Home / Headline

Jumat, 1 Desember 2023 - 01:03 WIT

Ini Aturan Kampanye 2024 Yang Bisa Dan Tidak Boleh Dilakukan


Foto Kantor KPU Malut

Foto Kantor KPU Malut


TERNATE MAHABARI.com -Hari pelaksanaan masa kampanye Pemilu 2024 telah di mulai sejak tanggal 28 kemarin. Sejumlah partai politik dan kontestan pemilu serentak memaksimalkan kampanye untuk memperoleh suara terbanyak.

Bukan tanpa aturan, ada sejumlah hal yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kampanye. Merujuk PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 26 ayat 1, kampanye dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan debat pasangan calon. Kampanye juga dilakukan dengan penyebaran bahan kampanye kepada umum dengan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring.

Baca Juga  Warga Tobelo Terancam Sesak Napas Dihujani Abu Vulkanik Gunung Dukono

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan larangan dalam pemasangan bahan kampanye. Seperti disebutkan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye adalah tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, aman dan pepohonan.

Selain itu, ada pula hal lain yang dilarang masa kampanye pemilu. Dirangkum dari kpu.go.id, berikut larangan-larangan partai politik saat melakukan kampanye.

Mencuri start kampanye atau kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pemilu, Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menghina peserta pemilu yang lain, Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, Mengganggu ketertiban umum, Mengancam untuk melakukan kekerasan, Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, serta Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.

Baca Juga  Pemkot Ternate Bakal Berikan Lahan Pekuburan 1,6 Heaktar ke Warga Fitu

Selanjutnya, pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Hal ini termaktub dalam Pasal 76 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Baca Juga  Konsisten Jaga Lingkungan, Kodim 1508 Tobelo Gelar Karya Bakti Pembersihan Sungai

Merujuk pasal yang sama, partai politik yang melanggar ketentuan kampanye akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kampanye mematuhi peraturan dan menjaga integritas Pemilu.

Adapun sanksi tersebut berupa, Pertama Peringatan tertulis, Kedua Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye, atau. Ketiga Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

M Faisal


Baca Juga

Headline

Tunggakan Siltap Pemda Bisa Kena Sangsi Administrasi

Headline

Respon Tuntutan Warga, Lurah Talangame Bakal Diganti

Headline

Polres Ungkap Pelaku Penganiayaan Satu Masih DPO

Headline

Penataan Pasar di Kota Ternate Dinilai Amburadul

Headline

UU ITE Menjadi Peran Penting Dalam Mengawal Pesta Demokrasi

Headline

Polres Halut Helat Simulasi Sispamkot Hadapi Pemilu 2024

Headline

Karyawan Selenggarakan Ibadah Natal di Gereja POG & Manajemen NHM Hadiri Natal Pemda

Headline

Tutup Tournamen Banteng Cup I, Ketua PBVSI Malut Optimis Kembangkan Cabor Volly Di Malut