Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Minim Etika Kadis Perkim Diduga Maki-maki di Ruang Paripurna

Minim Etika Kadis Perkim Diduga Maki-maki di Ruang Paripurna

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 5 Nov 2024

‍TERNATE Mahabari.com – Pelantikan definitif Ketua DPRD dan Wakil Ketua II DPRD kota Ternate yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna pada Selasa, (05/11/2024). berjalan Dengan penuh hikmah. Namun hal itu terbendung saat instruksi yang dilakukan anggota DPRD faksi Gerindra.

Instruksi yang di lakukan Tasman Balak, fraksi partai Gerindra saat Rapat Paripurna. Meminta kepada Pjs Wali Kota Ternate Tahmid Wahab terkait Netralitas ASN di pilkada serentak kota Ternate. Karena Hal ini sesuai dengan perintah Kemendagri.

“Saya melihat bahwa secara objektif ini fakta bahwa Jakarta juga mengetahui bahwa Maluku Utara lewat media cetak maupun online yang saya baca di ruangan bahwa Maluku Utara sangat rawan dengan Potensi konflik ini yang harus kita garis bawahi kemudian.”

Menurut Tasman Balak Maluku Utara menjadi sorotan media nasional. Dengan kondisi politik di Maluku Utara yang menjadi rawan konflik. Hal itu disampaikan Tasman kepada Pjs Wali Kota. Agar pelanggaran netralitas ASN yang viral di berbagai pemberitaan ini bisa secepatnya diatasi.

Namun saat penyampaian yang disampaikan Tasman Balak fraksi Gerindra itu. diduga tidak disetujui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Tony S. Ponto. Dengan Mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik. (Maki-maki) saat rapat Paripurna Anggota DPRD kota Ternate berlangsung.

Mirisnya, dugaan makian yang dikeluarkan Tony S. Ponto, sambil berjalan keluar itu di dengar oleh beberapa anggota DPRD. Sehingga mereka meminta agar Ketua DPRD Rusdi dapat melayangkan surat panggilan ke Kepala Dinas Perkim untuk dimintai keterangan.

Terpisah saat ditemui awak media, Kepala dinas Perkim Mengatakan bahwa. Ucapan Maki-maki yang dilontarkan saat berlangsungnya paripurna itu tidak di tujukan kepada anggota DPRD atau siapapun. Itu diucapkan kepada kepala Dinas PUPR dan beberapa orang OPD yang ada di situ.

“Personal apa. Saya disitu sama kadis PUPR dan beberapa OPD di situ. Saya tidak menyinggung siapa siapa di situ.” Ujar Kadis Perkim.

Lanjutnya. Maki-maki yang di lontarkan kadis Perkim yang didengarkan oleh beberapa anggota DPRD. Tony juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengeluarkan kata-kata seperti.

“Saya bicara ke OPD. Kalau untuk bicara kesana bukan,” ucap Tony

 

Peliput: Faisal

Editor: Faisal

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinilai Bermental Preman, Bupati Ubaid Didesak Copot Kadis Nakertrans Haltim

    Dinilai Bermental Preman, Bupati Ubaid Didesak Copot Kadis Nakertrans Haltim

    • calendar_month Sen, 6 Feb 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari, Haltim – Bupati Kabupaten Halmahera timur Drs. Ubaid Yakub, MPA di Desak segera mencopot Richard Sangaji dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Desakan tersebut bukan tanpa dasar, Pasalnya, Richard sangaji dinilai sebagai pejabat yang bermental preman lantaran diduga tengah melakukan penganiayaan terhadap Mastura Djailani dan Idman Yasir yang tak lain adalah […]

  • Ketua DWP Morotai Minta HUT DWP Ke-24 Dijadikan Bahan Evaluasi Dan Intropeksi

    Ketua DWP Morotai Minta HUT DWP Ke-24 Dijadikan Bahan Evaluasi Dan Intropeksi

    • calendar_month Sen, 18 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Morotai- Mahabari.Com, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Nursina Rajak Lotar, minta agar Hari Ulang Tahun (HUT) DWP yang ke-24 tahun 2023 dijadikan sebagai Instrumen untuk berbenah. “Saya berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial tapi kita jadikan sebagai reverensi, evaluasi serta introspeksi, agar kedepan kita mampu meningkatkan kinerja dalam kepengurusan DWP […]

  • Kameja Putih (kanan). Ketua Ika PMII Sula, Syafrudin Sapsuha

    Alergi Kritikan IKA PMII Sula: PLT Gubernur Malut Bukan Tipe Pemimpin Baik

    • calendar_month Ming, 14 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SULA Mahabari.com – Sikap PLT Gubernur Malut M. Al Yasin Ali, melalui kuasa hukumnya, yang mempolisikan Salim Thaib (wasekjen Ansor) atas kasus dugaan pencemaran nama baik adalah sikap yang kurang elok. Ketua Ika PMII Sula, Syafrudin Sapsuha, menyampaikan, apa yang di sampaikan oleh Salim Thaib tertanggal 25 Maret 2024 yg lalu adalah sebuah bentuk otokritik […]

  • Ketua Komisi I DPRD Ingatkan Pemda Halut Harus Taati UU Terkait Pemekaran Wilayah

    Ketua Komisi I DPRD Ingatkan Pemda Halut Harus Taati UU Terkait Pemekaran Wilayah

    • calendar_month Sen, 27 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, HALUT- Pemekaran wilayah pada dasarnya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Saat Ini memasuki pertengahan tahun 2022 pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan 3 pemekaran wilayah menjadi kecamatan, yakni Loloda Timur, Kao Modole, dan Teluk Kao. Pemekaran kecamatan- Kecamatan tersebut sontak mendapat respon positif oleh masyarakat yg […]

  • Pemkab Halut Sambut Atlet Kick Boxing Yang Raih Mendali Emas di Sea Games Vietnam

    Pemkab Halut Sambut Atlet Kick Boxing Yang Raih Mendali Emas di Sea Games Vietnam

    • calendar_month Sen, 23 Mei 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TOBELO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) menyambut kedangan atlet Kick Boxing Sea Games Vietnam tahun 2022 asal Halut yang meraih mendali emas, Diandra Ariesta Pieter yang mewakili DKI Jakarta di Sea Games 2022 dan membawa nama baik Indonesia di Kaca Asia. Sekda Halut Erasmus J. Papilaya mengatakan, Pemkab Halut merasa bangga dengan apa […]

  • Gaji Tertunggak Empat Bulan, Honorer Dinas Pariwisata Ternate Menjerit

    Gaji Tertunggak Empat Bulan, Honorer Dinas Pariwisata Ternate Menjerit

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Suasana kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Ternate beberapa pekan terakhir diwarnai rasa gelisah. Para pegawai honorer yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di instansi tersebut mengaku belum menerima gaji mereka selama empat bulan terakhir, terhitung sejak Juni hingga September 2025. Keterlambatan pembayaran ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi telah berdampak langsung […]

expand_less