Breaking News
light_mode
Beranda » Pendidikan » Tuduhan Pungli di SMA Negeri 5 Ternate Tidak Benar, Itu Inisiatif Wali Kelas Yang Minta Partisipasi

Tuduhan Pungli di SMA Negeri 5 Ternate Tidak Benar, Itu Inisiatif Wali Kelas Yang Minta Partisipasi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 27 Jun 2022

MAHABARI, TERNATE– Tuduhan yang disematkan ke Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 5 Kota Ternate terkait dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) kepada siswa yang diminta untuk membayar Ijazah itu tidak benar adanya.

Kepsek SMA Negeri 5 Kota Ternate Difa Fara kepada media Mahabari.com, Senin (27/6/2022) mengatakan, terkait adanya permintaan membayar Ijazah bagi siswa itu tidak benar, sebab pada saat rapat dewan guru tidak pernah ada penyampaian atau hasil keputusan yang mengharuskan siswa yang mengambil ijazah harus membayar.

“Saya tidak tahu terkait pungutan yang dilakukan di SMA Negeri 5 Kota Ternate ini, apalagi saat ini dirinya justru yang dituduhkan melakukan pungli, dengan memberikan perintah ke Wali Kelas untuk melakukan pungutan ke siswa,” ungkapnya.

Hal ini akan diselidiki untuk diketahui dengan jelas permasalahan yang ada, sekali lagi dirinya tegaskan tidak memberikan perintah kepada Wali Kelas untuk lakukan pungutan pembayaran ijazah siswa.

Sementara, Wali kelas XII SMA Negeri 5 Kota Ternate Rahmi menjelaskan, terkait pungutan ini bukan perintah dari Kepsek SMA Negeri 5 Kota Ternate, tetapi ini inisiatif Wali Kelas saja, karena saat kelulusan banyak siswa yang ingin membuat acara perpisahan bersama dengan guru sekolah.

“Makanya ini inisiatif Wali Kelas di SMA Negeri 5 Kota Ternate untuk memutuskan dengan meminta partisipasi dari siswa sesuai kemampuan pada saat lulus ujian, sehingga angkatan lulusan ini bisa membuat sesuatu untuk sekolah melalui partisipasi siswa tadi,” ungkapnya.

Kepsek tidak memberi perintah untuk pungutan pembayaran ijazah, namun ini inisiatif Wali Kelas SMA Negeri 5 Kota Ternate untuk meminta ke siswa sebagai biaya partisipasi dan itu terserah mau memberi berapapun tidak masalah, dan sampai saat ini tidak ada orang tua murid yang komplain, walaupun Wali Kelas belum melakukan rapat bersama orang tua untuk diberi tahu sebelumnya.

“Jadi ini memang inisiatif dari Wali Kelas di SMA Negeri 5 Kota Ternate, bukan perintah dari Kepsek, walaupun sejauh ini sudah ada yang memberikan biaya partisipasi tersebut secara bervariasi sesuai kemampuan dan tidak dipaksa harus nilainya berapa,” jelas Rahmi.

Peliput: Fahrun
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Silaturahmi, Waigitang Siapkan Rapat Akbar

    Perkuat Silaturahmi, Waigitang Siapkan Rapat Akbar

    • calendar_month Rab, 14 Okt 2026
    • account_circle Kru
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Keluarga Besar Waigitang di Kota Ternate mengagendakan rapat akbar untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta menjaga kebersamaan antar anggota keluarga. Sebagai langkah awal, inisiator Samsir Hamajen bersama sejumlah tokoh muda Waigitang merencanakan pertemuan dengan para sesepuh, Ketua Ikatan Keluarga Waigitang (IKW) Kota Ternate, Dr. Zulkifli Zam-zam, serta jajaran pengurus lainnya. […]

  • FISIP UMMU Gelar Yudisium, 69 Sarjana Siap Berkontribusi untuk Negeri

    FISIP UMMU Gelar Yudisium, 69 Sarjana Siap Berkontribusi untuk Negeri

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menyelenggarakan yudisium bagi 69 calon sarjana dari enam program studi, Rabu (18/6/2025), di Aula Lantai 3 Rektorat UMMU. Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat, dibuka langsung oleh Rektor UMMU, Saiful Deni. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasi kepada para peserta yudisium […]

  • Pemda Halut Tekor Serap Pajak Galian C Hanya 487 Juta Tahun 2023

    Pemda Halut Tekor Serap Pajak Galian C Hanya 487 Juta Tahun 2023

    • calendar_month Rab, 25 Okt 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Pemerintah Daerah Halmahera Utara (Halut) kewalahan menyerap pundi pundi Pajak Perusahan Galian C di Halut. Pemda bahkan tekor karena hanya menyerap pajak Galian C senilai 487 Juta pada Tahun 2023. Pasalnya, puluhan Perusahan Galian C baik itu, di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), maupun disejumlah titik di wilayah Halut, harus penyerapan Pajak mencapai miliaran. […]

  • 248 Kasus Kejahatan Ditangani Polres Halsel Sepanjang 2025

    248 Kasus Kejahatan Ditangani Polres Halsel Sepanjang 2025

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle Fahrun
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com – Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan mencatat sebanyak 248 laporan kasus tindak pidana yang ditangani sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 136 perkara telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, dalam jumpa pers akhir tahun yang digelar di Aula Polres Halsel, Rabu (31/12/2025). […]

  • Kota Ternate Target Predikat Nindya Kota Layak Anak

    Kota Ternate Target Predikat Nindya Kota Layak Anak

    • calendar_month Ming, 10 Apr 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI – Kota Ternate menargetkan predikat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022. Sebelumnya kota Ternate telah memperolah predikat Pratama tahun 2017-2018 dan Madya tahun 2019-2020. Hal tersebut disampaikan kepala Bidang PHA Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Ternate, Hajar Hi. Ahmad disela sela evaluasi oleh tim seleksi KLA dari Kementerian Perlindungan […]

  • Bupati Halteng Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan Gratis

    Bupati Halteng Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan Gratis

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah setiap tahun pada dasarnya bersifat normatif, termasuk dalam hal efisiensi anggaran. “Efisiensi pasti ada pengaruh, tapi semuanya tergantung bagaimana pemerintah daerah mengelola. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” ujar Ikram, Kamis (2/4/2026). Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi tidak […]

expand_less