Home / Headline / Redaksi

Senin, 19 Februari 2024 - 16:59 WIT

Masifikasi Politik Transaksional: Fenomena Pemilu 2024


Ali Akbar Djaguna. M. Ikom. Ketua Pemuda Muhammadiyah Pulau Morotai

Ali Akbar Djaguna. M. Ikom. Ketua Pemuda Muhammadiyah Pulau Morotai


Oleh : Ali Akbar Djaguna. M. Ikom

Ketua Pemuda Muhammadiyah Pulau Morotai

 

MOROTAI Mahabari.com – Pemilu 2024 menjadi sorotan publik bukan hanya karena pesta demokrasi, tetapi juga karena fenomena yang semakin merajalela: masifikasi politik transaksional. Istilah ini merujuk pada praktik politik yang lebih menekankan pada pertukaran materi atau kepentingan pribadi daripada pada ideologi atau program politik.

Pemilu kali ini juga telah menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun di atas kertas merupakan momentum untuk memperkuat demokrasi, namun sorotan publik tidak hanya tertuju pada kegembiraan pesta demokrasi, melainkan juga pada fenomena yang semakin merajalela: masifikasi politik transaksional.

Di tengah hiruk pikuk kampanye politik, istilah tersebut mulai merayap masuk ke percakapan sehari-hari. Masifikasi politik transaksional bukan lagi sekadar isu yang terpinggirkan, melainkan sebuah realitas yang sulit dihindari. Praktik politik semakin terfokus pada pertukaran materi atau kepentingan orang pribadi daripada pada ideologi atau program politik yang sesungguhnya.

Para kandidat dan partai politik terlibat dalam lobi intensif, menawarkan imbalan finansial, jabatan, atau janji-janji politik kepada pemilih potensial. Suara dianggap sebagai aset yang dapat dibeli, bukan sebagai wujud dukungan atas visi dan misi yang diperjuangkan. Dalam situasi ini, integritas dan moralitas seringkali terpinggirkan demi mencapai kemenangan politik.

Politik transaksional semakin terlihat dalam berbagai aspek kampanye pemilu. Dari pembelian massa untuk menghadiri acara kampanye hingga penyalahgunaan kekayaan untuk mempengaruhi opini publik, praktik semacam ini semakin menggerogoti fondasi demokrasi. Kesenjangan antara retorika politik dan realitas praktik politik semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Dalam konteks ini, pemilu yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat, justru berpotensi menjadi panggung bagi mereka yang mampu memanfaatkan sumber daya finansial dan kekuasaan politik. Dalam keramaian bendera dan spanduk, esensi demokrasi yang seharusnya diperjuangkan menjadi kabur.

Pemilu 2024 bukan hanya tentang menghitung suara, tetapi juga tentang mempertahankan integritas demokrasi. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk mengatasi masifikasi politik transaksional dan mengembalikan substansi demokrasi ke pusat perhatian. Hanya dengan keterlibatan aktif dan kesadaran kolektif, mungkin saja kita dapat mereformasi politik menuju arah yang lebih bermartabat dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

#Transaksi Politik dan Demokrasi

Transaksi politik memang bukan fenomena baru dalam politik Indonesia. Namun, dalam pemilu 2024, kecenderungan ini tampak semakin menonjol dan terorganisir. Partai politik dan calon-calonnya terlibat dalam transaksi yang melibatkan uang, jabatan, dan janji-janji politik untuk mendapatkan dukungan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transaksi politik sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, dalam konteks pemilu saat ini, fenomena ini semakin menonjol dan terkesan terorganisir dengan lebih rapi. Partai politik dan calon-calonnya tidak lagi hanya mengandalkan retorika dan visi politik untuk meraih dukungan, melainkan aktif terlibat dalam transaksi yang mencakup segala hal mulai dari uang hingga janji-janji politik yang menggiurkan.

Baca Juga  1.317 Pegawai Non-ASN Pemda Halut Diusulkan Untuk Ikut Seleksi PPPK

Hal ini menunjukan bahwa Di balik panggung kampanye yang gemerlap, terdapat realitas yang lebih kompleks. Para caleg dan partai-partai besar seringkali menggunakan sumber daya finansial yang melimpah untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Uang mengalir dalam jumlah besar untuk membiayai kampanye, membeli dukungan, atau bahkan membujuk para pemilih dengan bantuan-bantuan sosial dan sebagainya.

