DPW Tani Merdeka Indonesia Malut Siap Dilantik, Begini Programnya

TERNATE, Mahabari.com – Ratusan anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia dari sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara dijadwalkan menghadiri agenda pengukuhan dan pelantikan yang akan berlangsung pada Sabtu (22/11/2025). Kehadiran organisasi ini di daerah menjadi bagian dari program nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat stabilitas pangan serta memperluas pembinaan sektor-sektor produktif di Indonesia.

Tani Merdeka Indonesia bukan hanya bergerak di bidang pertanian, tetapi juga mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pengawasan pertambangan. Organisasi ini memiliki mandat nasional untuk memperkuat kelompok-kelompok usaha rakyat sekaligus mengawasi aktivitas sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan maupun merugikan masyarakat sekitar.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam wawancara bersama awak media pada Jumat (21/11/2025), menegaskan bahwa lembaganya memiliki peran penting juga dalam fungsi kontrol terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah.

“Kita mengontrol tambang agar tidak mencemari lingkungan. Banyak daerah memiliki potensi tambang besar, misalnya Gorontalo. Penggunaan bahan kimia harus diawasi agar pertanian dan lingkungan tidak rusak, termasuk menekan aktivitas tambang ilegal,” jelas Don.

Ia menyebutkan, Tani Merdeka juga turut memantau persoalan irigasi serta berperan sebagai “mata dan telinga” Presiden Prabowo untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah pusat di daerah. Selain fungsi advokasi, organisasi ini menekankan pendekatan pembinaan langsung kepada petani, nelayan, peternak, serta pelaku perkebunan.

“Kita menjembatani antara petani, nelayan, peternak, dan perkebun dengan pembeli. Jadi tidak hanya advokasi, tapi lebih pada pembinaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Don Muzakir hadir bersama OKK, Wayan Hariyadi, Iman Adnan selaku Bidang Organisasi DPP Tani Merdeka, serta Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mislan Syarif dan Anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya Hi. Ibrahim.

Don menegaskan bahwa Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia menilai masih banyak wilayah yang sulit tersentuh pelayanan pemerintah, sehingga kehadiran Tani Merdeka diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat desa.

“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus Tani Merdeka Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate, tetapi harus turun hingga ke pelosok,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Maluku Utara memiliki 1.198 desa pada tahun 2024. Menurut Don, angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap oleh Tani Merdeka.

“Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota. Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, Hingga Gubernur. Maka tugas Tani Merdeka adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kehadiran Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha perkebunan melalui akses pembinaan, pendampingan, hingga pemasaran produk.

“Apa yang dilakukan Pak Prabowo dan pemerintah pusat harus dirasakan rakyat. Setiap program harus sampai ke daerah, dan masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” tutup Don.