Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Gapeknas Halut Pertanyakan Pembayaran Proyek Pihak ke Tiga

Gapeknas Halut Pertanyakan Pembayaran Proyek Pihak ke Tiga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 3 Okt 2023

TOBELO-Mahabari.Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kesal dengan sikap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut.

Pasalnya, sejumlah pengusaha konstruksi tergabung dari Gapeknas Halut, mempertanyakan sistem pembayaran di BKAD Halut. Disenyalir ada pilih kasih dalam sistem pembayaran. Itu dibuktikan pengakuan para pihak ketiga, dimana BKAD Halut menjalankan SPM dan SP2D tidak berdasarkan antrean.

Kordinator Daerah Gapeknas Halut Iksan Tamodehe mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kinerja Pemda melalui BKAD Halut. Betapa tidak, ada sebagian besar paket pekerjaan suda selesai, namun pembayaran masih nihil.

“ Kami mempertanyakan mekanisme pembayaran paket pekerjaan, sampai saat ini, banyak paket pekerjaan suda selesai, namun belum ada pembayaran,” Ujarnya. Selasa (03/10).

Menurut ia, jika hal ini dibiarkan, maka para pihak ke tiga bisa terjerat hukum. Sebab ada sejumlah besar pekerjaan tidak dapat diselesaikan akibat dari sistem pencairan yang rumit.

“ Kondisi ini, jika Pemda tidak membayar paket pekerjaan yang suda selesai dan progres 30 hingga 50 persen, ini berpotensi merugikan secara hukum bagi pihak ketiga,” bebernya.

Iksan mantan Sekretaris KNPI Halut mendesak, Pemda Halut menggelar hering bersama pihak ke tiga, BKAD, Bupati, disaksikan lembaga penegak hukum, Kepolisian, dan Jaksa. Agar kondisi ini, dapat disaksikan sendiri oleh pihak penegak hukum.

“ Hering itu, biar jelas jika ada paket pekerjaan tidak selesai sampai tahun depan, kerena kendala dari sistem pembayaran Pemda Halut ke kontraktor. Jangan sampai jika pekerjaan tidak selesai, kami kontraktor jadi terjerat hukum,” bebernya.

Iksan menambahkan, mewakili semua pengusaha Kontruksi lokal, mendesak Pemda Halut untuk memperjelas pembayaran pekerjaan. Pihaknya menyesalkan Pemda Halut mengambil keputusan sepihak, dengan mengatur pembayaran 50 persen tahun ini, dan 50 persen tahun muka melalui peluncuran.

“ Jika kesepakatan pembayaran 50 persen, maka harus dibayarkan, jangan memperumit pembayaran dengan alasan, Uang belum masuk, dan Uang abis,” Tambahnya

Peliput Kibo

editor Kibo

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • [Klarifikasi] Dugaan Ada Uang Gelap Yang Dikumpulkan Oknum Satpol-PP

    [Klarifikasi] Dugaan Ada Uang Gelap Yang Dikumpulkan Oknum Satpol-PP

    • calendar_month Kam, 6 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MALUT Mahabari.com – Kepala Oprasi Satuan Polisi Pamong Praja (KaOPS Satpol-PP) Provinsi Maluku Utara, Mahdi Hi Jamil, mengkonfirmasi bahwa tidak ada pungutan liar yang pernah disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya. Dalam klarifikasinya, Pada malam tadi 06 Februari 2025, Mahdi melalui via telepon menjelaskan bahwa dana yang dikumpulkan selama simulasi di gedung Badan Kepegawaian Negara, Unit Pelayanan […]

  • Pemkot Ternate Lakukan Penertiban Harga Eceran Pertamax dan Pertalite

    Pemkot Ternate Lakukan Penertiban Harga Eceran Pertamax dan Pertalite

    • calendar_month Sel, 26 Apr 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Pemerintah Kota Ternate melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban harga eceran di sejumlah depot dan kios yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite. Hal ini dilakukan, menyusul sudah di keluarkannya Surat Edaran Wali Kota Ternate tentang penetapan harga eceran BBM, dan masih ditemukan sejumlah depot dan kios […]

  • Sidang AGK, Rektor UMMU Mangkir Memilih ke China. KPK Bisa Panggil Paksa

    Sidang AGK, Rektor UMMU Mangkir Memilih ke China. KPK Bisa Panggil Paksa

    • calendar_month Kam, 6 Jun 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Dalam kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara AGK dan terdakwa lainya. terdapat sejumlah saksi yang tidak menghadiri saat persidangan. Pihak Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemanggilan kembali terhadap 11 saksi. Karena dalam persidangan yang dilakukan pada Rabu (05/06/24) itu hanya dihadiri  empat saksi. Dari ke 11 saksi itu […]

  • Operasi Zebra Satlantas Polres Halut Berhasil Ringkus 504 Kendaraan

    Operasi Zebra Satlantas Polres Halut Berhasil Ringkus 504 Kendaraan

    • calendar_month Sen, 18 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Operasi Zebra Kie Raha 2023 Satlantas Polres Halmahera Utara, berhasil meringkus 504 kendaraan dengan status pelanggar lalulintas. Dengan pelanggaran terbanyak oleh pengendara sepeda motor yang didominasi oleh pemakaian helm SNI dan 4 unit mobil. Sementara, Laka Lantas terjadi hanya 1 kali selama sebelas hari pelaksanaan Operasi Zebra ini. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Mohammad Zulfikar […]

  • BK DPRD Malut Periksa Agriati Yulin Mus, Iksan Subur: Sanksi Sedang Bakal Diterima

    BK DPRD Malut Periksa Agriati Yulin Mus, Iksan Subur: Sanksi Sedang Bakal Diterima

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku Utara memeriksa Agriati Yulin Mus, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, terkait dugaan perselingkuhan dengan Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajuddin. Meski demikian, hingga kini BK masih menunggu bukti-bukti yang cukup untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Hanura, Iksan Subur Karamaha, […]

  • Proyek Sekolah Unggulan Skala Rusia Bermasalah, Komisi I Warning Disdik

    Proyek Sekolah Unggulan Skala Rusia Bermasalah, Komisi I Warning Disdik

    • calendar_month Jum, 14 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabri.com – Pembangunan Sekolah unggulan bertaraf internasional skala Rusia, yang dikerjakan PT. Citra Putera La Terang, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, berpotensi putus kontrak jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini disampaikan Komisi I, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Jumat, (14/02/2025). Ketua Komisi I, Munawir Hi Bahar yang bersama […]

expand_less