Selain uang, jabatan politik juga seringkali menjadi alat tawar-menawar yang efektif. Calon-calon yang kuat dapat menjanjikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada mereka yang bersedia memberikan dukungan finansial atau politik. Dalam beberapa kasus, posisi tawar dijanjikan sebagai imbalan atas dukungan dalam kampanye atau pemilihan.

Tidak hanya itu, janji-janji politik juga menjadi bagian penting dari transaksi politik yang terjadi. Calon-calon politik seringkali membuat janji-janji yang sulit dipenuhi atau bahkan tidak realistis demi mendapatkan dukungan. Namun, setelah terpilih, janji-janji tersebut seringkali dilupakan atau diabaikan, meninggalkan pemilih dengan rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap politisi dan proses politik secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, transaksi politik bukan hanya menjadi strategi, tetapi juga menjadi norma yang terinternalisasi dalam budaya politik Indonesia. Para politisi terus-menerus berlomba-lomba untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan demokrasi secara keseluruhan.

Kritik terhadap transaksi politik harus diperkuat, dan upaya untuk memperbaiki sistem politik harus dilakukan secara serius. Hanya dengan mengubah paradigma politik dari yang berorientasi pada kepentingan pribadi menjadi yang berorientasi pada kepentingan publik, kita dapat mengembalikan integritas dan martabat dalam proses politik Indonesia saat ini.

 

#Dampaknya Terhadap Demokrasi

Masifikasi politik transaksional mengancam kualitas demokrasi. Pertama, hal ini mengarah pada ketergantungan politisi pada sumber daya finansial tertentu, yang dapat mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum. Kedua, hal ini merusak integritas proses demokrasi dengan memperdagangkan suara dan kekuasaan politik.

Masifikasi politik transaksional bukan hanya sekadar gangguan dalam proses demokrasi; ia merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Dua aspek krusial yang terpengaruh adalah ketergantungan politisi pada sumber daya finansial tertentu dan kerusakan integritas proses demokrasi.

Pertama, ketergantungan politisi pada sumber daya finansial tertentu mengancam kemandirian mereka sebagai wakil rakyat. Saat politisi bergantung pada dana dari kelompok kepentingan tertentu, mereka mungkin lebih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan kecil yang mendanai mereka daripada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mayoritas rakyat, mengorbankan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat.

Kedua, masifikasi politik transaksional merusak integritas proses demokrasi dengan memperlakukan suara dan kekuasaan politik sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam sistem politik yang seharusnya didasarkan pada persaingan ide dan nilai, politik transaksional membalikkan prinsip-prinsip ini dengan mengubah pemilihan umum menjadi pasar di mana suara dijual kepada yang tertinggi penawarannya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan umum dan perwakilan politik pun terkikis, membawa dampak jangka panjang yang merugikan bagi stabilitas demokrasi.

Baca Juga  Panwascam Tobelo Barat Gelar Bimtek Libatkan Enam Desa

Lebih jauh lagi, praktik politik transaksional seringkali menciptakan lingkungan politik yang korup dan oportunistik, di mana kepentingan pribadi dan kepentingan partai diutamakan di atas kepentingan publik. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial, pemborosan sumber daya negara, dan ketidakstabilan politik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penanggulangan masifikasi politik transaksional bukan hanya masalah etis atau moral, tetapi juga suatu keharusan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini dan membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

 

# Penyebab Meningkatnya Masifikasi Politik Transaksional

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab meningkatnya masifikasi politik transaksional pada pemilu 2024. Pertama, adanya tekanan untuk memenangkan kursi legislatif atau jabatan politik tertentu dapat mendorong partai dan calon untuk menggunakan segala cara, termasuk yang tidak etis. Kedua, ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses politik juga menjadi pemicu terjadinya politik transaksional.

Meningkatnya masifikasi politik transaksional pada pemilu 2024 tidak muncul begitu saja; ia dipicu oleh sejumlah faktor kompleks yang mengakar dalam dinamika politik dan sosial Indonesia. Dua faktor penting yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan fenomena ini adalah tekanan untuk memenangkan kursi legislatif atau jabatan politik tertentu, serta ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses politik.

