BP2RD: Triwulan I, PAD Ternate Lampaui Target Awal

TERNATE, Mahabaru.com – Mengawali tahun 2026, menjadi momentum positif bagi keuangan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Ternate pada triwulan pertama langsung tancap gas. Hingga akhir Februari, capaian PAD sudah menembus Rp 22 miliar atau mendekati 18 persen dari total target Rp 159 miliar.

Angka ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Ternate bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Kamis (26/2/2026).

Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasyim, menyebut realisasi pajak daerah menunjukkan tren progresif meski triwulan pertama belum sepenuhnya berakhir.

“Target pajak daerah tahun ini Rp102 miliar. Sampai akhir Februari sudah di atas 15 persen, bahkan mendekati 18 persen. Ini bukti kerja kolektif OPD pengelola PAD,” tegas Mochtar usai RDP.

Secara rinci, sektor retribusi dengan target Rp 40 miliar baru menyumbang sekitar Rp 3,5 miliar atau 9 persen. Sementara pos PAD sah lainnya masih di kisaran 2 persen. Artinya, meski total capaian terlihat menjanjikan, sejumlah sektor strategis belum bergerak maksimal.

Mochtar optimistis Maret akan menjadi titik akselerasi. Momentum Ramadan disebut berpotensi mendongkrak penerimaan, terutama dari retribusi pedagang musiman dan aktivitas perdagangan.

“Kami dorong di bulan Maret retribusi minimal 15 persen, bahkan bisa tembus 25 persen. Ramadan biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Namun di balik optimisme itu, tantangan belum sepenuhnya terurai. Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Farijal Teng, mengapresiasi kinerja BP2RD, tetapi mengingatkan agar euforia capaian awal tidak membuat lengah.

“Secara umum ini menggembirakan. Tapi masih ada sektor yang harus dibenahi. Jangan sampai target besar di akhir tahun justru terseok karena pengawasan lemah,” tandas Farijal.

Ia menyoroti pentingnya penguatan sistem, khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum tergarap maksimal. Optimalisasi penempatan empat OPD pengelola PAD di kawasan Jatiland Mall juga diharapkan tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar mendongkrak pendapatan.

Komisi II juga mengungkap sejumlah tunggakan besar, termasuk dari Hotel Amara, yang akhirnya berhasil diselesaikan. Meski demikian, DPRD menegaskan pembenahan sistem penagihan dan pengawasan wajib pajak harus menjadi prioritas agar kebocoran penerimaan tidak terus berulang.

Capaian Rp 22 miliar di awal tahun memang menjadi sinyal positif. Namun ujian sesungguhnya adalah konsistensi. Tanpa penguatan sistem, transparansi, dan pengawasan ketat, angka-angka awal yang impresif bisa saja hanya menjadi statistik sementara.