Musda Golkar Maluku Utara Terus Ditunda, Isu Calon Tunggal Menguat

TERNATE, Mahabari.com – Musyawarah Daerah (Musda), Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, kembali menuai tanda tanya besar. Agenda politik penting yang semula dijadwalkan berlangsung pada November 2025 itu, kembali mengalami penundaan, dan kini disebut-sebut baru akan digelar pada Januari 2026. Penundaan berulang ini memicu spekulasi internal, termasuk menguatnya isu calon tunggal dalam perebutan kursi Ketua DPD I, Partai Golkar Maluku Utara.

Sebelumnya, publik internal Golkar Maluku Utara ramai memperbincangkan tiga nama yang digadang-gadang akan bersaing dalam Musda, yakni Alien Mus, Iqbal Ruray, dan Anjas Taher. Namun, dinamika politik internal partai berlambang pohon beringin itu berubah signifikan. Dari tiga nama tersebut, kini hanya satu kandidat yang disebut.

Sumber terpercaya internal Partai Golkar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Iqbal Ruray dipastikan tidak mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD I Golkar Maluku Utara. Dengan mundurnya Iqbal dari bursa pencalonan, konstelasi politik internal Golkar Maluku Utara semakin mengerucut.

Di sisi lain, posisi Alien Mus juga dinilai kian lemah. Ketua DPD I Golkar Maluku Utara itu dikabarkan belum mengantongi diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk kembali maju dalam Musda. Padahal, diskresi DPP menjadi syarat krusial bagi kader tertentu yang ingin kembali mencalonkan diri, terutama dalam situasi internal yang dinilai tidak biasa.

“Sampai hari ini Alien Mus belum mendapatkan diskresi dari DPP. Itu artinya peluangnya untuk maju kembali sangat kecil,” ujar sumber tersebut kepada Mahabari.com.

Dengan dua nama yang praktis tersingkir dari bursa, Anjas Taher kini disebut-sebut berpotensi menjadi calon tunggal Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara. Isu calon tunggal ini dinilai mencerminkan dinamika internal Golkar yang belum sepenuhnya solid menjelang Musda.

Tak hanya itu, sumber tersebut juga mengungkapkan adanya spekulasi lain di internal partai. Disebutkan bahwa apabila Alien Mus tidak mendapatkan diskresi dari DPP, maka ia dikabarkan akan mengalihkan dukungan kepada Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Fifian Adeningsi Mus untuk memimpin DPD I Golkar Maluku Utara.

Namun informasi tersebut langsung dibantah oleh sumber yang sama. Menurutnya, AHM saat ini masih tersangkut persoalan hukum serius. AHM dikabarkan kembali berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan aset boedel pailit senilai Rp19,8 miliar. Kondisi ini dinilai menjadi penghambat besar bagi AHM untuk tampil sebagai figur pemimpin partai di tingkat provinsi.

Sementara itu, Fifian Adeningsi Mus juga dinilai belum memenuhi syarat administratif dan politik untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Maluku Utara. Selain masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, Fifian juga disebut belum memenuhi batas usia kader sebagaimana diatur dalam aturan internal Partai Golkar.

Untuk dapat maju, Fifian harus mengantongi diskresi khusus dari DPP Partai Golkar, yang hingga kini belum ada kejelasan.

“Secara aturan, Fifian belum memenuhi syarat. Kalau pun dipaksakan, harus ada diskresi DPP. Dan itu tidak mudah,” tegas sumber tersebut.

Situasi ini membuat Musda Golkar Maluku Utara berada dalam sorotan tajam. Penundaan berulang, minimnya kandidat, hingga isu tarik-menarik kepentingan elite dinilai berpotensi merusak citra demokrasi internal partai. Sejumlah kader di daerah bahkan mulai mempertanyakan transparansi serta arah kepemimpinan Golkar Maluku Utara ke depan.