MAHABARI, HALTIM– Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2022 mulai dilaksanakan, sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Haltim merupakan sekolah yang lolos seleksi sebagai sekolah penggerak dalam menjalankan tugas implementasi kurikulum merdeka.
Kepsek SMA Negeri 9 Halmahera Timur Jeyn Pontoh menyampaikan, Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter, diawali dengan SDM yang unggul kepala sekolah dan guru.
Selain itu juga merupakan, penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya, sebab program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri dan swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak lebih maju.
Kata dia, program akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.
Sementara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Muhammad Zufriyadi menyampaikan, Kemendikburistek RI telah mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022- 2024.
Kebijakan Kemendikbudristek RI terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.
Menurut dia, merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan.
Kata dia, kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemi Covid-19 menjadi satu satuanya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran, pada pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai 2021 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kur-2013) yang disederhanakan menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan.
Masa pandemi 2021 sampai 2022 Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK).
Pada masa sebelum dan pandemi Covid-19, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 kemudian kurikulum 2013 yang disederhanakan menjadi kurikulum darurat untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial.
Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali tahun 2021, pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut.
lanjutnya, kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran, evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan paska pemulihan pembelajaran.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Syahril Sangaji menyampaikan, besar harapannya agar teman-teman guru bisa mengambil ilmu dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ini dan mengimbaskan ke teman-teman guru lainnya.
Kata Syahril, sehingga terjadi pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada Konten, Proses dan Produk yang tidak mengesampingkan bakat, minat dan kodrat peserta didik.
Kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2022.
Peliput: Kru
Editor: ZI
