Pemuda Muhammadiyah: Pelantikan Pejabat atau Bagi-bagi Jabatan Politik

HALTIM, Mahabari.com – Pelantikan dan penyegaran birokrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, pada 12 Januari 2026. Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur menegaskan bahwa, tidak boleh dipersepsikan sebagai perpanjangan euforia kemenangan politik. Birokrasi, kata mereka, bukan etalase kekuasaan, melainkan instrumen pelayanan publik yang sarat tanggung jawab moral. Selasa (13/01/2026).

Dalam pernyataannya, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur, Julfikram Idris, menilai setiap jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah politik. Jabatan bukan untuk dirayakan, melainkan dipikul dengan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan kepada negara, rakyat, dan nilai-nilai keadilan sosial.

Pemuda Muhammadiyah mengingatkan bahwa penyegaran birokrasi yang diselimuti aroma politik balas jasa hanya akan merusak marwah pemerintahan. Birokrasi, tidak boleh direduksi menjadi ruang akomodasi loyalitas politik, apalagi dijadikan simbol kedekatan dengan penguasa.

“Ketika jabatan diberikan karena kedekatan politik, bukan kompetensi dan integritas, maka birokrasi kehilangan ruh pengabdiannya,” tegas Pemuda Muhammadiyah. Mereka menilai kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan ketimpangan, sementara kewenangan tanpa integritas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Pemuda Muhammadiyah menekankan bahwa, prinsip amar ma’ruf nahi munkar mewajibkan elemen masyarakat sipil untuk mengingatkan kekuasaan yang menyimpang. Kritik terhadap proses dan arah pelantikan pejabat, menurut mereka, bukan sikap anti-pemerintah, melainkan upaya menjaga agar roda kekuasaan tetap berada di jalur kemaslahatan rakyat.

“Jika penyegaran birokrasi hanya memindahkan kursi, bukan memperbaiki cara melayani, maka yang terjadi bukan reformasi, melainkan rutinitas kekuasaan,” tandasnya.

Pemuda Muhammadiyah menyatakan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah sebagai bagian dari dakwah sosial dan tanggung jawab kebangsaan. Mereka menegaskan, kekuasaan yang gagal melayani rakyat akan kehilangan legitimasi moral, dan birokrasi yang melupakan amanah akan selalu berhadapan dengan suara kebenaran.