Home / Ekonomi / Hukum / Pendidikan

Senin, 11 April 2022 - 23:54 WIT

OKP Cipayung Kecewa Wali Kota Ternate di Luar Daerah



MAHABARI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Ternate dengan sejumlah isu yaitu meminta Pemerintah menurunkan harga BBM, Menolak penundaan Pemilu tahun 2024 serta menolak Jokowi Presiden Tiga Periode.

Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Wali Kota Ternate Tauhid Soleman dapat mendengar langsung dan
mengambil sikap sebagai pemangku kebijakan di Kota Ternate. Namun Wali Kota Ternate justru di kabarkan sedang berada di luar daerah, sehingga
Sekretaris Kota Ternate Jusup Sunya yang bertemu langsung dengan masa aksi.

Baca Juga  Jelang Idul Fitri, Pendapatan Penjual Daun Ketupat Meningkat

Jusuf Sunya menyampaikan, akan mengakomodir aspirasi terkait persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite dan kenaikan harga Minyak Goreng yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif menambahkan, selaku Anggota DPRD dirinya mendukung dan akan bersama- sama dengan mahasiswa untuk membongkar para mafia migas.

Sementara, Area Manager Communication Relations & CSR MOR VIII Papua – Maluku PT. Pertamina, Edi Mangon kepada media ini menyampaikan, soal menurunkan harga BBM bukan kewenangan dirinya.

Baca Juga  Walikota Tidak Serius, Status Lahan Perkuburan Kelurahan Fitu Dipertanyakan

“Akan tetapi jika ini menjadi tuntutan mahasiswa yang mendesak
Pemerintah Pusat dan DPR RI, maka Pertamina Ternate akan membantu untuk menyuarakan ke Pertamina Pusat agar harga BBM ini segera
diturunkan,” ungkap Edi.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi OKP Aliansi Cipayung Yuhlief Asegaf menyampaikan, kekesalannya atas ketidakhadiran
Wali Kota Ternate di tengah masa aksi dan juga tidak menginginkan adanya keterwakilan dari Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Sekot Ternate.

“Kalau ini diwakilkan maka sudah pasti Sekot Ternate tidak bisa mengambil kebijakan dan malah melempar
tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat terkait persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite dan minyak
goreng,” ujarnya.

Baca Juga  Menekan Inflasi, Pemda Halteng Bagi Bibit Cabai dan Tomat ke Petani

Dia juga menambahkan, apa yang disampaikan anggota DPRD Ternate tidak adanya ketegasan soal kelangkaan BBM dan Minyak Goreng.

“Malah hanya memberikan dukungan kepada masa aksi, dan pernyataan dari Pertamina Ternate juga hanya memberikan harapan kepada masa
aksi,” terang Ulif sapaannya.

Menurutnya, sehingga pada akhirnya hasil aksi untuk hari ini hanya sebatas konsultasi kepada Pemerintah Pusat saja.

Peliput: Faisal


Baca Juga

Pendidikan

SATUPENA MALUKU UTARA GELAR BUKBER DAN TADARUS PUISI

Hukum

Anggota DPD RI Dapil Malut Tidak Tahu Ada RUU Hak Masyarakat Hukum Adat

Hukum

Survey Palsu, Tim KompasData Bakal Datangi Ditreskrimsus Polda Malut

Hukum

Diduga Aniaya Anak 15 Tahun UPTD PPA Ternate Harap Ada Atensi Kapolda Malut Terhadap Oknum Polisi
Foto 230 Mahasiswa yang mengikuti proses wisuda di Bela Hotel Kota Ternate

Pendidikan

Universitas Terbuka Ternate, Wisudakan 230 Mahasiswanya

Hukum

Tegas Bawaslu Malut, Bakal Periksa KPU Dan Bawaslu Halsel

Ekonomi

Disperindag Ternate Diminta Untuk Fungsikan Lantai Dua Pasar Sabi- Sabi

Hukum

Diduga Kuat Skandal Korupsi, Kejati Malut Didesak Periksa Pj Gubernur Malut