Pemuda Muhammadiyah Malut: Polri Bukan Alat Kekuasaan Independen Bersama Rakyat!

Muhammad Fadly Ketua Wilayah
Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara:
Polri Bukan Alat Kekuasaan, Independen Bersama Rakyat!

TERNATE, Mahabari.com – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian sebagai bentuk kemunduran serius dalam agenda reformasi. Gagasan ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Wacana tersebut mencerminkan kegagalan membaca akar persoalan kepolisian. Alih-alih membenahi problem substansial, negara justru menawarkan solusi struktural yang sarat kepentingan politik dan miskin visi reformasi.

Polri bukan institusi administratif biasa yang bisa ditarik-ulur sesuai selera kekuasaan. Polri adalah alat negara penegak hukum yang harus berdiri independen, bukan subordinat kekuasaan eksekutif dalam bentuk apa pun.

Menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan membuka pintu intervensi politik secara legal dan sistematis. Dalam situasi ini, hukum berpotensi dijalankan berdasarkan perintah politik, bukan keadilan dan kebenaran.

Sejarah kelam masa lalu telah membuktikan bahwa kepolisian yang berada dalam bayang-bayang kekuasaan cenderung represif dan anti-kritik. Reformasi 1998 hadir untuk memutus mata rantai tersebut, bukan untuk menghidupkannya kembali dengan wajah baru.

Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menegaskan bahwa wacana ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pengabaian terhadap amanat rakyat. Demokrasi tidak akan tumbuh jika aparat penegak hukum dijadikan instrumen kekuasaan.

Masalah Polri hari ini bukan pada posisi kelembagaan, melainkan pada lemahnya penegakan etik, minimnya transparansi, dan belum tuntasnya reformasi internal. Mengubah struktur tanpa membenahi mental dan sistem hanya akan melahirkan masalah baru.

Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, konflik kepentingan akan menjadi keniscayaan. Penanganan kasus yang menyentuh kekuasaan politik berpotensi dibungkam atau diarahkan sesuai kepentingan penguasa.

Lebih berbahaya lagi, kepercayaan publik yang sudah rapuh bisa runtuh sepenuhnya. Ketika hukum kehilangan independensinya, rakyat akan kehilangan keadilan.

Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menolak dengan tegas segala bentuk upaya pelemahan independensi Polri. Negara seharusnya memperkuat mekanisme pengawasan yang independen, bukan menundukkan Polri ke dalam struktur politik.

Kami mengingatkan, reformasi kepolisian bukan agenda elit, melainkan amanat sejarah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Setiap upaya memutar balik arah reformasi adalah bentuk pengingkaran terhadap pengorbanan tersebut.

Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara akan berdiri di garis depan bersama masyarakat sipil untuk melawan segala kebijakan yang berpotensi menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan. Polri harus tetap independen, atau demokrasi akan kehilangan penjaganya.