Meningkat Kekerasan Perempuan dan Anak, Aktivis Kritik Peran Negara

TERNATE, Mahabari.com – Direktur Daurmala, Nurdewa Syafar, mendorong penguatan solidaritas organisasi perempuan di Maluku Utara guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai masih tinggi setiap tahunnya.

Menurut Nurdewa, kerja penanganan kekerasan berbasis gender tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh organisasi perempuan. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar upaya pencegahan dan pendampingan korban bisa berjalan efektif.

“Perkumpulan perempuan atau solidaritas perempuan harus dibangun kembali. Kita harus bersama-sama melakukan penjagaan terhadap kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender terhadap perempuan dan anak,” kata Nurdewa dalam kegiatan kampanye International Women’s Day.

Ia menjelaskan, data kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku Utara setiap tahun masih menunjukkan tren tinggi. Bahkan berdasarkan data layanan berbagai lembaga, angka kasus sempat mendekati 200 kasus per tahun. Data tersebut merupakan hasil penggabungan dari berbagai lembaga layanan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat hingga instansi pemerintah yang menangani isu perempuan.

“Kalau kita komposisi kan dengan jumlah penduduk Maluku Utara, angka ini cukup tinggi,” ujarnya.

Nurdewa juga menyoroti dampak sosial dari ekspansi sektor tambang yang terjadi di beberapa wilayah Maluku Utara. Menurutnya, perlu perhatian serius karena ekspansi industri sering diikuti dengan persoalan sosial yang berdampak pada perempuan dan anak.

“Ekspansi tambang juga membawa ekspansi sosial yang tinggi, dan dampaknya sering dirasakan oleh perempuan dan anak,” jelasnya.

Selain kekerasan, sejumlah persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah HIV dan infeksi menular seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan gender, hingga kemiskinan perempuan. Karena itu, ia menilai penyelesaian masalah perempuan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) saja.

“Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak mungkin menyelesaikan semua isu perempuan sendiri. Harus ada kolaborasi dari organisasi perempuan dan dukungan sistem dari negara melalui program berbasis anggaran,” tegasnya.

Ia juga menilai keterlibatan berbagai organisasi perempuan dapat membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara bertahap.

Sementara itu, anggota DPD RI, Hasbi Yusuf, menegaskan bahwa persoalan perempuan bukan sekadar isu domestik, tetapi merupakan isu negara dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, isu perempuan mencakup berbagai persoalan mendasar seperti kekerasan seksual, diskriminasi upah, ketidakadilan gender, serta perlindungan anak.

“Isu perempuan bukan hanya urusan perempuan. Ini isu negara, isu politik, dan isu semua elemen bangsa,” kata Hasbi.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan tidak otomatis menjamin kebijakan yang berpihak pada perempuan.

“Perempuan memimpin tidak otomatis berarti memperhatikan agenda perempuan. Karena itu perlu kebijakan penganggaran yang benar-benar ramah perempuan,” ujarnya.

Hasbi juga mendorong terbentuknya “rumah besar perempuan”, yakni kolaborasi berbagai organisasi perempuan dalam satu agenda bersama. Menurutnya, organisasi perempuan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Semua elemen perempuan harus bersatu dalam satu payung besar. Dengan begitu isu perempuan bisa diperjuangkan secara lebih kuat,” katanya.

Sebagai anggota DPD RI, Hasbi berkomitmen mendorong agar berbagai persoalan perempuan di daerah dapat diangkat menjadi isu nasional, termasuk dalam bentuk kebijakan dan regulasi.

“Selama ini ada keterputusan antara teman-teman di daerah dengan kami di pusat. Karena itu isu-isu lokal harus didorong menjadi isu nasional,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membuka peluang dukungan melalui program pemberdayaan perempuan, seperti program vokasi, pendidikan, hingga beasiswa bagi anak-anak dari komunitas perempuan.

“Ini salah satu cara kami membantu penguatan kapasitas perempuan di Maluku Utara,” tutup Hasbi.