Dugaan Protes, 13 Anggota DPRD Absen di Paripurna RAPBD 2026

TERNATE, Mahabari.com – Rapat paripurna penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 di DPRD Kota Ternate pada Senin (3/11/2025). Absennya 13 dari 30 anggota dewan. Ketidakhadiran hampir separuh anggota DPRD itu, memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya aksi protes terhadap kondisi internal lembaga legislatif tersebut.

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, membenarkan adanya sejumlah anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna penyampaian RAPBD 2026. Menurutnya, sebagian anggota telah memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka, sementara sisanya tanpa pemberitahuan.

“Dari 13 anggota yang tidak hadir, enam orang memberikan keterangan. Ada yang izin karena sakit, dan ada juga yang mengikuti kegiatan partai. Pak Saiful dan Pak Najib sakit, sementara Sundari Sofyan, izin. Ali Syarif, dan Bilhan Gamaliel izin karena urusan partai,” jelas Rusdi kepada wartawan usai rapat.

Namun, lanjut Rusdi, masih ada tujuh anggota yang sama sekali tidak memberikan keterangan resmi. Pihaknya mengaku akan menyerahkan proses klarifikasi lebih lanjut kepada Badan Kehormatan (BK), DPRD Kota Ternate.

Menanggapi hal itu, Ketua BK DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, menyatakan akan menelusuri alasan ketidakhadiran para anggota dewan tersebut. Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, BK akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.

“Kalau ketidakhadiran itu disengaja dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan panggil untuk dimintai klarifikasi. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan etik sebagai wakil rakyat,” tegas Mochtar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Mahabari.com, absennya belasan anggota dewan itu bukan semata karena alasan pribadi atau kegiatan partai, melainkan diduga sebagai bentuk protes terhadap Sekretariat DPRD Kota Ternate.

Sumber internal di lingkungan DPRD mengungkapkan bahwa sejumlah anggota dewan belum menerima gaji dan tunjangan selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, biaya operasional kegiatan dewan juga dilaporkan belum cair akibat sering terjadi perubahan jadwal kegiatan. Mengakibatkan penundaan proses administrasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Kondisi tersebut, berpotensi mengganggu kinerja lembaga legislatif, terutama dalam pembahasan RAPBD yang membutuhkan kehadiran dan partisipasi penuh seluruh anggota dewan. Rapat paripurna penyampaian RAPBD 2026 seharusnya menjadi momentum penting dalam siklus keuangan daerah, karena menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ternate menegaskan bahwa rapat paripurna tetap sah dilaksanakan karena memenuhi kuorum sesuai peraturan tata tertib DPRD. Ia berharap, pada rapat-rapat berikutnya seluruh anggota dapat hadir agar pembahasan RAPBD dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Rapat tetap berjalan karena kuorum terpenuhi. Tapi tentu kami berharap semua anggota bisa hadir, mengingat pembahasan RAPBD adalah agenda krusial untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate,” tutup Rusdi.