Pertama, tekanan untuk memenangkan kursi legislatif atau jabatan politik tertentu menjadi pemicu utama praktik politik transaksional. Di tengah persaingan yang semakin ketat, partai politik dan calon-calonnya merasa terdorong untuk menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Ambisi politik dan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan seringkali mendorong mereka untuk mengabaikan prinsip-prinsip etika dan moralitas. Dalam situasi ini, politisi dapat merasa terdorong untuk memanfaatkan kekayaan, jabatan, atau janji-janji politik yang tidak realistis untuk memperoleh dukungan, tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap integritas demokrasi.

Kedua, ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses politik juga menjadi pemicu yang signifikan bagi masifikasi politik transaksional. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia menciptakan kesenjangan yang dalam dalam akses terhadap sumber daya politik. Para politisi yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau memiliki akses ke sumber daya finansial yang melimpah memiliki keunggulan yang jelas dalam proses politik. Sementara itu, mereka yang kurang beruntung secara ekonomi seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan politik. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana politik transaksional menjadi norma, karena mereka yang memiliki kekayaan atau akses politik lebih mudah untuk memanipulasi proses politik sesuai dengan kepentingan pribadi mereka.

Baca Juga  Puluhan Kades Di Halmahera Utara "Geruduk" Kantor BKAD

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bahwa masifikasi politik transaksional bukanlah masalah yang muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari dinamika kompleks dalam sistem politik dan sosial Indonesia. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi tekanan politik yang berlebihan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses politik. Hanya dengan mengubah struktur politik dan ekonomi yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

 

#Kesimpulan

Masifikasi politik transaksional pada pemilu 2024 merupakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Diperlukan tindakan konkret dan komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa proses politik yang berlangsung berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu,Masifikasi politik transaksional pada pemilu 2024 telah mengekspos kerentanan dalam sistem politik Indonesia yang memerlukan refleksi mendalam dan tindakan yang tegas. Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas proses demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan perwakilan mereka.

Di balik panggung demokrasi, praktik politik yang didasarkan pada pertukaran materi atau kepentingan pribadi telah merajalela, memunculkan kekhawatiran akan perubahan substansial yang mungkin terjadi dalam dinamika politik Indonesia. Partai politik dan calon-calonnya terlibat dalam transaksi yang mencakup segala hal, mulai dari penyalahgunaan dana kampanye hingga jual-beli suara.

Pentingnya mengatasi masifikasi politik transaksional tidak dapat dilebih-lebihkan. Diperlukan tindakan konkret dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa. Partai politik harus mengubah budaya internal mereka, memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau partai.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pendanaan kampanye, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik. Selain itu, perlunya transparansi yang lebih besar dalam proses politik juga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap diutamakan.

Masyarakat sipil juga memiliki peran yang krusial dalam memantau dan memperjuangkan keadilan dalam proses politik. LSM, aktivis, dan warga negara harus bersatu untuk menekan pemerintah dan partai politik untuk bertindak dengan integritas dan transparansi.

Selain itu juga, penanganan masifikasi politik transaksional pada pemilu 2024 adalah tantangan yang membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan bahwa proses politik yang berlangsung berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.


Baca Juga

Headline

Akademisi Desak Polres Usut Tuntas Mafia BBM Subsidi di SPBU Wari

Headline

Muhaimin Syarif Murung Usai Diperiksa KPK

Redaksi

Jelang Sail Tidore 2022, Sekda Pimpin Rapat Panitia Persiapan

Redaksi

USAID, MPKU PP Muhammadiyah dan PWPM Malut Lakukan Vaksinasi di Halbar

Politik

Nota Kesepakatan Perubahan KUA- PPAS 2022 Kota Tidore Resmi Ditandatangani

Ekonomi

Bapemperda Segera Lakukan Rapat Dengan Pemkot Soal KPDBU

Redaksi

Operasi Patuh 2022, Satlantas Polres Ternate Amankan 367 Kendaraan

Redaksi

Jelang Pemilu 2024, Polda Malut Terus Lakukan Pemeriksaan Rutin Kendaraan