HALSEL, Mahabari.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, mengakui masih kekurangan anggaran untuk penanganan bencana alam di sembilan desa yang direncanakan.
Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam, menyampaikan bahwa dari sembilan desa yang masuk dalam program pembangunan bendungan dan bronjong, baru enam desa yang bisa direalisasikan. Tiga desa lainnya terpaksa ditunda akibat keterbatasan anggaran daerah.
“Dari sembilan desa yang kami rencanakan, baru enam desa yang saat ini dalam proses pekerjaan. Tiga desa lainnya belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran,” ujar Aswin saat ditemui pada Rabu (4/6/2025).
Enam desa yang telah masuk tahap pekerjaan adalah Desa Jojame, Amasing Kali, Amasing Kota Barat, Amasing Kota Utara, Desa Doro, dan Gane Timur. Menurut Aswin, desa-desa ini diprioritaskan karena sering terdampak banjir saat musim hujan.
Sementara tiga desa lainnya, yakni Desa Oha, Balitata, dan Gane belum bisa dimulai pengerjaannya karena keterbatasan dana.
“Kami harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tidak bisa langsung dieksekusi tanpa koordinasi dengan tim anggaran,” jelasnya.
Aswin menambahkan, total anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 20 miliar, yang digunakan untuk pembangunan bronjong di enam desa. Dana tersebut dinilai belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang direncanakan.
“Kami tetap prioritaskan desa yang memiliki dampak paling besar saat musim hujan. Rata-rata pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan bronjong sungai,” tambahnya.
Aswin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Menurutnya, BPBD tidak bisa bekerja sendiri, dan penanganan harus mencakup seluruh alur sungai, mulai dari hulu hingga hilir.
“Ke depan, penanganan jangan hanya difokuskan di hilir, tapi juga harus dimulai dari hulunya,” tutup Aswin.
Peliput: Fahrun
Editor: Faisal
