TERNATE, Mahabari.com — Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) Tingkat Kecamatan Pulau Ternate, yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pulau Ternate, Kelurahan Jambula pada Selasa, (11/02/25).
Musrembang kali ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Infrastruktur Dasar pada Wilayah Bahim, Kemudahan dan Keadilan dalam Memperoleh Energi Optimalisasi Jaminan Perlindungan Kerja Rentan.”
Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para lurah se-Kecamatan Pulau Ternate, serta peserta Musrembang lainnya. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyatakan bahwa tahun 2025 adalah masa transisi dari kepemimpinan sebelumnya menuju kebijakan yang baru, di mana kita akan menjadwalkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.
“Ini menandakan perlunya penyelarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar tetap sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045, serta menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Menurut Tauhid, dalam tahun transisi ini terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi secara bersama, seperti menjaga kesinambungan program pembangunan yang telah ada, mengakomodasi kebijakan baru tanpa meninggalkan komitmen terhadap rencana pembangunan sebelumnya.
“Termasuk mengoptimalkan efektivitas anggaran selama masa transisi dan meningkatkan koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan, agar perencanaan pembangunan menjadi lebih sinergis dan berorientasi pada hasil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota terpilih juga menambahkan terdapat tujuh langkah optimalisasi jaminan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah ingin memastikan perlindungan tenaga kerja dapat mencakup dua hal penting. Pertama, melindungi kepala keluarga yang bekerja, serta keluarga yang memiliki pekerjaan dalam profesi yang sama, sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi Pemkot. Kedua, memberikan perlindungan kepada pekerja disabilitas.
“Dengan demikian, seluruh warga Kota Ternate bisa mendapatkan jaminan, baik dari segi kesehatan maupun ketenagakerjaan,” jelas Wali Kota yang menjabat dua periode tersebut. Sementara itu, Camat Pulau Ternate, Roy Nasir, melaporkan bahwa di Kecamatan Pulau Ternate telah dibentuk Komunitas SERDADU (Sejarah Adat dan Budaya). Musrembang tingkat kelurahan telah dilaksanakan dengan pengawasan langsung dari Kecamatan.
“Dalam Musrembang Kelurahan, kami melibatkan kepala-kepala seksi untuk memantau langsung usulan dari masyarakat. Dengan pendekatan ini, usulan-usulan mendesak dari warga bisa kami masukkan ke dalam program OPD maupun pengembangan di tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Selain itu, Kecamatan Pulau Ternate memiliki visi untuk menjadi kawasan pariwisata. Kehadiran Komunitas SERDADU diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang berkaitan dengan sejarah, termasuk situs-situs seperti Makam Sultan Babullah, Benteng Kastelah, Ake Rica, dan Ake Jobubu.
Dengan komitmen dari pemerintah Kecamatan, visi menjadikan Pulau Ternate sebagai destinasi pariwisata unggul semakin dikukuhkan.
Berikut adalah usulan hasil Musrembang Tingkat Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate:
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menghasilkan 36 usulan.
- Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menghasilkan 70 usulan.
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menghasilkan 45 usulan.
Peliput: Faisal
Editer: Faisal
