MAHABARI, TERNATE– Dalam menyikapi terkait kenaikan harga BBM, kini Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk meminta kejelasan soal masalah tersebut.
Hal ini disampaikan, Koordinator aksi Muhamar Talib dalam orasinya, Senin (26/9/2022) di halaman kantor DPRD Kota Ternate mengatakan, hampir seluruh elemen angkat bicara soal BBM, namun yang perlu dianalisa lebih mendalam adalah dampak apa bagi masyarakat di Malut jika harga BBM naik secara Nasional.
“Isu BBM bukan baru kali ini saja kita diskusikan bahkan bergerak bareng dijalanan, lantas ditahun 2021 hingga september 2022 secara serentak Nasional hingga daerah bergejolak soal isu BBM, namun tidak sama sekali berdampak atas kebijakan Nasional apalagi Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Padahal, isu BBM punya dampak kerugian yang besar pada seluruh sektor sosial, bahkan yang fatalnya adalah harga pasaran terjadi inflasi yang sangat drastis, serta situasi ekonomi Negara hari ini perlahan mengantarkan rakyat Indonesia pada lumbung kematian, apalagi bagian timur Indonesia sama sekali tidak diperhitungkan secara Nasional.
Maluku Utara punya kekayaan alam yang melimpah bahkan komoditi lokal menjadi identitas serta kekuatan yang harus diperjuangkan yakni pala, cengkeh, kelapa, coklat, kayu manis, kenari, dan masih banyak lagi rempah- rempah yang justru diperjuangkan pada situasi kenaikan BBM hari ini.
Untuk itu, Samurai Malut menuntut kepada pemerintah agar menaikan harga pala, cengkeh dan kopra serta meminta kepada DPRD Ternate agar segera membuat regulasi tata niaga dan Perda tentang komoditas, hadirkan home industri khusus komoditas, tolak tambang dan perkebunan kelapa sawit, bentuk koperasi desa dan fungsikan BUMDES untuk kelola kopra, Pemerataan harga komoditas unggulan di 10 Kabupaten dan Kota, segera tuntaskan masalah air bersih, tuntaskan masalah sampah di Kota Ternate.
Terpisah, Anggota DPRD Ternate Zainul Rachman mengatakan, aksi tuntutan yang dilakukan oleh Samurai Malut itu akan DPRD mengakomodir karena ini menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan.
“Namun dari beberapa tuntutan itu kami akan mencari solusi karena menurutnya untuk pemerataan harga di seluruh Kabupaten dan Kota itu harusnya ke provinsi,” ujar Zainul.
Dia menambahkan, usulan dari Samurai Malut ini akan disampaikan dalam rapat agar segera bisa disampaikan ke DPRD Provinsi untuk ditindaklanjuti.
Peliput: Faisal
Editor: ZI
