Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Ini Pandangan Fraksi DPRD Tidore Atas Ranperda APBD 2023 dan Nota Keuangan

Ini Pandangan Fraksi DPRD Tidore Atas Ranperda APBD 2023 dan Nota Keuangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 17 Okt 2022

MAHABARI, TIDORE- Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim menghadiri rapat Paripurna ke-13 masa persidangan I Tahun 2022 tentang penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi atas Ranperda tentang APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2023 serta Nota Keuangan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (17/10/2022).

Persidangan ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati yang dihadiri oleh 21 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Sekretaris Daerah Kota Tidore, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah Se-Kota Tidore Kepulauan serta Insan Pers.

Dalam kesempatan tersebut ada empat pandangan umum fraksi DPRD Kota Tidore di antaranya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrat Sejahtera.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandanganya yang disampaikan oleh juru bicara Abdurahahman Arsyad mengatakan, atas proyeksi Rancangan APBD Tahun 2023, Fraksi PDIP meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas beberapa hal sebagai berikut, yang pertama, mempertanyakan sejauh mana Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian, apalagi dengan kenaikan harga BBM, serta program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan program tersebut.

Yang kedua, terkait Penerimaan Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah BUMD tahun ini belum signifikan, olehnya itu fraksi PDIP mempertanyakan apa kendala yang dihadapi serta pembinaan seperti apa yang sudah, dan akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tidore kepulauan kepada BUMD agar dapat memberikan kontribusi penerimaan terhadap PAD secara optimal. Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait, apakah sudah dibuat kajian ilmiah potensi rill dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, rertibusi maupun lain-lain PAD yang sah.

“Menurut pandangan Fraksi kami bahwa, permasalahan yang sering terjadi selama ini adalah tidak banyak daerah yang mampu memprediksi dengan tepat asumsi makro dan mikro perekonomian daerah, serta tidak akurat dalam mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. Akibatnya berbagai rumusan asumsi tersebut tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang,” tutur Abdurahman Arsyad.

Fraksi PDIP juga mengingatkan, kepada Pemerintah daerah agar memperhatikan program- program prioritas yang berkaitan dengan janji politik Kepala Daerah dan menghimbau kepada seluruh OPD agar menetapkan target- target belanja sesuai dengan arahan dokumen RPJMD.

Sehingga Pemerintah Kota Tidore kepulauan bisa mempunyai sistem serta pola penambahan, pergesaran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh juru bicara Abdul Kadir Hamzah mengatakan, dari Fraksi PAN DPRD Kota Tidore Kepulauan akan menyampaikan pokok- pokok pikiran terkait nota keuangan RAPBD Tahun 2023 sebagai berikut, yang pertama, diperlukan kreatifitas dan inovasi yang terencana dan terukur dalam upaya mendorong peningkatan APBD di tahun 2023.

Harapannya, dengan desain kebijakan yang baik dapat menghasilan PAD yang melampaui target seperti yang tercantum di dalam dokumen RAPBD tahun 2023.

Yang kedua, kebijakan anggaran untuk penyertaan modal pada BUMD Perumda Ake Mayora. Fraksi PAN berpandangan bahwa kerja- kerja penyediaan sarana Air bersih dan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan sektor pelayanan dasar bagi masyarakat, maka penyertaan modal ke Perumda Ake Mayor menjadi keniscayaan, hal ini penting untuk dialokasikan dan di realisasikan.

Yang ketiga, pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal pemerintah Kota Tidore kepulauan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara perlu dikaji secara saksama.

Jika memberikan benefit yang lebih bagi PAD maka Fraksi PAN mengusulkan agar anggaran penyertaan modal tersebut perlu ditambahkan, serta terkait dengan kompensasi persentasi belanja operasional dan belanja modal, Fraksi PAN juga menghimbau agar dapat di desain dengan baik sehingga tidak tejadi kesenjangan yang besar.

Abdul Kadir Hamzah juga mengatakan, dalam struktur anggaran pada RAPBD Tahun 2023 terdapat kebijakan belanja tak terduga. Kami berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam rangka optimalisasi dana siap pakai untuk mengantisipasi eksiden yang terjadi sewaktu waktu. Untuk itu diperlukan adanya alokasi anggaran yang lebih untuk kegiatan tanggap darurat.

Lanjut, Abdul Kadir menambahkan, berkaitan dengan pelaksanaan Sail Tidore yang akan berlangung pada tanggal 24-29 November 2022.

“Kami mengharapkan adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk bekerja ekstra, melakukan monitoring dan evaluasi dengan ketata terhadap kesiapan pelaksanaan Sail Tidore. Melakukan pembenahan Sarana dan Prasarana pendukung utama, demi suksesnya penyelenggaran sail Tidore Nanti,” tutur Abdul Kadir.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh juru bicara Murad Polisiri mengatakan, setelah mencermati secara seksama Rancangan Peraturan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023, maka Fraksi PKB DPRD Kota Tidore Kepulauan memandang perlu untuk memberikan beberapa masukan, seperti Permasalahan Utama Pendapatan Daerah Secara umum.

