Mahabari,Ternate– Walikota Ternate M. Tauhid Soleman mengikuti Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023 dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam keberangkatan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman ini juga didampingi Ketua TP PKK, Marliza Marsaoly.
Agenda Apeksi 2023 ini dikabarkan ada sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Ternate, Maluku Utara juga diketahui ramai-ramai turut ikut bertolak ke Kota Makassar.
Sejumlah Pimpinan OPD yang diketahui ke Kota Makassar di antaranya, Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly, Kepala Dinas Pertanian, Thamrin Marsaoly, Kepala BKPSDM Samin Marsaoly, Kepala Dinas PUPR, Rus’an M Nur Taib, Kepala BPKAD, Abdullah HM Saleh, Kepala Dinas Perhubungan, Mochtar Hasyim, Kepala Satpol PP, Fhandi Mahmud, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Syafei Muhammad, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hadi Hairuddin.
Keberangkatan sejumlah pimpinan OPD ke Kota Daeng ini mendapat kritikan dari akademisi sekaligus ekonomi Malut, Dr. Mukhtar .A Adam.
Muchtar pada awak media mengatakan, bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan jangan menghabiskan uang rakyat hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena di sisi lain, berbagai persoalan warga di Kota Ternate yang nanti tak menjadi fokus lagi.
Pemilihan Pejabat Daerah berdasarkan garis samenda menjadi akumulasi dari pemerintahan ramean, artinya itu model pemerintahan kekerabatan yang lebih fokus pada pesta bersama.
“Coba dilihat saja dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota yang diselenggarakan di Kota Makassar, itu adalah forum para wali kota, bukan forum para kadis-kadis. Kan tidak ada urgensi atau hal paling penting sehingga mengharuskan para pejabat diikutkan dalam pemerintahan ramean,” tukasnya, Rabu (12/07/2023).
Model pengelolaan pemerintahan ramean, ujar Mukhtar, cenderung lebih memanfaatkan uang rakyat buat senang -senang para pejabat ramean. Cara ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Wali kota Ternate.
“Tauhid Soleman semestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean yang cenderung membuat acara ramean tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola secara baik,” tegasnya.
DPRD sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, harus membuat pertanyaan kritis kepada wali kota dalam pengelolaan model pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.
Struktur APBD Kota yang alami jebakan defisit jangka pendek dengan sudah memasukkan rancangan perda untuk PKBU dalam pembangunan rumah sakit kurang lebih senilai Rp1.6 triliun.
“Ini bagian yang tak terpisahkan akibat dari model pemerintahan ramean yang dipertunjukkan dalam mengelola uang warga kota atas amanah yang diberikan kepada Tauhid,” pungkas Mukhtar. (Red/Alun)
