Ghifari: DPRD Dorong Penataan Parkir dan Pasar Melalui Digitalisasi
- account_circle Admin
- calendar_month Sel, 6 Mei 2025
Komisi I dan Komisi II mendorong percepatan penataan kawasan pasar dan sistem parkir berbasis digital (MahabariFoto)
TERNATE Mahabari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melalui Komisi I dan Komisi II, mendorong percepatan penataan kawasan pasar dan sistem parkir berbasis digital.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi I, M. Ghifari Bopeng, usai rapat koordinasi dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada pekan kemarin.
Ghifari menjelaskan, Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis sebagai OPD penegak Peraturan Daerah (Perda) sekaligus penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ghifari, ketika Satpol PP menindak pelanggaran perda, hal ini berpotensi menciptakan sumber retribusi yang selama ini tidak tertagih oleh OPD terkait.
“Rapat ini menjadi pintu masuk untuk penataan menyeluruh, baik penataan pasar maupun pengelolaan parkir digital. Tujuannya jelas: meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung peningkatan PAD tanpa mengurangi hak masyarakat pengguna jalan,” ujar Ghifari.
DPRD juga meminta Dinas Perhubungan untuk memaparkan proses digitalisasi dan rekayasa lalu lintas secara menyeluruh. Hal ini penting, mengingat penataan jalan tidak boleh sampai membatasi hak masyarakat yang sudah membayar pajak kendaraan.
“Jangan sampai pengguna jalan yang tidak parkir justru dikenai pungutan. Itu sama saja dengan memotong hak mereka,” tegas Ghifari.
Terkait rencana relokasi parkir tepi jalan ke dalam terminal. DPRD menilai perlu ada pendekatan yang komprehensif.
Pasalnya, hilangnya retribusi dari parkir tepi jalan dapat memengaruhi PAD. Oleh karena itu, DPRD mendorong skema baru di mana retribusi dikelola secara menyeluruh tanpa membedakan lokasi, dengan sistem digital sebagai landasannya.
Menurut pengamatan DPRD, beberapa kebijakan justru masih menekan hak-hak masyarakat. Karena itu, DPRD akan menggelar rapat lanjutan dengan ketiga OPD tersebut, guna merumuskan kebijakan pengelolaan parkir digital yang adil, transparan, dan menguntungkan masyarakat serta pemerintah daerah, Ujarnya.
Peliput: Faisal
Editor: Faisal
- Penulis: Admin
