Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Muhammadiyah dan Pemerintah Berbeda Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha

Muhammadiyah dan Pemerintah Berbeda Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha

  • account_circle Admin
  • calendar_month Ming, 3 Jul 2022

MAHABARI, TERNATE- Menjelang hari raya idul adha 1443 hijriyah, organisasi besar Islam Muhammadiyah berbeda pendapat dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam metode penetepan.

Hal ini disampaikan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara (PWM Malut) Ridwan Elyas mengatakan, mengenai penetapan hari raya Idul Adha yang berbeda itu persoalan metode saja.

Kata dia, Muhammadiyah menggunakan wujudul Hilal atau metode Hisab, sementara Pemerintah itu biasa menggunakan Imkanur Rukyat, penetapan awal bulan qomariyah dengan menggunakan metode Rukyatul hilal.

Di sinilah memunculkan perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam hal menetapkan hari raya Idul Adha.

Menurut Ridwan, sekarang kalau berbicara soal lihat itu pasti kesulitan, sebab harus ada pengetahuan tentang bagaimana bisa menghitung waktu- waktu awal bulan qomariah dan waktu- waktu sholat lainnya.

“Itulah sebabnya di Muhammadiyah untuk tahun ini menetapkan hari raya idul adha itu jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 atau bertepatan dengan 10 Zulhijah 1443 Hijriyah, karena 1 Zulhijah jatuh pada tanggal 30 Juni 2022,” ucapnya.

Sehingga hari arafah itu di tetapkan pada 8 Juli 2022 bertepatan dengan 9 Zulhijah 1443 hijriyah, karena di Arab Saudi menetapkan bahwa hari Arafah itu jatuh pada 8 Juli 2022.

Sementara, Pemerintah justru menetapkan hari raya idul adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022 atau bertepatan dengan 11 Zulhijah 1443 Hijriyah.

“Di Muhammadiyah kita menggunakan metode hitung dengan dasar hadits sumber dari Ibnu Umar ra dan Al qur’an Surat Yunus ayat 5, dengan dasar itulah kita bisa menggunakan ilmu astronomi untuk menentukan waktu-waktu sholat dan awal bulan Qomariyah,” ungkap Ridwan.

Persoalannya, di dalam hari raya idul adha, ada hari- hari yang haram hukumnya untuk tidak boleh berpuasa, misalnya hari Arafah,

“Jadi kalau mereka puasa arafah di tanggal 9 Juli 2022, maka hukumnya haram,” ucap Ketua PW Muhammadiyah Malut.

Peliput: Fahrun
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Partisipasi Perempuan Rendah” KPU Malut gencar melakukan sosialisasi atas partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 mendatang

    “Partisipasi Perempuan Rendah” KPU Malut gencar melakukan sosialisasi atas partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 mendatang

    • calendar_month Kam, 3 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku Utara gencar melakukan sosialisasi tatap muka dalam peran perempuan Maluku Utara untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU provinsi Maluku Utara Pudja Sutamat saat di konfirmasi mahabari.com diselah aktivitanya Kamis (03/11/2022) mengatakan bahwa pentingnya peran perempuan dalam politik, itu telah diamanatkan dalam UU Parpol No 2/2008 dan […]

  • 22 Peserta Calon Anggota PKD di Wasile Tengah Lulus Seleksi Administrasi

    22 Peserta Calon Anggota PKD di Wasile Tengah Lulus Seleksi Administrasi

    • calendar_month Sab, 28 Jan 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari, Haltim- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Wasile tengah, Kabupaten Halmahera timur resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Panwaslu kelurahan/Desa (PKD). Ketua Panwaslu Kecamatan Wasile tengah Rusli Lite, Kepada mahabari.com mengatakan, Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa telah berakhir pada tanggal 19 januari 2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan PKD. Rusli bilang, total […]

  • Pengurus Harian PWI Pusat. Samsir Hamajen

    Kekerasan Dan Penganiayaan Wartawan Malut, PWI Pusat Siap Presur Ke Dewan Pers

    • calendar_month Jum, 29 Mar 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Rilis: Pengurus Harian PWI Pusat. Samsir Hamajen   TERNATE Mahabari.com – Peristiwa Korban kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara yang melibatkan pelakunya Oknum TNI AL. Hal itu Membuat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat angkat bicara. Melalui pengurus Harian PWI Pusat. Samsir Hamajen meminta agar tidak terjadi korban penganiyaan terhadap wartawan […]

  • Proyek Rp 7 Miliar Bermasalah, IMM Sula: Penegakan Hukum Mandul

    Proyek Rp 7 Miliar Bermasalah, IMM Sula: Penegakan Hukum Mandul

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Iksan
    • 0Komentar

    SANANA, Mahabari.com– Penanganan dugaan korupsi proyek normalisasi sungai di Kabupaten Kepulauan Sula kembali menjadi sorotan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Sula mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut dugaan penyelewengan anggaran pada puluhan proyek tersebut. Hingga memasuki awal tahun 2026, dugaan korupsi pada 36 paket proyek normalisasi sungai dengan total anggaran sekitar Rp 7 […]

  • UU ITE Menjadi  Peran Penting Dalam Mengawal Pesta Demokrasi

    UU ITE Menjadi Peran Penting Dalam Mengawal Pesta Demokrasi

    • calendar_month Kam, 21 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE-Mahabari.Com, Menjelang tahun politik 2024, peran penting Undang – Undang Informasi Teknologi dan Komunikasi (ITE), untuk mengawal pesta demokrasi. Dewan pengurus Daerah Khusus Perempuan Politik Indonesia KPPI Maluku Utara, gelar kesiapan mengawal politik pada Pemilu serentak 2024. Kesiapan itu, untuk menciptakan politik sehat, dan bijak dalam bermedia sosial. Ketua DPD KPPI Malut Marlita Puasa Rabu […]

  • Tersangka Berkeliaran, GMNI Sula Desak Copot Kanit PPA Polres Sula

    Tersangka Berkeliaran, GMNI Sula Desak Copot Kanit PPA Polres Sula

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Ihsan
    • 0Komentar

    SANANA, Mahabari.com, – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kepulauan Sula menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula. Aksi tersebut menyoroti penanganan dugaan kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dinilai tidak profesional oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepulauan Sula. Kasus tersebut melibatkan terduga pelaku berinisial […]

expand_less