Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » OKP Cipayung Kecewa Wali Kota Ternate di Luar Daerah

OKP Cipayung Kecewa Wali Kota Ternate di Luar Daerah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 11 Apr 2022

MAHABARI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Ternate dengan sejumlah isu yaitu meminta Pemerintah menurunkan harga BBM, Menolak penundaan Pemilu tahun 2024 serta menolak Jokowi Presiden Tiga Periode.

Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Wali Kota Ternate Tauhid Soleman dapat mendengar langsung dan
mengambil sikap sebagai pemangku kebijakan di Kota Ternate. Namun Wali Kota Ternate justru di kabarkan sedang berada di luar daerah, sehingga
Sekretaris Kota Ternate Jusup Sunya yang bertemu langsung dengan masa aksi.

Jusuf Sunya menyampaikan, akan mengakomodir aspirasi terkait persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite dan kenaikan harga Minyak Goreng yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif menambahkan, selaku Anggota DPRD dirinya mendukung dan akan bersama- sama dengan mahasiswa untuk membongkar para mafia migas.

Sementara, Area Manager Communication Relations & CSR MOR VIII Papua – Maluku PT. Pertamina, Edi Mangon kepada media ini menyampaikan, soal menurunkan harga BBM bukan kewenangan dirinya.

“Akan tetapi jika ini menjadi tuntutan mahasiswa yang mendesak
Pemerintah Pusat dan DPR RI, maka Pertamina Ternate akan membantu untuk menyuarakan ke Pertamina Pusat agar harga BBM ini segera
diturunkan,” ungkap Edi.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi OKP Aliansi Cipayung Yuhlief Asegaf menyampaikan, kekesalannya atas ketidakhadiran
Wali Kota Ternate di tengah masa aksi dan juga tidak menginginkan adanya keterwakilan dari Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Sekot Ternate.

“Kalau ini diwakilkan maka sudah pasti Sekot Ternate tidak bisa mengambil kebijakan dan malah melempar
tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat terkait persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite dan minyak
goreng,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, apa yang disampaikan anggota DPRD Ternate tidak adanya ketegasan soal kelangkaan BBM dan Minyak Goreng.

“Malah hanya memberikan dukungan kepada masa aksi, dan pernyataan dari Pertamina Ternate juga hanya memberikan harapan kepada masa
aksi,” terang Ulif sapaannya.

Menurutnya, sehingga pada akhirnya hasil aksi untuk hari ini hanya sebatas konsultasi kepada Pemerintah Pusat saja.

Peliput: Faisal

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek RSP Habiskan Dana Miliaran, Komisi III: Mending Dibongkar

    Proyek RSP Habiskan Dana Miliaran, Komisi III: Mending Dibongkar

    • calendar_month Sel, 11 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP). Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mengecam proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Pulau Makian, menyebutnya sangat tidak profesional. Masdar Mansur, Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel, mengungkapkan ketidakpuasannya Dengan pengerjaan proyek RSP. Saat RDP dengan, Dinas Kesehatan, dan PPK. Selasa (11/03/25). “Kami anggap pekerjaan proyek RSP ini […]

  • KNTI Dan Nelayan Di Kecamatan Mortim Gelar Diskusi Perunahan Iklim Pesisir

    KNTI Dan Nelayan Di Kecamatan Mortim Gelar Diskusi Perunahan Iklim Pesisir

    • calendar_month Sab, 9 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

      Morotai-Mahabari.Com, Mungkin, diskusi rembuk perubahan iklim pesisir baru pertama kali di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dilakukan Diskusi. Sebab, jarang terdengar di Morotai para mahasiswa, pemuda, maupun LSM lainnya yang menggelar diskusi soal perubahan iklim wilayah pesisir. Namun hal itu telah dilakukan oleh nelayan Morotai yang profesinya hanya sebagai nelayan, khususnya nelayan Tuna. Bahkan, […]

  • Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

    Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

    • calendar_month Sen, 5 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan Pemerintah pusat pada tanggal 3 September 2022 kemarin, mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate. Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang terjadi […]

  • Dinilai Bermental Preman, Bupati Ubaid Didesak Copot Kadis Nakertrans Haltim

    Dinilai Bermental Preman, Bupati Ubaid Didesak Copot Kadis Nakertrans Haltim

    • calendar_month Sen, 6 Feb 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari, Haltim – Bupati Kabupaten Halmahera timur Drs. Ubaid Yakub, MPA di Desak segera mencopot Richard Sangaji dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Desakan tersebut bukan tanpa dasar, Pasalnya, Richard sangaji dinilai sebagai pejabat yang bermental preman lantaran diduga tengah melakukan penganiayaan terhadap Mastura Djailani dan Idman Yasir yang tak lain adalah […]

  • Pemkab Halsel Bangun 60 Unit Rumah Warga Kurang Mampu

    Pemkab Halsel Bangun 60 Unit Rumah Warga Kurang Mampu

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, membangun 60 unit rumah bagi warga kurang mampu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Pembangunan rumah dimulai sejak 2024 dan tersebar di 34 desa. Program ini menggunakan dana APBD 2024 dengan total anggaran sebesar Rp1,7 miliar. Baca Juga  […]

  • Proyek Sekolah Unggulan Skala Rusia Bermasalah, Komisi I Warning Disdik

    Proyek Sekolah Unggulan Skala Rusia Bermasalah, Komisi I Warning Disdik

    • calendar_month Jum, 14 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabri.com – Pembangunan Sekolah unggulan bertaraf internasional skala Rusia, yang dikerjakan PT. Citra Putera La Terang, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, berpotensi putus kontrak jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini disampaikan Komisi I, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Jumat, (14/02/2025). Ketua Komisi I, Munawir Hi Bahar yang bersama […]

expand_less