Permasalah utama pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan adalah Pertama, Tingkat kepatuhan dan Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah masih rendah. Kedua, sebagian wajib pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Ketiga, belum optimalnya sistem pendataan/ pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran/ sistem penagihan dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Keempat, data base wajib pajak belum terintegrasi dengan pihak terkait seperti DPMPTSP dan KKP. Kelima, implementasi penggunaan alat perekam data transaksi pajak daerah oleh wajib pajak belum optimal dan Keenam, belum adanya dukungan terhadap rencana aksi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam bentuk pembayaran pajak daerah dan retribusi secara elektronik.

“Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, seyogyanya secara ketat menekan tingkat kebocoran dalam mata rantai pemungutan. Di samping itu, pemerintah daerah secara periodik harus melakukan diagnosa komprehensif terhadap kondisi kesehatan sumber- sumber pendapatan yang ada, sehingga diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya. Dengan demikian, harus ada target yang terukur secara kuantitatif sebagai indikator kinerja,” tutur Murad.

Sementara, dari Fraksi Demokrat Sejahtera, disampaikan oleh juru bicara Ridwan Moh Yamin menyampaikan, beberapa catatan sebagai berikut pertama, perencanaan penganggaran haruslah diperuntukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan tujuan pembangunan Daerah.

Kedua, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Ketiga, penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah.

Keempat, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Setiap belanja Daerah haruslah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kelima, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud dan Kelima, belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Peliput: Kru
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bakar Sampah Dihalaman, Satu Unti Rumah Sewaan Ludes Dilahap Api

    Bakar Sampah Dihalaman, Satu Unti Rumah Sewaan Ludes Dilahap Api

    • calendar_month Sen, 26 Feb 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com- Sijago merah kembali melahap salah satu unit rumah sewaan di RT 06/RW 02 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, habis terbakar sekira pukul 13:15 WIT. Rumah yang disewa oleh pemilik usaha salon Memet itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan dekorasi salon. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari awak media, bahwa kebakaran bermula saat seorang penghuni […]

  • PT. FMI Diduga Kuat Lakukan Ilegal Mining Di Halmahera Timur

    PT. FMI Diduga Kuat Lakukan Ilegal Mining Di Halmahera Timur

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Haltim- PT. FMI diduga kuat melakukan penambangan ilegal atau ilegal mining. Perusahaan nikel yang beroperasi di Desa Subaim kecamatan wasile Kabupaten halmahera timur itu disinyalir melakukan aktivitas penambangan tanpa ada izin usaha pertambangan. Selain tidak memiliki izin usaha pertambangan, PT. FMI dikabarkan tidak memiliki Dampak analisis lingkungan (Amdal). Informasi yang dihimpun media ini, keberadaan Perusahan […]

  • Partai Gerindra Baru Berkoalisi Dengan PKB, Partai Lain Masih Sebatas Silaturahmi

    Partai Gerindra Baru Berkoalisi Dengan PKB, Partai Lain Masih Sebatas Silaturahmi

    • calendar_month Sab, 10 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat ini baru melakukan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara Nasional. Hal ini disampaikan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (10/9/2022) mengatakan, saat ini Partai Gerindra baru melakukan koalisi dengan PKB saja. Baca Juga  Rekomendasi PKS Di Pilkada […]

  • Pembangunan Stadion Gagal Karna Hutang Menumpuk Rp 200 Miliar APBD 2024

    Pembangunan Stadion Gagal Karna Hutang Menumpuk Rp 200 Miliar APBD 2024

    • calendar_month Kam, 23 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Shahril : Saya Setuju Stadion Halut Standar Nasional Dibangun TOBELO-Mahabari. Com, Pernyataan Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut) Muchlis Tapi Tapi menyinggung di pangkasnya Pembangunan Stadion bertaraf Nasional di Halut dibantah Oleh Ketua Komisi IIi DPRD Halut Shahril Hi Rauf. Balasan itu, Shahril menjelaskan bahwa Gagalnya Pembangunan Stadion Halmahera Utara (Halut) bertaraf Nasional di APBD Tahun […]

  • Pekan Depan, Ustadz Das’ad Latif Akan Hadiri Tablig Akbar KKSS Halut

    Pekan Depan, Ustadz Das’ad Latif Akan Hadiri Tablig Akbar KKSS Halut

    • calendar_month Kam, 7 Jul 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, HALUT- Panitia dan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara melakukaan rapat Koordinasi  terkait rencana kedatangan Ustadz Das’ad Latif di Halmahera Utara. Kedatangan Ustadz Das’as Latif untuk menghadiri Tabligh akbar serta pengukuhan Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Halmahera Utara. Ketua BPD KKSS Halmahera Utara Abdul Haris mengatakan, kehadiran Ustadz Das’as Latif di […]

  • Foto Bersama Anggota PPK Ternate Selatan Dengan Camat Ternate Selatan.

    PPK Ternate Selatan Bagun Koordinasi  Dengan Pemerintah Kecamatan dan TNI Polri

    • calendar_month Sel, 21 Mei 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan terkait permintaan pengusulan Sekertaris dan peminjaman gedung Sekertariat PPK pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Nevember 2024 nanti. Hal ini disampaikan Ketua PPK Ternate Selatan Mardania Gazali saat ditemui wartawan media mahabari.co. pada Senin (20/05/2024) […]

expand_less