahmat Abd Fatah.
Realitas Pendidikan di Maluku Utara, Gratis Bukan Jaminan Mutu.
Menurut Rahmat, pendidikan di Maluku Utara masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pemerataan akses, kualitas tenaga pendidik, serta infrastruktur sekolah.
Lanjut Rahmat, bahwa pendidikan gratis tidak boleh hanya menjadi janji populis, tetapi harus disertai dengan kebijakan konkret untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
“Di banyak daerah, sekolah masih mengalami kekurangan guru, fasilitas terbatas, dan akses pendidikan yang sulit. Jangan sampai pendidikan gratis hanya berarti sekolah tanpa biaya, tetapi kualitasnya stagnan atau bahkan menurun,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti soal pengawasan ketat dalam implementasi kebijakan ini agar benar-benar meringankan beban masyarakat tanpa disusupi praktik pungutan liar yang selama ini masih terjadi.
“Kami ingin pastikan pendidikan gratis ini benar-benar gratis. Tidak ada pungutan liar terselubung yang membebani orang tua dengan dalih sumbangan komite sekolah atau pembelian seragam dan buku yang tidak transparan,” tambahnya.
PWPM Maluku Utara menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari hilangnya biaya sekolah, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta fasilitas pendidikan.
“Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Jika pemerintah ingin pendidikan gratis berdampak besar, maka kesejahteraan guru dan pelatihan berkala harus menjadi prioritas. Jangan hanya menghapus biaya sekolah, tetapi tidak memperhatikan tenaga pengajarnya,” kata Rahmat.
Ia juga menekankan perlunya reformasi kurikulum yang lebih kontekstual dengan kebutuhan daerah, agar lulusan SMA dan SMK di Maluku Utara tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
“Pendidikan kita harus adaptif. Lulusan SMK, misalnya, harus benar-benar siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Jika tidak ada sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, pendidikan gratis ini bisa kehilangan maknanya,” ungkapnya.
Bagi Rahmat. Pidato politik perdana Gubernur Sherly Tjoanda Laos telah memberikan harapan baru bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, diharapkan kebijakan ini dapat benar-benar membawa perubahan nyata bagi generasi mendatang.
Peliput: Kru
Editor: Faisal
