Mendes: Hoax Penutupan Warung Desa Dibuat AI

TERNATE, Mahabari.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana pemerintah menutup warung kelontong di desa atau melarang aktivitas usaha dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa Merah Putih merupakan hoaks. Rabu (05/08/2026).

Yandri menegaskan, baik dirinya maupun Menteri Koordinator Bidang Pangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya, narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

“Itu berita bohong, berita fitnah. Kami tidak pernah menyampaikan satu kata pun tentang penutupan warung desa atau larangan usaha dalam radius dua kilometer,” tegas Yandri.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah hukum ditempuh karena hoaks itu dinilai telah memicu keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, khususnya di wilayah pedesaan.

Menurut Yandri, tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih justru untuk memperkuat perekonomian desa melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan berbagai usaha masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki agenda mematikan usaha kecil yang telah berjalan di desa.

“Kami ingin berkolaborasi dengan UMKM, usaha desa, dan BUMDes. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang ditinggalkan. Karena itu masyarakat jangan percaya narasi provokatif tersebut,” ujarnya.

Yandri juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang membuat dan menyebarkan konten hoaks tersebut. Ia menilai penyebaran informasi palsu dengan memanfaatkan teknologi AI merupakan tindakan serius yang harus diberi efek jera agar tidak kembali meresahkan publik.

Di sisi lain, Yandri menjelaskan pemerintah terus membuka ruang dialog melalui forum publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan itu digelar bersama 10 asosiasi kepala desa, empat asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dua asosiasi perangkat desa, dua asosiasi badan usaha desa, asosiasi mantan kepala desa, serta gerakan masyarakat desa.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah kementerian, kepala daerah, kepala desa, pendamping desa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi kepemudaan. Menurut Yandri, forum itu bertujuan menyamakan pemahaman terkait program Koperasi Desa Merah Putih sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat agar implementasi program pemerintah dapat berjalan secara optimal.