MAHABARI, HALTIM– Keputusan Presiden RI Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini muncul beragam sikap yang menolak. Termasuk Dewan Pimpinan Daerah partai keadilan sejahtera atau DPD PKS Halmahera Timur.
Partai besutan Ahmad Syaikhu itu menyatakan sikap menolak keras keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM, sebab keputusan Pemerintah Pusat tersebut malah memberatkan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Halmahera Timur.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Halmahera Timur Hasanuddin Lajim mengatakan, Pemerintah Pusat harusnya mempertimbangkan dampak dari kenaikan harga BBM, satu diantaranya yang memicu inflasi harga disemua sektor.
“DPD PKS Halmahera Timur melihat kenaikan harga BBM ini memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat kecil sehingga secara tegas kami menolak harga BBM dinaikkan Pemerintah Pusat,” kata Hasanuddin kepada wartawan Kamis (8/9/2022)
Hasanuddin Lajim yang juga merupakan Ketua Komisi I DPRD Haltim itu menjelaskan, partainya secara nasional telah menolak keras keputusan presiden Joko Widodo menaikan harga BBM. sebab kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi kenaikan tarif transportasi laut maupun darat.
Hasanuddin berpendapat, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum membaik harusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, bukan sebaliknya menaikan harga BBM yang secara membabai buta.
“Ini akan berdampak buruk kepada masyarakat, sekarang semua harga tarif mobil maupun kapal laut mulai naik. Ini semua ulah dari Pemerintah Pusat, dan jika nanti Pemerintah Pusat tidak membatalkan kenaikan harga BBM, maka yakin dan percaya perbaikan ekonomi akan sia- sia dan bahkan presentase angka kemisikinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur akan lebih meninggkat karena daya jual beli masyarakat makin melemah,” pungkasnya.
Peliput: Rian
Editor: ZI
