Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Gapeknas Halut Pertanyakan Pembayaran Proyek Pihak ke Tiga

Gapeknas Halut Pertanyakan Pembayaran Proyek Pihak ke Tiga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 3 Okt 2023

TOBELO-Mahabari.Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kesal dengan sikap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut.

Pasalnya, sejumlah pengusaha konstruksi tergabung dari Gapeknas Halut, mempertanyakan sistem pembayaran di BKAD Halut. Disenyalir ada pilih kasih dalam sistem pembayaran. Itu dibuktikan pengakuan para pihak ketiga, dimana BKAD Halut menjalankan SPM dan SP2D tidak berdasarkan antrean.

Kordinator Daerah Gapeknas Halut Iksan Tamodehe mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kinerja Pemda melalui BKAD Halut. Betapa tidak, ada sebagian besar paket pekerjaan suda selesai, namun pembayaran masih nihil.

“ Kami mempertanyakan mekanisme pembayaran paket pekerjaan, sampai saat ini, banyak paket pekerjaan suda selesai, namun belum ada pembayaran,” Ujarnya. Selasa (03/10).

Menurut ia, jika hal ini dibiarkan, maka para pihak ke tiga bisa terjerat hukum. Sebab ada sejumlah besar pekerjaan tidak dapat diselesaikan akibat dari sistem pencairan yang rumit.

“ Kondisi ini, jika Pemda tidak membayar paket pekerjaan yang suda selesai dan progres 30 hingga 50 persen, ini berpotensi merugikan secara hukum bagi pihak ketiga,” bebernya.

Iksan mantan Sekretaris KNPI Halut mendesak, Pemda Halut menggelar hering bersama pihak ke tiga, BKAD, Bupati, disaksikan lembaga penegak hukum, Kepolisian, dan Jaksa. Agar kondisi ini, dapat disaksikan sendiri oleh pihak penegak hukum.

“ Hering itu, biar jelas jika ada paket pekerjaan tidak selesai sampai tahun depan, kerena kendala dari sistem pembayaran Pemda Halut ke kontraktor. Jangan sampai jika pekerjaan tidak selesai, kami kontraktor jadi terjerat hukum,” bebernya.

Iksan menambahkan, mewakili semua pengusaha Kontruksi lokal, mendesak Pemda Halut untuk memperjelas pembayaran pekerjaan. Pihaknya menyesalkan Pemda Halut mengambil keputusan sepihak, dengan mengatur pembayaran 50 persen tahun ini, dan 50 persen tahun muka melalui peluncuran.

“ Jika kesepakatan pembayaran 50 persen, maka harus dibayarkan, jangan memperumit pembayaran dengan alasan, Uang belum masuk, dan Uang abis,” Tambahnya

Peliput Kibo

editor Kibo

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemuda Muhammadiyah Morotai Nilai Penetapan Tersangka Kasus Kayu Ilegal Penuh Kejanggalan

    Pemuda Muhammadiyah Morotai Nilai Penetapan Tersangka Kasus Kayu Ilegal Penuh Kejanggalan

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    MOROTAI, Mahabari.com – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Morotai menyoroti penetapan tersangka terhadap Saudara H, kader aktif Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Morotai Utara, dalam kasus dugaan perdagangan kayu ilegal oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara. Penetapan tersebut dinilai sarat kejanggalan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya. Dalam pernyataan resminya […]

  • Foto Plt. Bappeda Malut A. Yasin Hayatudin

    Tiga Kabupaten Yang Masuk Indikator Termiskin Di Malut

    • calendar_month Sen, 29 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara. Mengangkat Lima Program Prioritas. Namun Dari lima program prioritas itu ada dua program yang menjadi problem saat ini, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data update Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari statistik bahwa Angka kemiskinan di Tiga […]

  • DPRD Ternate: Pemusnahan Limbah Medis Raup Ratusan Juta. Dinkes Pemusnahan Tidak Bertarif, Minta Tambah Anggaran

    DPRD Ternate: Pemusnahan Limbah Medis Raup Ratusan Juta. Dinkes Pemusnahan Tidak Bertarif, Minta Tambah Anggaran

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Pengelolaan limbah medis di rumah sakit dan puskesmas se-Maluku Utara kini tengah disorot. Pasalnya, biaya pemusnahan limbah yang dikeluarkan tiap tahunnya cukup besar, namun tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate. Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, menyoroti potensi pendapatan dari pengelolaan limbah medis yang selama […]

  • Sekda Akui Kampung Ramadan Masih Sepi, DPRD: Pemkot Perlu Inovasi

    Sekda Akui Kampung Ramadan Masih Sepi, DPRD: Pemkot Perlu Inovasi

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com — Program Kampung Ramadan yang digagas Pemerintah Kota Ternate, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ternyata belum berjalan maksimal. Sejumlah lapak di lokasi yang disiapkan masih kosong, karena pedagang belum sepenuhnya berpindah berjualan. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengakui kondisi tersebut. Ia mengatakan sejak awal Kampung Ramadan memang dirancang untuk menjadi pusat […]

  • Muhamad Senen. Ketua DPD Partai PDIP Maluku Utara

    Pilbup 2024, Nama Bupati Kepulauan Sula Tidak Masuk Rekomendasi PDIP

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Fifian Adeningsi Mus, tidak masuk dalam usulan partai  sebagai calon bupati Kepulauan Sula 2024. Hal ini disampaikan ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhamad Senen saat di wawancara sejumlah awak media usai inimemimpin Rapat Koordinasi, Sabtu (20/04/24) di Gran Majang hotel. Ketua DPD PDIP itu mengatakan, hal ini […]

  • KPU Ternate Pleno Pencermatan DP4 Triwulan Dua, 8.265 Pemilih Baru

    KPU Ternate Pleno Pencermatan DP4 Triwulan Dua, 8.265 Pemilih Baru

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate melaksanakan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2 Juli 2025. Pleno tersebut merupakan bagian dari proses penyandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dengan data pemilih tetap (DPT), pada pemilihan sebelumnya. Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Ternate, Revelyno M. Hitiyahubessy, menyampaikan bahwa […]

expand_less