Tunggak Pajak, DPRD Minta Pemkot Ternate Tindak Tegas Hotel Dafam Dan Royal Resto
- account_circle Admin
- calendar_month Rab, 12 Jul 2023
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid
Mahabari,Ternate- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta kepada Pemerintah Kota Ternate untuk menindas tegas pihak hotel Daffam dan Royal Resto yang sampai saat ini belum melunasi tunggakan pajak. Ini disampaikan Ketua Komisi II Mubin A Wahid. Senin, 10 juli 2023.
Munurut Mubin, membayar pajak menjadi kewajiban sebagai warga negara, Baranng siapa yang tidak mau membayar pajak pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksa. Mubin Menyebut, tunggakan pajak Hotel Daffam Rp.2 miliar dan Royal Resto Rp.1 Miliar itu angkanya cukup besar.
“ Kok kenapa Pemerintah agak lambat melakukan penagihan, kalau sudah berulang-ulang melakukan penagihhan tapi tidak di indahkan kan bisa ada upaya paksa “ Ungkap Mubin Ketika di temui sejumlah awak media.
Dikatakan, ada regulasi yang mengatur tentang hal itu, ketika ada pihak yang tidak tunduk kepada regulasi maka pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksa agar tunduk dan mengikuti aturan yang berlaku.
“ tapi kenapa Pemerintah seolah-olah tidak berkutik nanti tanya ke pemerintah. Kami dari DPRD Kota Ternate melalui Komisi II meminta kepada Kota Ternate agar lakukan penagihan pajak pada kedua Hotel yang tertunggak itu supaya segera di selesaikan” Pintanya..
Mubin bilang, perlu untuk dipertanyakan sejauh ini Pemkot sudah melakukan langkah apa dalam melakukan penagihan terhadap kedua hotel tersebut. Jika kedua hotel itu tidak mau melunasi tunggakan pajak maka Pemerintah menempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“ ada upaya-upaya paksa itu saja barang ini bicara regulasi, intinnya Pemerintah punya kewenangan atas hal itu kenapa tidak ambil langkah-langkah itu. Kalau dia tidak mengambil langkah itu berarti Pemerintahnya yang lemah maka apa jadinya daerah ini “ tegas Mubin.
“ jadi harus ada ketegasan dalam semua hal, kalau tidak mengambil langkah itu ya berarti pemerintahnya yang lemah. Itu termasuk dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dan retribusi jadi harus butuh ketegasan dari pemerintah itu yang paling penting “ Pungkasnya. (Red/Alun)
- Penulis: Admin
