Audit BPK RI: Wagub Warning OPD Keluar Daerah, Kecuali Dampingi Gubernur!
- account_circle Faisal
- calendar_month Sel, 27 Jan 2026
Wakil Gubernur Maluku Utara, KH, Sarbini Sehe, warning OPD Keluar Daerah Kecuali Dampingi Gubernur saat audit berlangsung. (MahabariFoto)
Lebih lanjut, ia meminta seluruh OPD untuk proaktif dalam berkoordinasi, berkomunikasi, serta memenuhi seluruh standar audit yang ditetapkan BPK. Menurutnya, apabila terdapat temuan, maka harus dapat diselesaikan selama masa pemeriksaan berlangsung.
“Koordinasi dan komunikasi harus berjalan efektif. Jika ada temuan angka-angka, itu harus bisa diselesaikan dalam fase 35 hari pemeriksaan,” katanya.
Sarbin berharap pada tahun 2025 tidak terdapat temuan signifikan. Namun jika ditemukan, ia menekankan agar segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan bahwa hasil audit menjadi bagian dari penilaian kinerja Gubernur terhadap pimpinan OPD.
“Kami berharap tidak ada temuan. Kalaupun ada, harus diselesaikan. Pimpinan OPD yang tidak proaktif tentu akan menjadi catatan dalam penilaian,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengungkapkan masih terdapat sekitar 12 OPD yang belum menyerahkan data aset kepada BPKD.
Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran di masing-masing OPD.
- Penulis: Faisal
- Editor: Faisal
